Bacadnas Kemhan Gelar Raker Ormas Bela Negara, Perkuat Sinergi dan Penegasan Legalitas

- Jurnalis

Rabu, 29 April 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Pusat Bela Negara, Badan Cadangan Nasional (Bacadnas) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menggelar Rapat Kerja Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dalam format coffee morning di ruang rapat Bacadnas, Jalan Salemba Raya No. 14, Jakarta Pusat, Selasa (28/4/2026).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Pusat Bela Negara, Brigjen TNI Parluhutan Marpaung, dan dihadiri oleh 12 ormas Bela Negara binaan Kementerian Pertahanan. Rapat kerja tersebut bertujuan mempererat silaturahmi, menyamakan persepsi, serta memperjelas landasan hukum, arah program, dan komitmen bersama dalam membangun kesadaran bela negara.

Dalam sambutannya, Parluhutan menegaskan bahwa forum ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi sekaligus memastikan seluruh ormas menjalankan program sesuai kebijakan nasional di bidang bela negara.

“Tujuan utama kita adalah silaturahmi dan menyatukan visi. Ormas diharapkan aktif, namun tetap menjalankan kegiatan sesuai ketentuan. Fokus kita adalah internalisasi nilai-nilai bela negara kepada masyarakat luas,” ujarnya.

Hadir sebagai narasumber, Direktur Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (PUM) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Wahyu Chandra Kusuma Purwo Nugroho, menegaskan bahwa ormas Bela Negara harus menjadi mitra strategis pemerintah, khususnya bersama Bacadnas Kemhan.

Menurutnya, peran ormas tidak hanya sebatas mendukung program pemerintah, tetapi juga memperkuat ketahanan nasional melalui kegiatan yang konstruktif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Baca Juga :  Coffee Morning di PWI Bekasi Raya, Kanim Bekasi Paparkan Layanan Publik Berintegritas

“Ormas Bela Negara harus menjadi mitra strategis pemerintah, dengan mengedepankan sinergi dan kontribusi nyata,” tegas Wahyu.

Ia juga mengimbau agar ormas memfokuskan kegiatan pada aktivitas edukatif seperti peningkatan wawasan kebangsaan, penguatan karakter, serta pembinaan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sementara itu, Direktur Badan Usaha Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Dr. Andi Taletting Langi, menekankan pentingnya aspek legalitas dan tata kelola organisasi.

Ia menjelaskan bahwa setiap ormas Bela Negara wajib memiliki dasar hukum yang jelas melalui pengesahan badan hukum dari Kemenkumham, serta menjalankan tata kelola organisasi secara transparan dan akuntabel.

“Keberadaan ormas Bela Negara harus tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, baik dari sisi pendirian, pengesahan badan hukum, maupun tata kelola organisasinya,” jelas Andi.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor antara pembinaan ideologis oleh Kementerian Pertahanan dan pengawasan administratif oleh Kemenkumham, agar ormas tetap berjalan sesuai regulasi serta tidak menyimpang dari nilai-nilai kebangsaan.

Ditempat yang sama Saripudin Ranex, CPP., CFLE., Ketua Umum Komponen Bela Negara, yang salah satu dari 12 Ormas binaan menyampaikan apresiasi terhadap beberapa program Bacadnas Kemhan yang dipaparkan Kapus Bela Negara.

Baca Juga :  Irod Ismed Dipanggil Polisi Dugaan Pasal 167 KUHP, Kuasa Hukum: Ini Bukan Pidana, Tapi Sengketa Tanah

“Ada sejumlah program kerja Bacadnas yang sangat menggembirakan bagi kami Ormas binaannya. Ini kabar baik dan kemajuan yang sangat berarti. Dimana sejumlah agenda kedepan akan membawa semangat dan motivasi bagi kami untuk terus berkarya serta meningkatkan program kegiatan yang lebih baik dan masif, sesuai fungsi dan peran kami sebagai Ormas binaan,” ungkapnya.

Dalam sesi pembekalan Desiminasi Bela Negara oleh Kabid Lingmas Bela Negara Pus Bacadnas Kemhan Kolonel Ruddi Hermawan, SH., S.IP, memaparkan berbagai ketentuan terkait tata kelola organisasi serta sinkronisasi program kerja agar selaras dengan visi pertahanan negara. Materi tersebut mencakup penguatan peran ormas sebagai bagian dari komponen pendukung pertahanan serta peningkatan efektivitas program bela negara di tengah masyarakat.

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan seluruh komponen masyarakat yang tergabung dalam ormas Bela Negara berjalan seiring dengan kebijakan pertahanan negara, sekaligus memperkuat peran mereka sebagai garda terdepan dalam membangun kesadaran nasional.

Dengan adanya sinergi yang kuat, kejelasan legalitas, serta arah program yang terintegrasi, ormas Bela Negara diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam memperkokoh ketahanan nasional dan meningkatkan semangat kebangsaan di seluruh lapisan masyarakat.**

Berita Terkait

Wakil Wali Kota Bekasi Tinjau Hari Pertama Masuk Sekolah, Pastikan Kesiapan SMP Negeri Sambut Tahun Ajaran Baru 2026
Wali Kota Bekasi Tinjau Hari Pertama Sekolah di SMPN 12 Kota Bekasi, Pastikan MPLS Berjalan Optimal
PWI Pusat Tetapkan Reaktivasi Keanggotaan hingga Akhir 2026, Konferensi Wajib Mengacu SKEP Baru
Tim Hukum Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa Jadi Sorotan, Masyarakat Minta Bupati Batalkan Pelantikan HK: Banyak Sengketa
Masyarakat Menggugat, Tim Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa 2026 Dinilai Tidak Netral: Masyarakat Akan Gelar Aksi Damai
Ada apa Kejari Kota Bekasi Jadwalkan Periksa Pimpinan Disdagperin
‎Sidang Pembuktian Praperadilan SP3 Polres, Kuasa Hukum dan Pemohon Desak Hakim Membuka Kembali Kasus
Delapan Dugaan Pelanggaran Pilhut Desa Kamangta Oleh Panitia Terungkap dalam Klarifikasi, Masyarakat Desak Penegakan Aturan

Berita Terkait

Senin, 13 Juli 2026 - 22:28 WIB

Wakil Wali Kota Bekasi Tinjau Hari Pertama Masuk Sekolah, Pastikan Kesiapan SMP Negeri Sambut Tahun Ajaran Baru 2026

Senin, 13 Juli 2026 - 22:25 WIB

Wali Kota Bekasi Tinjau Hari Pertama Sekolah di SMPN 12 Kota Bekasi, Pastikan MPLS Berjalan Optimal

Jumat, 10 Juli 2026 - 17:49 WIB

PWI Pusat Tetapkan Reaktivasi Keanggotaan hingga Akhir 2026, Konferensi Wajib Mengacu SKEP Baru

Kamis, 9 Juli 2026 - 19:20 WIB

Tim Hukum Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa Jadi Sorotan, Masyarakat Minta Bupati Batalkan Pelantikan HK: Banyak Sengketa

Kamis, 9 Juli 2026 - 16:55 WIB

Masyarakat Menggugat, Tim Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa 2026 Dinilai Tidak Netral: Masyarakat Akan Gelar Aksi Damai

Berita Terbaru