MINSEL, Telusur News,- Oknum kepala sekolah (kepsek) SMK Negeri 1 Tumpaan Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, terindikasi dugaan korupsi dana revitalisasi bantuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI, senilai miliaran rupiah.
Hal tersebut disinyalir terjadi dengan indikasi ‘deal-dealan’ dengan oknum ‘calo’ proyek program revitalisasi Kemdasmen RI, dan beberapa oknum orang penting.
Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulawesi Utara (Sulut) dan beberapa oknum yang mengaku orang partai pun disinyalir terlibat di dalamnya. Bahkan ada yang diduga sampai menjual nama Gubernur.
Tidak hanya itu, oknum kepsek inisial FL ini disinyalir menggunakan dana bantuan ini untuk kepentingan pribadinya.
Tidak tanggung-tanggung, besaran rupiah yang diduga dikorupsi mencapai ratusan juta rupiah. Padahal, anggaran tersebut murni dikucurkan Pemerintah Pusat untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, dengan metode swakelola.
Total bantuan Kemendikdasmen untuk SMKN 1 Tumpaan diperkirakan mencapai 2 miliar lebih. Seharusnya anggaran yang ditata secara swakelola dengan biaya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ini sepenuhnya untuk kepentingan dunia pendidikan, tapi justru diduga menjadi sarana untuk sarang koruptor.
Diketahui, oknum kepsek inisial FL ini juga pernah terlibat politik praktis dengan mendukung beberapa calon dari salah satu partai penguasa sebelumnya, yaitu calon gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati.
Bahkan oknum kepsek FL kala itu di Pilkada, diduga menjadi salah satu tim sukses yang melawan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) YSK-Victory, yang saat ini menjabat.
Sehingga, dengan kejadian ini, beberapa pihak meminta Gubernur Sulut Yulius Selvanus Komaling (YSK) untuk bertindak mengganti dan memutasi oknum kepsek ini ke tempat yang semestinya sesuai karakternya. Karena ditengarai sudah mencemarkan nama Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara.
Bahkan, beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Sulawesi Utara meminta agar pihak penegak hukum dalam hal ini Polda Sulut dan Polres Minsel untuk menindaklanjuti, dengan pertama-tama memeriksa setiap oknum yang diduga terlibat di dalamnya.
“Jika benar ada indikasi dugaan korupsi dalam proyek revitalisasi kementerian, maka ini butuh perhatian khusus dari APH. Kami meminta agar pihak kepolisian, kejaksaan dan Inspektorat untuk bekerja profesional mengungkap kasus ini,” ujar Humas LI-TIPIKOR Sulawesi Utara, Sabtu (06/12/2025).
Sementara itu, oknum kepala sekolah inisial FL belum memberikan keterangan kepada media terkait hal ini.
Penulis : Toar Lengkong
Editor : Toar Lengkong
