Buka Konferensi Internasional Penilaian Dampak Sosial, Menteri AHY Tekankan Pengadaan Tanah Harus Utamakan Keadilan

- Jurnalis

Rabu, 18 September 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membuka International Conference on Social Impact Assessment, di Hotel Ritz-Carlton Jakarta, Selasa (17/09/2024). Sejalan dengan tema “Implementing Better Land Acquisition in Challenging Tenurial Settings: Balancing Acceleration, Certainty, and Fairness”, Menteri AHY menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN akan terus melakukan pendekatan yang tepat, humanis, dan progresif dalam Pengadaan Tanah bagi masyarakat.

“Dalam prosesnya kita harus ingat bahwa Pengadaan Tanah tidak boleh menyakiti siapa pun. Kepedulian terhadap kelompok rentan dalam Pengadaan Tanah diharapkan tidak hanya dicerminkan melalui pemberian ganti rugi yang adil secara nominal, tetapi bagaimana memastikan mereka menjadi bagian dari pembangunan dan tidak menjadi kelompok yang terpinggirkan akibat Pengadaan Tanah. _No one left behind_,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN.

Konferensi ini diharapkan mampu menjadi ruang diskusi para ahli dan delegasi berbagai negara dalam proses penyusunan serta penerbitan kebijakan mengenai Pengadaan Tanah di Indonesia. “Tidak hanya bermanfaat dalam pelaksanaan pembangunan ke depannya, tetapi juga dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya Masyarakat Hukum Adat, petani kecil, masyarakat miskin perkotaan, dan kelompok rentan lainnya,” terang Menteri AHY.

Baca Juga :  SPMB 2025 Disorot, Plt Kadisdik: Pemkot Bekasi Siapkan Solusi untuk Anak Tidak Mampu yang Gagal Masuk Sekolah Negeri

Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Carolyn Turk, dalam kesempatan yang sama juga menegaskan komitmennya mendukung upaya berkelanjutan yang dilakukan Kementerian ATR/BPN untuk memperkuat proses penilaian dampak sosial, termasuk Pengadaan Tanah.

Konferensi Internasional ini langsung diapresiasi oleh delegasi yang hadir, salah satunya Deputy Head of Mission, Minister Counsellor and Head of Pol. Section, European Union Delegation to Indonesia and Brunei, Stéphane Mechati. Ia melihat konferensi ini menjadi platform yang sangat penting untuk berbagi wawasan dan mengidentifikasi langkah dalam menangani masalah pembangunan.

“Pengalaman yang akan dibagikan oleh delegasi dari berbagai negara negara hari ini dapat menawarkan pelajaran berharga tentang bagaimana penilaian dampak sosial yang mendukung pembangunan dan kohesi sosial. Saya berharap kita bisa melihat bagaimana wawasan ini dapat disesuaikan dengan konteks unik Indonesia dan berkontribusi pada tujuan kolektif kami untuk mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan,” pungkas Stéphane Mechati.

Baca Juga :  ‎Posyandu Remaja Cikiwul: Wujudkan Generasi Sehat, Produktif, dan Berkarakter!

Dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Dirjen PTPP), Embun Sari melaporkan bahwa Konferensi Internasional terselenggara atas kerja sama Kementerian ATR/BPN dengan World Bank, KfW Development Bank, dan the European Union (EU). Konferensi ini juga merupakan rangkaian dari kerja sama Kementerian ATR/BPN dengan World Bank yang sejak 2022 lalu telah memulai tahapan _social impact assessment_.

Adapun peserta yang hadir dalam konferensi, baik secara daring maupun luring, yakni perwakilan dari World Bank; Asian Development Bank; KfW Development Bank; the European Union (EU), kementerian/lembaga; akademisi dalam dan luar negeri; serta perwakilan pemerintah daerah dan swasta dari Australia, Kanada, Kenya, Thailand, Malaysia, Filipina, Vietnam, Nepal, Pakistan, Zambi, dan beberapa negara lainnya.

Hadir mendampingi Menteri AHY dalam Konferensi Internasional ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; serta sejumlah Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan jajaran. (GE/PHAL)

Berita Terkait

ers Bersatu Bekasi Raya Maju, HPN Tingkat Bekasi Raya 2026 Dibuka Meriah
‎Kemudahan Urus Paspor Akhir Pekan, Imigrasi Bekasi Hadirkan Layanan ‘BEKEN WE SAVE’
‎Layanan Urus Paspor: Imigrasi Bekasi Buka Layanan Istimewa di Hari Sabtu dan Minggu
Plh Walkot Harris Bobihoe Bahas Solusi Persampahan Dan Tindak Tegas Oknum SPMB
Don Dasco Layak Jadi Wapres, Apalagi Mendagri.
Tak Bisa Hadir, Anggota DPR RI Bonnie Triana Titip Salam Hangat Lewat Ketua DPRD Lebak Saat Penyerahan PIP
Hari Lingkungan Hidup 2026, Plh. Wali Kota Bekasi Dukung Penguatan Gerakan Indonesia Asri
Militan Gibran Nusantara Bersiap Deklarasi, Ketua Panitia: Perkuat Pengawasan Program Pemerintah

Berita Terkait

Kamis, 11 Juni 2026 - 21:06 WIB

ers Bersatu Bekasi Raya Maju, HPN Tingkat Bekasi Raya 2026 Dibuka Meriah

Selasa, 9 Juni 2026 - 23:50 WIB

‎Kemudahan Urus Paspor Akhir Pekan, Imigrasi Bekasi Hadirkan Layanan ‘BEKEN WE SAVE’

Selasa, 9 Juni 2026 - 23:01 WIB

‎Layanan Urus Paspor: Imigrasi Bekasi Buka Layanan Istimewa di Hari Sabtu dan Minggu

Senin, 8 Juni 2026 - 19:44 WIB

Plh Walkot Harris Bobihoe Bahas Solusi Persampahan Dan Tindak Tegas Oknum SPMB

Senin, 8 Juni 2026 - 10:16 WIB

Don Dasco Layak Jadi Wapres, Apalagi Mendagri.

Berita Terbaru

Berita

Don Dasco Layak Jadi Wapres, Apalagi Mendagri.

Senin, 8 Jun 2026 - 10:16 WIB