Padang Pariaman – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Komisi V DPR RI mendorong percepatan penanganan banjir di Sungai Muaro Ulakan dan perbaikan akses Jembatan Kayu Gadang Sikabu yang terputus akibat banjir di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Komitmen ini ditegaskan dalam Kunjungan Kerja Spesifik yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae, Kamis (3/7), didampingi jajaran Kementerian PU dan Pemerintah Daerah.
Sungai Muaro Ulakan menjadi perhatian utama karena sedimentasi yang tinggi di muara menyebabkan aliran air tersumbat dan memicu banjir. Banjir tersebut berdampak pada terendamnya ribuan hektar sawah sehingga pertanian warga terganggu.
“Kami mengharapkan ada penanganan lebih lanjut dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian PU, untuk membangun pengarah arus, misalnya Bangunan Jetty,” ujar Bupati Padang Pariaman John Kenedy Aziz.
Menanggapi hal tersebut, Dwi Purwantoro yang saat itu menjabat sebagai Direktur Sungai dan Pantai, Ditjen Sumber Daya Air menjelaskan bahwa sedimentasi di daerah Muaro Ulakan dipicu angin barat daya yang menimbulkan gelombang dan arus laut yang membawa sedimen sehingga saat musim kemarau aliran terhambat di Lokasi tersebut. “Kami akan lihat dulu apakah gelombang pecahnya membutuhkan Jetty yang sampai dalam atau tidak. Akan dianalisis juga apakah memang diperlukan Jetty sebagai pengarah arus, karena jika membangun Jetty namun objek yang akan dilindungi tidak terlalu banyak, biayanya terlalu mahal,” kata Dwi.
Sedimentasi ini sebelumnya telah dilaksanakan penanganan yang didukung oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang serta stakeholder terkait dengan pengerahan alat berat berupa 8 excavator, 1 amphibious excavator, dan 1 bulldozer, serta pemasangan karung pasir. Namun, upaya ini terbukti tidak cukup efektif karena dalam waktu dua bulan sedimen kembali menumpuk dan menghambat aliran air
Lebih lanjut, Dwi juga mengatakan bahwa akan segera dilakukan evaluasi terkait penanganan di Sungai Muaro Ulakan karena selain berdampak pada jalan dan rumah penduduk, banjir di Sungai tersebut akan berpengaruh pada ketahanan pangan. “Kenaikan air 0,5 cm atau 1 cm saja akan sangat berpengaruh pada tinggi/ elevasi sistem aliran sungainya yang juga dipengarui gelombang laut. Usulan ini sudah masuk, namun baru bisa kita masukan ke RPJMN tahun 2027. Nanti akan kami sampaikan dahulu ke pimpinan,”sambung Dwi.
Selain penanganan banjir, tim juga meninjau Jembatan Kayu Gadang Sikabu yang merupakan akses utama penghubung ke Jalan Nasional Bukittinggi dan jalur distribusi utama hasil pertanian. Jembatan ini mengalami keruntuhan akibat banjir pada tahun 2023 sehingga akses warga terputus. Akibatnya, 8.035 warga dari tiga nagari—Sikabu, Lubuk Alung, dan Surantiah—kesulitan mengakses layanan publik dan pasar.
Staf Ahli Menteri PU Bidang Hubungan Antar Lembaga, Triono Junoasmoro menyampaikan bahwa kedua isu ini akan segera dikaji oleh Direktorat teknis terkait. “Apa yang sudah disampaikan akan segera dikaji lebih dalam oleh Ditjen terkait dan akan dilakukan koordinasi dengan jajaran pemda. Kami juga akan melaporkannya kepada Menteri,” ujar Triono.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae juga menyatakan dukungannya mengenai usulan Bupati Padang Pariaman. “Berdasarkan dua titik yang sudah kita tinjau, memang diperlukan penanganan serius. Kami sejalan dengan harapan Bapak Bupati,” katanya. (HAL/Mar/Rka)
