Terkait Pengrusakan Atribut Tempat Ibadah di Tumaluntung, Mendapat Atensi dari Bupati dan Kapolres Minsel

- Jurnalis

Selasa, 26 Oktober 2021 - 01:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Minsel Franky Donny Wongkar dan Kapolres AKBP S. Norman Sitindaon, SIK

Bupati Minsel Franky Donny Wongkar dan Kapolres AKBP S. Norman Sitindaon, SIK

MINSEL, TelusurNews – Terkait pengrusakan atribut Tempat Ibadah yang terjadi di Desa Tumaluntung Kecamatan Tareran, Minahasa Selatan (Minsel), mendapat atensi dari Bupati dan Kapolres Minsel. Kapolres akan ambil langkah tegas mengenai hal tersebut.

Bupati Minsel Franky Donny Wongkar, SH (FDW) menegaskan kembali bahwa negara ini adalah negara hukum dan semua akan berproses secara aturan yang ada.

“Untuk kebebasan beragama di Undang-Undang Dasar itu telah dijamin,” ungkap FDW kepada wartawan di selah kegiatan di Kantor Bupati Minsel, Senin (25/10/2021).

Namun FDW berharap keadaan di Minsel tetap kondusif setelah kejadian tersebut. “Yang kami harapkan hidup rukun dan damai, hidup saling mengasihi, mengampuni itu terjadi di sana, saling menghargailah di antara kita,” harapnya.

Terkait oknum pelaku pengrusakan yang diduga aparat desa, FDW akan mengevaluasi kinerja oknum tersebut.

“Mereka kan sebelum menjalankan tugas ada sumpah janji, mereka harus mengikuti sumpah janji itu, kalaupun dalam pelaksanaan dia sebagai oknum aparat desa tidak mengikuti sumpah janji, akan dievaluasi… yang tentunya setiap perbuatan yang tidak sesuai aturan ada prosesnya,” ungkap FDW.

Baca Juga :  Ribuan Masyarakat Hadiri Acara Shalawat Bersama H. Obon Tabroni, Meskipun Hujan Deras

Di kesempatan yang sama, Kapolres Minsel menegaskan akan mengambil langkah tegas terkait pengrusakan tersebut.

“Setiap perbuatan melanggar hukum sudah ada hukum pidananya, akan diproses sesuai perundangan yang berlaku,” tegas Kapolres Minsel AKBP S. Norman Sitindaon, SIK, kepada wartawan.

AKBP Norman mengatakan, “Terkait dengan proses itu, kalau memang dari pihak gerejanya sebagai korban supaya itu bisa diproses dengan hukum harus membuat laporan Polisi, kalau tidak melapor bagaimana kita tindaklanjuti,” sambungnya.

Untuk itu Kapolres meminta agar mempercayakan kasus tersebut kepada Polres Minahasa Selatan. Kapolres menegaskan bahwa tidak ada satupun yang kebal hukum di negara ini.

“Percayakan pihak Kepolisian, kalau memang pihak Pendeta akan melapor ke Polisi, saya harap umat jemaat percayakan kepada kami untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan mekanisme, kami akan lakukan tindakan yang tegas, tidak ada seorangpun yang kebal hukum, apalagi melakukan aksi issu SARA,” tegas AKBP S. Norman Sitindaon, SIK.

Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Sulawesi Utara Lucky Rumopa mengatakan untuk memenuhi unsur toleransi berarti harus menerima segala perbedaan yang ada, apalagi terkait beragama.

Baca Juga :  Menteri Kelautan & Perikanan Minta: Dukung PT. SIS dalam Peluncuran Modelling Penangkapan Ikan Terukur Pertama di RI

“Kita di Sulut percuma disebut toleransi kalau masih terjadi praktik-praktik seperti itu. Toleransi ini adalah menerima perbedaan, apalagi dalam aspek beragama,” kata Lucky Rumopa kepada wartawan, Minggu (24/10/2021).

Senada, Ketum Ormas Kristen Laskar Benteng Indonesia (OKLBI) Allan Berty Lumempouw megecam tindakan pengrusakan atribut Tempat Ibadah dengan Simbol Agama.

“Hal ini perlu disesali, saya sangat mengecam tindakan ini, karena bagaimanapun yang dirusaki itu adalah tempat ibadah… apapun alasannya tidak boleh ada pengrusakan,” tegas Lumempouw, Senin (25/10/2021)

Menurut Lumempouw perbuatan tersebut sangat mengganggu toleransi beragama di Sulawesi Utara yang selama ini dikenal sebagai daerah dengan toleransi tinggi.

“Inikan sangat mengganggu toleransi yang selama ini torang (kami) ada jaga bersama di Sulawesi Utara, daerah yang terkenal Toleransinya antar umat beragama,” ujarnya.

Ia kemudian berharap pihak Kepolisian supaya memproses hukum oknum pelaku tersebut. “Tidak boleh ada yang kebal hukum, ini persoalannya bukan persoalan rumah tapi rumah yang dijadikan sebagai tempat ibadah,” pungkas Ketum OKLBI. (toar lengkong)

Berita Terkait

Menteri AHY Terima Audiensi Duta Besar Kanada untuk Indonesia
OPSI: Kolaborasi Pemerintah dan OMS Bekasi, Langkah Konkret Eliminasi HIV
Mahasiswa Tuntut Mantan Dirut Perumda Tirta Bhagasasi Ditangkap Atas Dugaan Korupsi
Ketua DPD PKS Kota Bekasi Bantu Perbaikan Mushalla PWI Bekasi
Kanwil BPN Sulut Tertutup dengan Wartawan, Inakor Sulut dan BMN Buka Suara
Di Tengah Euforia Piala Eropa, PTM Kedai Kopi Gelar Kejuaraan Tenis Meja
Menteri AHY di Kantah Kota Pontianak: Sertipikat Tingkatkan Nilai Ekonomi Tanah
Melalui Program Reforma Agraria, Masyarakat Terdampak Konflik Sambas Kini Bisa Punya Sertipikat Tanah

Berita Terkait

Selasa, 25 Juni 2024 - 07:39 WIB

Menteri AHY Terima Audiensi Duta Besar Kanada untuk Indonesia

Selasa, 25 Juni 2024 - 00:59 WIB

OPSI: Kolaborasi Pemerintah dan OMS Bekasi, Langkah Konkret Eliminasi HIV

Senin, 24 Juni 2024 - 22:36 WIB

Mahasiswa Tuntut Mantan Dirut Perumda Tirta Bhagasasi Ditangkap Atas Dugaan Korupsi

Senin, 24 Juni 2024 - 20:47 WIB

Ketua DPD PKS Kota Bekasi Bantu Perbaikan Mushalla PWI Bekasi

Senin, 24 Juni 2024 - 18:11 WIB

Kanwil BPN Sulut Tertutup dengan Wartawan, Inakor Sulut dan BMN Buka Suara

Senin, 24 Juni 2024 - 07:59 WIB

Menteri AHY di Kantah Kota Pontianak: Sertipikat Tingkatkan Nilai Ekonomi Tanah

Minggu, 23 Juni 2024 - 20:56 WIB

Melalui Program Reforma Agraria, Masyarakat Terdampak Konflik Sambas Kini Bisa Punya Sertipikat Tanah

Minggu, 23 Juni 2024 - 17:31 WIB

Evaluasi Optimalisasi Eksistensi, Kanwil BPN Provinsi Kalbar Tuai Apresiasi

Berita Terbaru