Pemkab Minsel Diduga Koleksi Beberapa Oknum Pejabat Kumtua Nakal Penghisap Anggaran Dandes, Terbaru Oknum Pj Kumtua Sapa Barat Kecamatan Tenga

- Jurnalis

Minggu, 16 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Balai Desa Sapa Barat Kecamatan Tenga/ foto Struktur Organisasi Perangkat Desa Kumtua dan Sekdes Sapa Barat

Foto: Balai Desa Sapa Barat Kecamatan Tenga/ foto Struktur Organisasi Perangkat Desa Kumtua dan Sekdes Sapa Barat

MINSEL, TelusurNews,- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Selatan diduga mengoleksi beberapa oknum Pejabat Hukum Tua yang terindikasi melakukan dugaan penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan Dana Desa.

Para Pejabat (Pj) Hukum Tua (kumtua) yang nota bene sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditugaskan untuk mengelola anggaran di desa, justru banyak kecenderungan melakukan penyalahgunaan wewenang untuk ‘menghisap’ anggaran Dana Desa.

Dana Desa yang begitu besar, yakni berkisar hampir 1 miliar tersebut yang kemudian membuat para oknum-oknum ASN Pejabat Kumtua yang tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) nya rendah, kemudian tergiur untuk memanfaatkan kesempatan yang dipercayakan oleh Pimpinan mereka, dalam hal ini adalah Bupati.

Bermodalkan secarik Surat Keputusan (SK), para oknum ASN Pelaksana Tugas (Plt) Kumtua nakal bertingkah layaknya Kumtua Definitif kemudian mulai mempreteli satu per satu pos-pos anggaran di desa, dugaannya mulai dari anggaran Ketahanan Pangan, biaya Hari Orang Kerja (HOK) fiktif, anggaran pemberdayaan perangkat, anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT), hingga anggaran Posyandu dan BumDes, mulai dimainkan oleh para oknum Pj Kumtua nakal, dugaannya yaitu untuk memperkaya diri.

Maka tidak heran, para oknum tersebut baik oknum Pj Kumtua, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa setelah menjabat kemudian terpantau sudah mulai membeli kendaraan baru, membeli rumah baru, dan renovasi rumah, serta lain sebagainya.

Hal tersebut bukan hanya isapan jempol belaka, khusus di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) sendiri, sudah ada banyak aduan/laporan masyarakat, baik dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Ormas sudah banyak mengadukan dugaan penyalahgunaan anggaran Dana Desa ke Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) maupun Aparat Penegak Hukum (APH).

Dari sekian banyak aduan yang terpantau, hanya sedikit yang berlanjut ke APH, dan yang banyak sisanya hanya mandek di APIP, dan hingga saat ini tidak ada kejelasan terkait tindak-lanjutnya.

Padahal, dari sekian banyak aduan, ada yang mencapai hingga ratusan juta anggaran negara yang terindikasi disalahgunakan oleh oknum-oknum ASN Pejabat Hukum Tua tersebut. Namun entah hanya bermuara kemana anggaran-anggaran tersebut yang ‘katanya’ telah di-TGR kan (red- Tuntutan Ganti Rugi) oleh Pemkab Minsel, namun tidak pernah jelas terang benderang penyelesaian TGR nya, sebab pada kenyataannya warga masyarakat umum tidak pernah melihat bukti-bukti penyelesaian TGR yang telah tuntas dipublikasikan lewat media pemberitaan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Baca Juga :  PKS Puji Ketegasan KASAD Dudung yang Minta Jajarannya Hindari Gaya Hidup Mewah Demi Jaga Marwah Prajurit TNI AD

Seperti contoh kasus yang telah dipublikasikan lewat pemberitaan di media ini, diantaranya adalah dugaan penyalahgunaan anggaran Dana Desa di Desa Pnapalangkow, dugaan penyalahgunaan Dana Desa di Desa Tumpaan Baru, dan yang terbaru yaitu dugaan penyalahgunaan anggaran Dana Desa di Desa Sapa Barat Kecamatan Tenga.

Dimana anggaran Ketahanan Pangan informasi dari masyarakat diduga telah disalahgunakan oleh oknum Pejabat Hukum Tua, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa Sapa Barat.

Indikasinya adalah, tidak ada keterbukaan informasi yang jelas ke masyarakat. Pada umumnya papan informasi anggaran ada, tapi pelaksanaan kegiatan anggaran Dana Desa diduga dilakukan sembunyi-sembunyi.

Masyarakat Desa Sapa Barat kemudian mempertanyakan penggunaan anggaran Dana Desa 2023 yang diketahui sempat adanya peralihan pemerintahan dari Pejabat Billy Pijoh ke ASN Pejabat Dani Mamangkey, yang sisa anggaran Ketahanan Pangan nya berkisar 30an juta rupiah, ditambah dengan hasil penjualan Ketahanan Pangan Hewani babi berkisar 100 juta rupiah, yang tidak jelas penggunaannya.

“Kalau panen (Ketahanan Pangan) palingan ada sekitar 100 juta lebih itu, terus tambah yang 36 juta,” ungkap mantan Kumtua Billy Pijoh, Sabtu (15/06/2024).

Indikasi tersebut terungkap setelah Wartawan mewawancarai baik Bendahara Desa maupun Sekretaris Desa Sapa Barat yang terkesan berbelit-belit dan penuh kebohongan.

