JAKARTA – Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menegaskan pentingnya pembenahan menyeluruh terhadap partai politik, sekaligus melakukan evaluasi mendasar terhadap sistem demokrasi langsung yang diterapkan Indonesia sejak reformasi. Selama dua dekade lebih, demokrasi langsung di Indonesia telah melahirkan dinamika politik yang kompleks. Di satu sisi, membuka ruang partisipasi rakyat secara luas, namun di sisi lain memunculkan ekses serius berupa politik biaya tinggi dan maraknya praktik politik uang.
“Pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Pidato Pengantar Sidang Bersama DPR RI-DPD RI sudah tepat. Menggugah kesadaran bahwa partai politik harus mampu berbenah diri. Partai politik bukan sekadar kendaraan menuju kekuasaan. Melainkan sokoguru kedaulatan rakyat yang menentukan arah perjalanan bangsa,” ujar Bamsoet usai menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI tahun 2025 di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/25).
Hadir antara lain Presiden RI Prabowo Subianto, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 Boediono, Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin, istri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah, istri Wakil Presiden ke-9 Hamza Haz, Soraya Hamzah Haz, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin serta para ketua umum partai politik.
Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini mendorong agar partai politik terus melakukan pembenahan internal secara serius. Partai harus menjadi kawah candradimuka yang melahirkan kader-kader terbaik bangsa, bukan sekadar mesin politik bagi mereka yang memiliki modal besar. Untuk itu, sistem rekrutmen kader harus lebih terbuka, berbasis meritokrasi, dan memberikan ruang bagi anak-anak muda, perempuan, serta tokoh-tokoh daerah yang berintegritas.
“Pembenahan partai politik tidak akan efektif tanpa pembaruan sistem demokrasi. Perlu dikaji ulang juga pelaksanaan Pemilu langsung dalam pemilihan kepala daerah, legislatif dan presiden, dengan mempertimbangkan format yang lebih efisien secara biaya, namun tetap menjaga legitimasi rakyat. Bukan berarti kita kembali ke era demokrasi tertutup. Tetapi, perlu dipikirkan model yang meminimalkan biaya, menekan politik uang, dan tetap mengedepankan prinsip kedaulatan rakyat,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini memaparkan, data Transparency International Indonesia (TII) 2024 menunjukkan lebih dari 60 persen kandidat kepala daerah mengakui beban biaya kampanye menjadi faktor paling memberatkan dalam kontestasi. Sementara itu, penelitian LIPI pada 2023 memperkirakan biaya pencalonan bupati atau wali kota bisa mencapai Rp 20-30 miliar. Bahkan, untuk level gubernur bisa menembus Rp 100 miliar.
“Biaya politik yang begitu tinggi ini mendorong para kandidat untuk mencari sponsor atau investor politik, yang pada akhirnya menimbulkan ketergantungan dan membuka celah praktik korupsi ketika mereka menjabat. Inilah lingkaran setan yang harus kita putus jika ingin demokrasi kita benar-benar sehat,” tegas Bamsoet.
Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mengingatkan, politik uang juga menjadi ancaman serius bagi kualitas demokrasi. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat, pada Pemilu 2024 terdapat 521 laporan dugaan politik uang yang tersebar di berbagai daerah. Dengan modus mulai dari pembagian uang tunai, paket sembako, hingga janji proyek. Fenomena ini tidak hanya merusak moralitas politik, tetapi juga mematikan gagasan. Karena kemenangan lebih ditentukan oleh kemampuan finansial, ketimbang kualitas dan integritas calon.
“Kita tidak boleh membiarkan demokrasi kita dikendalikan oleh campur tangan modal dan buah tangan transaksi. Demokrasi harus kembali menjadi milik rakyat yang melahirkan pemimpin berani, berpihak, dan bekerja demi kepentingan bangsa,” pungkas Bamsoet. (*)
