Pemkab Minsel Harus Tindaklanjuti: Heboh Lagi, Oknum Plt Kumtua Tumpaan Baru Diduga Palak Warga Lewat Santunan Duka BPJS

- Jurnalis

Rabu, 1 Mei 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gambar ilustrasi

Gambar ilustrasi

MINSEL, TelusurNews,- Oknum Pelaksana Tugas (Plt) Hukum Tua (Kumtua) Desa Tumpaan Baru, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Sulawesi Utara diduga melakukan Pemungutan Liar (Pungli) Dana Santunan Kematian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, pada warga yang tertimpa kedudukan.

Salah satu masyarakat yang mengetahui dugaan kasus ini mengungkapkan kepada Wartawan media ini bahwa Pungutan Liar tersebut dilakukan saat warga mengalami kedukaan dengan meninggalnya salah satu anggota keluarganya. Kemudian ingin mengurus santunan BPJS Ketenagakerjaan.

Namun mirisnya, warga tersebut di-palak (pungli) oleh oknum Plt Kumtua inisial JP alias Jessy, dengan besaran (uang) sekitar Rp. 4.250.000 atau terbilang (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

“Sebenarnya nimbole (tidak boleh) dia ba minta toh….. tapi dia (kumtua) minta dua juta setengah,” ungkap warga yang tidak ingin namanya dipublikasikan, Selasa (30/04/2024).

Baca Juga :  Diduga Ada Upaya Sogok Agar Tak Diproses Hukum, Keluarga Korban Malpraktek RSUD ODSK Manado Minta Otopsi Mayat

Pungli tersebut diduga dilakukan setelah oknum Plt Kumtua JP membantu mengurusi seluruh berkas pendukung untuk kelancaran pencairan Dana BPJS Ketenagakerjaan (Dana kedukaan).

“Saya tau kan untuk mengurus seperti itu di kantor manapun tidak ada pungutan,” sambungnya.

Oknum Plt Kumtua JP beralasan uang ‘palakan’ tersebut akan dipergunakan untuk membeli alat kantor desa, dan untuk ‘fee’ staff kantor.

Warga korban diketahui sempat mengeluh dan memohon penawaran turun sampai 4 juta, namun oknum Plt Kumtua JP kemudian melakukan tawar-menawar dengan meminta Rp. 4.250.000, dengan alasan untuk membeli printer kantor dan biaya ongkos untuk pegawai staff.

Baca Juga :  Who Else Wants To Know The Mystery Behind Woman?

Hal tersebut kemudian dikeluhkan warga. Tidak hanya dikeluhkan namun juga warga merasa dirugikan terkait dugaan Pungli tersebut.

“Memang tidak secara langsung dia (korban) ungkapkan dirugikan, cuma secara kalo mo dengar pengeluhannya dia kan sudah janda, dia rasa kecewa, sebenarnya dia kelihatannya tidak mau kasi, tapi kalo dia nda mau kasi pasti tidak akan diurusi (santunannya),” ujar warga lainnya.

Warga mengungkapkan bahwa dugaan ini sudah diketahui banyak warga lainnya. “Banyak yang sudah tau, Kumtua ada minta dengan jumlah begitu dengan tawar menawar,” pungkasnya.

Warga kemudian meminta Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dan APH untuk menindaklanjuti terkait dugaan Pungli tersebut.

Oknum Kumtua JP alias Jessy saat dihubungi lewat nomor pribadinya tidak merespon.

Penulis : Toar Lengkong

Editor : Toar Lengkong

Berita Terkait

Praktisi Hukum Sulut Soroti Sengketa Pilhut Tumpaan Minsel 2022: Kenapa Bupati Berani Tidak Jalankan Putusan
Pemdes Pinaling Amurang Timur Gelar HUT Desa Ke 135 Tahun, Berbagai Lomba Diadakan
Erupsi Anak Krakatau Berdampak ke Bekasi, Tri Minta Perhatian Lebih untuk Anak dan Lansia
Dugaan Maladministrasi Pelayanan Publik Di PN Manado Jadi Sorotan Tajam
Prahara Pilhut Desa Tumpaan Minsel Perlu Ditinjau Kembali, Kumtua Hasil SK Bupati Justru Terindikasi Langgar UU Telekomunikasi
Pengukuhan Paskibraka Setu 2026: Camat Ingatkan Kedisiplinan dan Nama Baik Sekolah
Situasi Premier Estate 2 Bekasi Sempat Memanas Ditengarai Akibat Sengketa Lahan
Bersama Jajarannya Kapolrestro Kombespol Putu Kholis Berkunjung Ke PWI Bekasi Raya

Berita Terkait

Kamis, 10 September 2026 - 12:12 WIB

Praktisi Hukum Sulut Soroti Sengketa Pilhut Tumpaan Minsel 2022: Kenapa Bupati Berani Tidak Jalankan Putusan

Senin, 7 September 2026 - 17:51 WIB

Pemdes Pinaling Amurang Timur Gelar HUT Desa Ke 135 Tahun, Berbagai Lomba Diadakan

Minggu, 6 September 2026 - 17:03 WIB

Erupsi Anak Krakatau Berdampak ke Bekasi, Tri Minta Perhatian Lebih untuk Anak dan Lansia

Selasa, 1 September 2026 - 16:04 WIB

Dugaan Maladministrasi Pelayanan Publik Di PN Manado Jadi Sorotan Tajam

Minggu, 30 Agustus 2026 - 00:42 WIB

Prahara Pilhut Desa Tumpaan Minsel Perlu Ditinjau Kembali, Kumtua Hasil SK Bupati Justru Terindikasi Langgar UU Telekomunikasi

Berita Terbaru