Kepada Wartawan Bendahara Desa Sapa Barat Sofianty Monigir mengatakan bahwa Ketahanan Pangan Hewani babi dibeli 30 ekor dan telah dijual di tahun anggaran 2024.

“Waktu belum ada (Dana Desa) ada pake-pake dulu (dana Ketahanan Pangan 36 juta), masih ada,”

“Ketahanan Pangan milu (jagung) dengan babi, sudah dijual untuk pakai di fisik,” ujar Monigir.

Namun berbeda dengan pengakuan Sekretaris Desa (sekdes) Reiner Wilar yang berbelit-belit mengatakan bahwa dia tidak mengetahui mengenai anggaran Ketahanan Pangan Hewani babi tersebut, padahal sebelumnya dia menjabat sebagai Bendahara Desa. Namun tanpa disadari Sekdes Wilar kemudian keceplosan mengatakan bahwa anggaran Ketahanan Pangan sisa penggunaan dari Billy Pijoh ada pada Bendahara.

Baca Juga :  SMSI akan Menggugat Melalui MK, Pengesahan RKUHP Dinilai Meresahkan Kalangan Pers

“Setahu saya antara Billy Pijoh dan Dani Mamangkey belum ada penyerahan,” ujar Wilar dengan nada berbohong.

Namun dengan hitungan menit pernyataan Sekdes Sapa Barat Reiner Wilar berubah.

“Iya, tersimpan, di Bendahara (yang 36 juta),” ujarnya saat selip lidah.

Lebih parahnya lagi, oknum Kumtua Dani Mamangkey saat ingin dikonfirmasi oleh Wartawan pada beberapa waktu lalu justru lari menghindar meninggalkan Wartawan saat dikunjungi di Kantor Desa.

Saat dihubungi lewat nomor telepon pribadi oknum ASN Pejabat Kumtua Dani Mamangkey justru malah memblokir nomor Wartawan.

Dengan jawaban dan pernyataan yang berbelit-belit tersebut, dan dengan indikasi kebohongan, menunjukkan bahwa ada indikasi atau niatan untuk penyalahgunaan anggaran Dana Desa khususnya anggaran Ketahanan Pangan yang perlu ditindaklanjuti oleh aparat terkait.

Untuk diketahui, Wartawan saat menjalankan tugas dinaungi oleh Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, pada Pasal 4 menyebutkan:

1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Kemudian pada Pasal 18 tentang Ketentuan Pidana:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Dengan demikian, baik Pejabat Hukum Tua, maupun Sekretaris Desa dan Bendahara Desa Sapa Barat perlu diperiksa oleh APIP dan APH. Tidak hanya itu, LSM Lembaga Investasi – Tindak Pidana Korupsi (LI – TIPIKOR) Sulawesi Utara meminta Pemkab Minsel untuk mencopot jabatan oknum-oknum tersebut.

“Oknum-oknum tersebut tidak layak untuk dipakai dalam pemerintahan khususnya di desa, hanya akan memanfaatkan untuk kepentingan pribadi mereka dan akan merugikan masyarakat, untuk itu sudah seharusnya Pemerintah Kabupaten untuk mengganti mereka-mereka itu,” tegas Ketua LI-TIPIKOR Sulut Yosep L. (toar)

Penulis : Toar Lengkong

Editor : Toar Lengkong

Berita Terkait

Danlanud Husein Sastranegara: Ayo Cegah Kasus Bullying Dini di Sekolah
Terkesan Tidak Transparan Anggaran, KPU Minsel Pilih-pilih Media Untuk Gelontorkan Anggaran Publikasi Kegiatan
Peresmian Implementasi Layanan Sertipikat Tanah Elektronik di Papua Barat, Pelayanan Pertanahan Lebih Efisien, Efektif, dan Transparan
Kelola Komunikasi Publik dengan Baik, Kementerian ATR/BPN Terima Penghargaan Top GPR Award 2024
Dukung Peningkatan Kualitas Kesehatan sebagai Faktor Indeks Pembangunan Manusia, Menteri AHY Teken MoU dengan Menkes
Panitia Dinilai Tidak Profesional, Kontingen Bolmong Kecewa Tidak Bisa Ikut Turnamen Pencak Silat Bupati Minsel Cup 2024
Menteri AHY Resmikan Si Kanjeng, Ruang Situasi dan Informasi Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah
Terima Jajaran Indonesia Air Asia, Ketua MPR RI Bamsoet Mendorong Pemerintah Tekan Harga Avtur

Berita Terkait

Kamis, 18 Juli 2024 - 17:57 WIB

Danlanud Husein Sastranegara: Ayo Cegah Kasus Bullying Dini di Sekolah

Kamis, 18 Juli 2024 - 15:19 WIB

Terkesan Tidak Transparan Anggaran, KPU Minsel Pilih-pilih Media Untuk Gelontorkan Anggaran Publikasi Kegiatan

Kamis, 18 Juli 2024 - 13:11 WIB

Peresmian Implementasi Layanan Sertipikat Tanah Elektronik di Papua Barat, Pelayanan Pertanahan Lebih Efisien, Efektif, dan Transparan

Kamis, 18 Juli 2024 - 09:16 WIB

Kelola Komunikasi Publik dengan Baik, Kementerian ATR/BPN Terima Penghargaan Top GPR Award 2024

Rabu, 17 Juli 2024 - 19:52 WIB

Dukung Peningkatan Kualitas Kesehatan sebagai Faktor Indeks Pembangunan Manusia, Menteri AHY Teken MoU dengan Menkes

Berita Terbaru