Pemkab Minsel Harus Tindaklanjuti: Heboh Lagi, Oknum Plt Kumtua Tumpaan Baru Diduga Palak Warga Lewat Santunan Duka BPJS

- Jurnalis

Rabu, 1 Mei 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gambar ilustrasi

Gambar ilustrasi

MINSEL, TelusurNews,- Oknum Pelaksana Tugas (Plt) Hukum Tua (Kumtua) Desa Tumpaan Baru, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Sulawesi Utara diduga melakukan Pemungutan Liar (Pungli) Dana Santunan Kematian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, pada warga yang tertimpa kedudukan.

Salah satu masyarakat yang mengetahui dugaan kasus ini mengungkapkan kepada Wartawan media ini bahwa Pungutan Liar tersebut dilakukan saat warga mengalami kedukaan dengan meninggalnya salah satu anggota keluarganya. Kemudian ingin mengurus santunan BPJS Ketenagakerjaan.

Namun mirisnya, warga tersebut di-palak (pungli) oleh oknum Plt Kumtua inisial JP alias Jessy, dengan besaran (uang) sekitar Rp. 4.250.000 atau terbilang (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

“Sebenarnya nimbole (tidak boleh) dia ba minta toh….. tapi dia (kumtua) minta dua juta setengah,” ungkap warga yang tidak ingin namanya dipublikasikan, Selasa (30/04/2024).

Baca Juga :  Sinergitas TNI-POLRI Dalam Serbuan Vaksinasi di Dumai

Pungli tersebut diduga dilakukan setelah oknum Plt Kumtua JP membantu mengurusi seluruh berkas pendukung untuk kelancaran pencairan Dana BPJS Ketenagakerjaan (Dana kedukaan).

“Saya tau kan untuk mengurus seperti itu di kantor manapun tidak ada pungutan,” sambungnya.

Oknum Plt Kumtua JP beralasan uang ‘palakan’ tersebut akan dipergunakan untuk membeli alat kantor desa, dan untuk ‘fee’ staff kantor.

Warga korban diketahui sempat mengeluh dan memohon penawaran turun sampai 4 juta, namun oknum Plt Kumtua JP kemudian melakukan tawar-menawar dengan meminta Rp. 4.250.000, dengan alasan untuk membeli printer kantor dan biaya ongkos untuk pegawai staff.

Baca Juga :  ‎Oloan Nababan: Efisiensi Anggaran Boleh, Tapi Jangan Korbankan Rakyat Bekasi!

Hal tersebut kemudian dikeluhkan warga. Tidak hanya dikeluhkan namun juga warga merasa dirugikan terkait dugaan Pungli tersebut.

“Memang tidak secara langsung dia (korban) ungkapkan dirugikan, cuma secara kalo mo dengar pengeluhannya dia kan sudah janda, dia rasa kecewa, sebenarnya dia kelihatannya tidak mau kasi, tapi kalo dia nda mau kasi pasti tidak akan diurusi (santunannya),” ujar warga lainnya.

Warga mengungkapkan bahwa dugaan ini sudah diketahui banyak warga lainnya. “Banyak yang sudah tau, Kumtua ada minta dengan jumlah begitu dengan tawar menawar,” pungkasnya.

Warga kemudian meminta Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dan APH untuk menindaklanjuti terkait dugaan Pungli tersebut.

Oknum Kumtua JP alias Jessy saat dihubungi lewat nomor pribadinya tidak merespon.

Penulis : Toar Lengkong

Editor : Toar Lengkong

Berita Terkait

PLN UID Jabar Siagakan 4.993 Personel dan Layanan Digital 24 Jam Selama Idul Adha dan Waisak 2026
Ali Akbar, Sosok Teladan di Balik Gemilangnya Olahraga Kota Bekasi
Reses di Sukrendah, Ketua DPRD Lebak Terima Keluhan BPJS Nonaktif dan Akurasi Data Desil Masyarakat
PERADI PROFESIONAL: Paradigma Baru Organisasi Advokat Indonesia
Dinas Perkimtan Kota Bekasi Targetkan Perbaikan Rutilahu dan Fasilitas Publik
‎Kota Bekasi Kejar Target Penyelesaian Infrastruktur Olahraga Jelang Porprov
Marbot Bersih-bersih, DKM Al-Qolam PWI Bekasi: Mushola Bocor Perlu Perhatian
Plh Wali Kota Harris Bobihoe Apresiasi Dan Terima Kasih Atas Hadirnya Program TMMD Ditengah Masyarakat

Berita Terkait

Selasa, 26 Mei 2026 - 20:08 WIB

PLN UID Jabar Siagakan 4.993 Personel dan Layanan Digital 24 Jam Selama Idul Adha dan Waisak 2026

Selasa, 26 Mei 2026 - 12:49 WIB

Ali Akbar, Sosok Teladan di Balik Gemilangnya Olahraga Kota Bekasi

Selasa, 26 Mei 2026 - 09:28 WIB

Reses di Sukrendah, Ketua DPRD Lebak Terima Keluhan BPJS Nonaktif dan Akurasi Data Desil Masyarakat

Selasa, 26 Mei 2026 - 00:17 WIB

PERADI PROFESIONAL: Paradigma Baru Organisasi Advokat Indonesia

Senin, 25 Mei 2026 - 17:03 WIB

Dinas Perkimtan Kota Bekasi Targetkan Perbaikan Rutilahu dan Fasilitas Publik

Berita Terbaru