Wow, Bongkar Dugaan Pungli Berkedok Komite di SMAN 1 Guru Lombok Minut Sulut

- Jurnalis

Minggu, 28 Mei 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SULUT, TelusurNews,- Dunia pendidikan kembali tercoreng. Salah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) di Minahasa Utara, Sulawesi Utara (Sulut), yaitu SMA Negeri 1 Guru Lombok, Kalawat, Minahasa Utara (Minut) disinyalir memungut bayaran 100 ribu per bulan kepada murid-murid di sekolah tersebut.

Dengan berkedok Komite Sekolah, pungutan tersebut ditagih setiap bulannya, namun tidak jelas peruntukannya, alias pungutan liar (pungli). Mirisnya seorang oknum guru wali kelas Sekolah Negeri tersebut bahkan sampai menagih lewat pesan singkat WhatsApp. Seakan menggunakan pola lama, cara guru menagih sama seperti menagih biaya pendidikan bulanan sistem lama yang sudah dilarang oleh pemerintah pusat, yaitu iuran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).

Baca Juga :  Menteri AHY Sampaikan Apresiasi atas Dukungan Komisi II DPR RI bagi Program Kementerian ATR/BPN

Tidak hanya membuat resah para murid, hal tersebut tentunya sangat membebani siswa dan orang tua siswa. Bayangkan saja setiap siswa ditagih 100 ribu per bulan. Dengan banyaknya siswa yaitu ratusan siswa. Kemana Dana BOS sekolah tersebut ?

“Jujur kami orang tua siswa sangat keberatan, dan ini sudah sangat membebani, apalagi kami keluarga yang pas-pasan, kami tau kan pemerintah sudah sediakan Dana BOS, masa masih menagih juga,” ungkap salah satu orang tua murid kelas 10/7 yang pernah ditagih lewat pesan singkat WhatsApp oleh wali kelas, Senin (29/05/2023).

Orang tua siswa kemudian meminta Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara untuk menindaklanjuti terkait pungutan tersebut.

Baca Juga :  SMSI Pusat: Usut Kasus Penganiayaan Ketua SMSI Madina Terkait Pemberitaan

Kepala sekolah SMAN 1 Negeri Guru Lombok, Kalawat Minut, Sulawesi Utara  Florensia Rembet kepada media membenarkan pungutan tersebut. Namun ia menampik terkait pungutan tersebut dirinya hanya melanjutkan kesepakatan sebelumnya antara sekolah dan orang tua siswa, sebelum ia menjabat.

” Saya melanjutkan kesepakatan antara orang tua dan pihak sekolah. Sehingga saya rapat dengan orang tua dan saya menanyakan apakah setuju dengan kesepakatan ini, dan orang tua setuju. Saya juga menawarkan bagi tidak mampu dapat menghubungi saya,” katanya, lewat pesan singkat WhatsApp pribadinya, Senin (29/05).

Berita Terkait

‎Kemudahan Urus Paspor Akhir Pekan, Imigrasi Bekasi Hadirkan Layanan ‘BEKEN WE SAVE’
‎Layanan Urus Paspor: Imigrasi Bekasi Buka Layanan Istimewa di Hari Sabtu dan Minggu
Plh Walkot Harris Bobihoe Bahas Solusi Persampahan Dan Tindak Tegas Oknum SPMB
Don Dasco Layak Jadi Wapres, Apalagi Mendagri.
Tak Bisa Hadir, Anggota DPR RI Bonnie Triana Titip Salam Hangat Lewat Ketua DPRD Lebak Saat Penyerahan PIP
Hari Lingkungan Hidup 2026, Plh. Wali Kota Bekasi Dukung Penguatan Gerakan Indonesia Asri
Militan Gibran Nusantara Bersiap Deklarasi, Ketua Panitia: Perkuat Pengawasan Program Pemerintah
LI-TIPIKOR Akan Laporkan Indikasi Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa Pinabetengan

Berita Terkait

Selasa, 9 Juni 2026 - 23:50 WIB

‎Kemudahan Urus Paspor Akhir Pekan, Imigrasi Bekasi Hadirkan Layanan ‘BEKEN WE SAVE’

Selasa, 9 Juni 2026 - 23:01 WIB

‎Layanan Urus Paspor: Imigrasi Bekasi Buka Layanan Istimewa di Hari Sabtu dan Minggu

Senin, 8 Juni 2026 - 19:44 WIB

Plh Walkot Harris Bobihoe Bahas Solusi Persampahan Dan Tindak Tegas Oknum SPMB

Senin, 8 Juni 2026 - 10:16 WIB

Don Dasco Layak Jadi Wapres, Apalagi Mendagri.

Minggu, 7 Juni 2026 - 21:38 WIB

Tak Bisa Hadir, Anggota DPR RI Bonnie Triana Titip Salam Hangat Lewat Ketua DPRD Lebak Saat Penyerahan PIP

Berita Terbaru

Berita

Don Dasco Layak Jadi Wapres, Apalagi Mendagri.

Senin, 8 Jun 2026 - 10:16 WIB