“Yang menjadi pangkal permasalahan utama banjir di Kota Bekasi adalah sistem drainase yang buruk, pemerintah kota harus mengambil langkah tegas mensterilkan drainase dan menerapkan perda yang belum lama diparipurnakan”, H. Bambang, Tokoh PPP Kota Bekasi.
KOTA BEKASI, Telusur News – Musim penghujan yang sudah memasuki waktunya pada akhir tahun menjadi kekuatiran sejumlah masyarakat yang tinggal didaerah ‘langganan banjir’. Utamanya warga yang tinggal dibantaran kali juga di daerah yang konturnya lebih rendah pada suatu lokasi. Untuk Kota Bekasi, ada daerah-daerah yang bisa dikatakan ‘mangkuk penampungan air’ karena memang berada pada titik landscape yang rendah. Sebut saja Rawa Lumbu, Jati Asih, Pondok Gede Permai, masuk ke area perkotaan ada Kota Harapan Baru dan masih beberapa titik lagi yang menjadi langganan banjir bila musim penghujan tiba. Ini belum bicara mengenai banjir hulu dimana debit air yang berlebihan datang dari daerah yang diatasnya seperti Bogor dan Puncak.
Menanggapi ‘banjir musiman’ di Kota Bekasi, H. Bambang, anggota komisi 2 DPRD Kota Bekasi angkat bicara. Tokoh PPP sekaligus Bendahara DPC PPP Kota Bekasi yang memang tinggal pada daerah mangkok di Harapan Baru Bekasi mengatakan bahwa butuh double serius untuk paling tidak meminimalisir banjir di Kota Bekasi. Tokoh PPP yang tinggal dibantaran Banjir Kanal Timur(BKT) ini menyatakan perlu adanya keseriusan dari dinas terkait terhadap layak fungsinya seluruh drainase yang ada di Kota Bekasi.
Hal senada diwaktu yang berbeda juga dikatakan oleh pengamat kebijakan publik S2 lulusan UI yang kemudian meraih gelar Doktor di Universitas Satyagama, DR Bambang Istianto. Beliau mengadakan bahwa keseriusan para stekholder terutama Walikota Bekasi benar-benar dibutuhkan strong leadership yang kuat dalam hal pengentasan banjir langganan disejumlah Kota Bekasi. Beliau mengungkapkan keputusan tegas seorang kepala daerah terhadap banjir adalah kunci sukses atau tidaknya hal tersebut terlaksana.
Kembali kepada anggota Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, H. Bambang menyatakan bahwa problem solving terhadap banjir langganan di Kota Bekasi terletak dipembenahan yang kontiniu terhadap drainase di Kota Bekasi bersamaan dengan pembangunan folder-folder air, sumur resapan juga crossing tol ditempat yang menjadi ‘mangkuk air’ karena konturnya yang rendah, ungkapnya
“Dan yang terpenting adalah kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap keberadaan drainase didepan rumahnya masing-masing terkait fungsinya yang sering digunakan warga masyarakat menyalahi aturan yang berlaku, seperti menutup saluran air dengan membangun carport bahkan banyak beralih fungsi menjadi tempat jualan. Hal ini yang menjadi banjir menjadi sebuah PR yang tak pernah terselesaikan, perda drainase juga harus dilaksanakan maksimal oleh seluruh SKPD terkait”, pungkas H. Bambang yang juga merupakan anggota Bapemperda DPRD Kota Bekasi. (Dmach)
