Padang – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus berupaya mendukung kelancaran mobilitas di Kota Padang melalui penataan infrastruktur jalan, khususnya di Ruas Jalan Bypass II Padang dan akses menuju Terminal Anak Air. Salah satu fokus penanganan adalah mengurai kemacetan di simpang-simpang bersinyal dan memperkuat konektivitas angkutan umum dan distribusi logistik.
Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan, peningkatan lalu lintas di Jalan Bypass terjadi setelah gempa tahun 2009 sehingga daerah yang dulunya merupakan daerah resapan air, tata guna lahannya berubah menjadi perumahan dan akibatnya sering terjadi banjir.
“Jalan bypass ini mengkoneksikan Pelabuhan Teluk Bayur dengan Jalan Lintas Sumatera dan dulunya hanya fokus untuk angkutan. Akan tetapi, sejak terjadi gempa kantor-kantor pemerintah di relokasi ke daerah ini sehingga lalu lintas bercampur antara truk angkutan dengan kendaraan masyarakat,” jelas Fadly dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI pada Kamis (3/7).
Fadly mengusulkan pelebaran Jalan Bypass dan pembangunan jalan alternatif yang menghubungkan Pelabuhan Teluk Bayur melalui Jalan Balimbing. “Jika memang tidak memakai flyover, kami berharap ada pelebaran dan ada jalan dari Pelabuhan Teluk Bayur yang melingkar jauh lebih luar yaitu di Jalan Balimbing sehingga bisa terkoneksi. Untuk saat ini lahan di sekitarnya masih kosong dan belum ada pemukiman,” tambah Fadly.
Usulan lain yang disampaikan adalah penambahan beberapa titik embung ada daerah yang tata guna lahannya sudah berubah menjadi pemukiman untuk mengatasi banjir supaya penanganan banjir di Sumatera Barat lebih komprehensif. Saat ini, Kementerian PU melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWS) V telah melaksanakan normalisasi Sungai Batang Gandis dengan anggaran sebesar Rp110 miliar, dengan output 3,2 km dan outcome 457 Ha.
Terkait konektivitas transportasi, Wali Kota juga menyoroti sempitnya akses masuk ke Terminal Anak Air sehingga belum seluruh bus bisa masuk ke terminal. Dinas Perhubungan telah melakukan razia, namun dari sopir bus mengatakan bahwa jalan masuk tersebut memang tidak layak sehingga perlu di-upgrade.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan (KPIJ) Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat Yulia Ramadhani mengatakan bahwa terkait Terminal Anak Air sudah pernah masuk ke Renstra pada tahun 2020-2024 dan pada tahun 2019 sudah ada anggaran sebesar Rp30 Miliar namun pada kenyataan di lapangan lahannya belum siap sehingga pekerjaan fisik tidak dapat dijalankan.
“Untuk rencana pelebaran belum ada karena pada awalnya rencana konsep dari Padang Bypass Capacity Expansion Project ini adalah 27 km jalan, 9 jembatan, serta ada wacana 2 flyover dan 4 persimpangan,” jelas Yulia.
Proyek Jalan Padang Bypass ini memiliki anggaran sebesar Rp440 Miliar dan yang siap Readiness Criteria nya baru 27 km jalan dan 9 jembatan, sedangkan untuk flyover (FO) masih belum lengkap. Sehingga hal ini masih menjadi tugas yang tertunda.
Lebih lanjut, Staf Ahli Menteri PU Bidang Hubungan Antar Lembaga Triono Junoasmoro bahwa bagaimanapun juga saat ini tetap harus dilakukan outer ring yang baru karena adanya pergeseran tata guna lahan. “Pelebaran atau flyover ini hanya menunggu waktu saja untuk penuh, jadi outer ring harus dilakukan. Ke depannya harus dikaji dahulu dengan bantuan Walikota Padang dan koordinasi dengan balai jalan untuk mengetahui segmen mana yang prioritas untuk dilakukan pelebaran karena kalau semua dikerjakan pasti membutuhkan biaya yang besar,” jelas Triono. (HAL/Mar/Rka)
