Kepala Bapenda: PAD Kota Bekasi Capai 79,04 Persen, Opsi Penagihan Piutang Dioptimalkan

- Jurnalis

Jumat, 5 Desember 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KOTA BEKASI – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi hingga kemarin telah mencapai angka impresif, yakni 79,04% dari target, atau setara dengan Rp 3,258 triliun, per hari ini Jumat (05/12/2025).

Target yang harus dicapai adalah Rp 4,1 triliun. Peningkatan ini didorong oleh berbagai sektor, dengan Pajak Air Tanah menjadi penyumbang persentase tertinggi.

Pajak Air Tanah Capai Lebih dari 94 persen. Sektor yang menunjukkan capaian persentase paling tinggi adalah Pajak Air Tanah.
* Pajak Air Tanah telah mencapai 94,63% dari target.
* Sementara itu, Pajak Penerangan Jalan Umum (PJU) menempati posisi selanjutnya dengan realisasi 88,42%.

“Yang paling tinggi sebenarnya Pajak Air Tanah, 94,63%,” ungkap Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, M. Solikhin, S.SIT., MM, saat diwawancarai.

Baca Juga :  Peringatan Hari Juang Ke-78 TNI AD, Kodam I/BB Donorkan 1.000 Kantong Darah

Menurut Solihin dalam upaya mencapai target sisa dan mengoptimalkan penerimaan, pihak terkait kini berfokus pada penagihan piutang dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Penagihan Piutang adalah salah satu opsi yang dilakukan adalah penagihan piutang, yang mencakup semua piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) seperti restoran, perhotelan, serta termasuk PBB.

“Kendala sekarang yang kita lakukan ini opsinya itu salah satunya adalah penagihan piutang,” jelasnya.

Diungkapkan Solihin, sebelumnya, sempat diberikan relaksasi PBB hingga 30 November. Namun, relaksasi tersebut diusulkan untuk diperpanjang hingga 31 Desember sebagai bentuk stimulasi.

Baca Juga :  Bupati Minsel Franky Wongkar Hadiri Musrenbang RKPD Provinsi Sulut

“Relaksasinya itu sebagai stimulan,” ujarnya. Diharapkan dengan adanya relaksasi ini, PBB dapat naik juga.

Pihak berwenang juga telah meningkatkan ketertiban wajib pajak, termasuk mereka yang menunggak PBB, dengan harapan adanya kesadaran masyarakat.

Untuk wajib pajak badan yang menunggak, dilakukan penertiban berupa pemasangan stiker pada lokasi yang tidak membayar.

“Bahkan kita dari bidang Wasdal, saya minta diterbitkan, mereka yang enggak bayar itu kita pasang stiker,” tegasnya.

Diimbau kepada seluruh ASN di lingkungan masing-masing OPD untuk tertib membayar pajak.

Kepada masyarakat umum, diharapkan tertib membayar PBB, terutama mumpung masih ada kesempatan relaksasi.

“Saya harap juga masyarakat ini kita mulai tertib nih,” tambahnya.

Berita Terkait

Tri Adhianto Hadiri Pemaparan Desain PSEL Kota Bekasi, Dorong Percepatan Pengolahan Sampah Jadi Energi Listrik
‎Targetkan 3.000 Sertifikat, Tim PTSL Kota Bekasi Kejar Penyelesaian Berkas di 10 Kelurahan
PWI Pusat Dorong Perlindungan Karya Jurnalistik Masuk Revisi UU Hak Cipta
Kasus Dugaan Penipuan dan Penggelapan Senilai Rp1,9 M di PMJ Genap Setahun, Ketua Aing Suryono Beri Kue
PWI Pusat Gelar Doa Bersama Wafatnya Sekjen Zulmansyah Sekedang
TMMD 2026 Sasar Infrastruktur dan Sosial, Tri Adhianto Dorong Pembangunan Berkelanjutan Tepat Sasaran
Sah! Lampung Resmi Jadi Tuan Rumah HPN dan Porwanas 2027
1 Tahun Kepemimpinan FDW–TK, Momentum Refleksi dan Penguatan Pembangunan Minsel

Berita Terkait

Jumat, 24 April 2026 - 21:28 WIB

Tri Adhianto Hadiri Pemaparan Desain PSEL Kota Bekasi, Dorong Percepatan Pengolahan Sampah Jadi Energi Listrik

Jumat, 24 April 2026 - 09:59 WIB

‎Targetkan 3.000 Sertifikat, Tim PTSL Kota Bekasi Kejar Penyelesaian Berkas di 10 Kelurahan

Jumat, 24 April 2026 - 08:56 WIB

PWI Pusat Dorong Perlindungan Karya Jurnalistik Masuk Revisi UU Hak Cipta

Kamis, 23 April 2026 - 12:07 WIB

Kasus Dugaan Penipuan dan Penggelapan Senilai Rp1,9 M di PMJ Genap Setahun, Ketua Aing Suryono Beri Kue

Kamis, 23 April 2026 - 11:50 WIB

PWI Pusat Gelar Doa Bersama Wafatnya Sekjen Zulmansyah Sekedang

Berita Terbaru