MINSEL, TelusurNews,- 17.179 keluarga di Minahasa Selatan (Minsel) beresiko Stunting.
Seperti dikutip dari website resmi bkkbn.go.id, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), menyebutkan bahwa angka tersebut merujuk pada Pendataan Keluarga tahun 2021 (PK-21) yang dilakukan oleh BKKBN. Data PK-21 tersebut juga digunakan untuk intervensi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Dari 62.325 jumlah keluarga yang terdata di Kabupaten Minahasa Selatan terdapat 17.179 keluarga yang berisiko stunting,” kata Ketua Komisi IX DPR-RI Felly Estelita Runtuwene (FER), saat sosialisasi pencegahan stunting bekerja sama dengan BKKBN Sulawesi Utara, di Kelurahan Kawangkoan Bawah, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan Kamis (06/10/2022) lalu.
Felly mengatakan bahwa hal tersebut menjadi tanggung jawab semua pihak untuk mencegah sejak dini.
“Hal ini merupakan tanggung jawab bersama oleh semua pihak terkait yang harus diintervensi sejak dini agar potensi stunting ini dapat dieliminasi,” ungkapnya.
Di kesempatan berbeda, FER menambahkan, agar semua pihak bekerjasama menekan angka stunting supaya di 2024 menurun hingga 14 persen.
“Karena ini adalah program prioritas nasional yang memang harus dilaksanakan sampai di seluruh Indonesia bukan hanya di Sulawesi Utara, jadi bagaimana kita menekan angka stunting supaya di 2024 angka stunting di Indonesia betul-betul tinggal 14 persen, kita berharap Sulawesi Utara bisa melebihi target 14 persen karena di Provinsi Denpasar sudah 10 persen, sekarang ini, jadi tidak ada hambatan sebetulnya tinggal mau apa tidak kita melakukannya,” ucap FER, saat sosialisasi Stunting di Kecamatan Tareran, Jumat (18/11/2022).
Senada, hal tersebut dipertegas oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara D. Tino Tandayu. Ia menegaskan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam mengatasi stunting.
“Kerjasama yang telah terjalin baik kepada semua mitra BKKBN selama ini harus terus di pelihara, demi perkembangan program Bangga Kencana, yang muaranya adalah kesejahteraan masyarakat,” katanya. (tl/***)
