TELUSUR NEWS – Pengacara sekaligus Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Haris Azhar menyebut polisi ikut terlibat dalam proses pemenangan Jokowi pada saat pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2019.
Hal itu dikatakan Haris saat berdiskusi dalam channel YouTube Refly Harun Show.
Saat itu Haris mengatakan, bahwa dirinya sempat mendampingi salah satu anggota polisi yang bertugas mengamankan Pilpres 2019.
“Saya sempet dampingi polisi yang coba mengungkap di tempatnya, dia dikondisikan oleh pimpinan untuk memenangkan kelompoknya Jokowi waktu itu (Pilpres 2019), dan si polisinya malah ditekan,” kata Haris Azhar dikutip dari kanal YouTube Refly Harun, Sabtu 23 Oktober 2021.
Refly Harun kemudian memotong pembicaraan dengan mengatakan bahwa Haris Azhar akan diajukan sebagai saksi.
“Saya denger anda (Haris) mau diajukan ke Mahkamah Konstitusi sebagai saksi, tapi gak jadi,” kata Ahli Hukum Tata Negara.
“Saya nggak mau,” ucap Haris.
Haris Azhar kemudian menjelaskan ketiga alasan kuat sehingga tak menerima tawaran tersebut.
“Pertama, saya merasa bahwa timnya 02 (Prabowo) gak punya manajemen penanganan kasus yang baik,” ujarnya.
“Yang kedua, yang pantas jadi saksi juga adalah si polisinya. Yang ketiga, saya punya sejumlah catatan terhadap beneficary owner dari 02,” papar Haris.
Haris mempunyai kesimpulan yang mana menurutnya kesimpulan itu bisa digoyahkan.
Dan ia menyebut, polisi hanya akan bekerja jika ada tekanan publik, diperintah oleh atasan, dan ada imbalan dari pihak pelapor
“Karena situasi yang tidak profesional ini merebak luas dan harus semacam ngerti tone atau harus ngeklik dengan Istana, akhirnya memunculkan sejumlah kesimpulan,” jelasnya.
“Polisi itu penegakan hukum, dia akan bekerja kalau ada tekanan publik, disuruh sama atasannya dan dalam beberapa kasus ada uangnya,” ungkap Haris.
Selanjutnya, Haris Azhar juga mengakui bahwa dirinya pernah bekerja dalam tim reformasi birokrasi di Mabes Polri.
Akan tetapi, dia menemukan adanya benang kusut karena tim tersebut melibatkan hampir semua petinggi di Mabes Polri.
“Saya dulu pernah dilibatkan dalam satu tim di Mabes Polri namanya reformasi birokrasi, tapi memang terlalu ruwet akhirnya karena bahannya tebal, melibatkan hampir semua pimpinan di Mabes Polri,” kata Haris.
“Yang orang sipil dari polisinya cuma 34 orang, tapi mau bergeraknya juga susah,” sambungnya.
Haris Azhar menambahkan, saat ini isu besar yang bermunculan adalah politisasi terhadap institusi polisi itu sendiri.
Sebab menurut dia, polisi diberikan senjata dan kewenangan khusus sehingga cenderung tak kebal terhadap godaan dari pihak ketiga.
“Sekarang ini isu besarnya adalah politisasi terhadap polisi itu sendiri, dan saya tahu betul gangguan dan godaan dari luar juga besar. Karena polisi megang senjata, megang kewenangan,” ujarnya.*
Sumber Channel YouTube Refly Harun
Erzan
