MINUT, TelusurNews, – Warga Desa Buhias Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Sulawesi Utara mengadukan ugaan penyalahgunaan bantuan PKH oleh oknum Kepala Desa (hukum tua) ke Inspektorat Kabupaten Minut. Warga meminta LSM dan Media Telusur News untuk mengawal kasus tersebut dan mengadukannya pada Rabu (08/09/2021) lalu.
Pada saat itu, warga diterima langsung oleh Kepala Inspektorat (Inspektur) Kabupaten Minahasa Utara Umbase Mayuntu. Namun warga belum mendapatkan informasi lanjutan penanganan dugaan kasus tersebut.
Hingga saat ini, warga Buhias masih mempertanyakan kelanjutan aduan tersebut dan menanti tindaklanjut Inspektorat Minut terkait dugaan penyalahgunaan bantuan PKH tersebut yang dilakukan oleh oknum Hukum Tua (kumtua) desa setempat.
Kepada Media Telusur News beberapa waktu yang lalu, warga Desa Buhias memberikan keterangan mengenai masalah penerimaan bantuan PKH tersebut. Di antaranya adalah warga Alvin dan Mei.
“kita pe kartu PKH ada ambe dari pa Kumtua, konk kita pigi di airmadidi kita pigi di Bank Kita pigi prin buku PKH kita kaget tu doi maso sampe tahun 2021, konk kita baru dua kali ada ambe bantuan selain dari itu kita sonintau sapa yang batarek doi, soal di buku ada prin ada maso doi tapi so ada yang tarek (kartu PKH saya ambil dari kumtua, trus saya ke bank di Airmadidi, saya print buku PKH, saya kaget uang masuk sampai tahun 2021, trus saya baru dua kali ambil bantuan selain dari itu saya tidak tau siapa yang tarik uang, soalnya di buku ada prin ada masuk uang tapi sudah ada yang tarik),” kata Alvin, salah satu warga Buhias.
Pasalnya Alvin dan Mei hanya beberapa kali menerima bantuan PKH, dan tidak tau kelanjutan tentang bantuan tersebut yang masuk ke rekening PKH.
Ketika warga Alvin dan Mei merasa ada keganjalan mengenai bantuan PKH, warga langsung mendatangi Bank Mandiri untuk meminta print koran ke pihak Bank. Ketika didapati ada keganjalan, warga kemudian langsung mendatangi Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara untuk mengadukan persoalan bantuan PKH tersebut.
Di hadapan Inspektorat warga mengeluhkan persoalan tersebut. “kita sangat berharap bantuan PKH karena susah-susah begini apalagi dengan keadaan pandemi Covid19,” ungkap warga Alvin.
Aduan tersebut direspon langsung oleh Kepala Inspektorat Minut Umbase Mayuntu. Mayuntu kemudian meminta warga penerima bantuan PKH untuk segera membuat surat pernyataan dan membenarkan bahwa baru beberapa kali menerima bantuan PKH dan tidak tahu menahu tentang dana yang ditarik setelahnya.
“Kalu memang ini kartu PKH sebelumnya ada pa Kumtua, nanti beking surat pernyataan masalah doi yang sudah ditarik dan memang tidak diterima, konk kase maso ke Inspektorat, (kalau memang kartu PKH ini sebelumnya ada sama kumtua, nanti bikin surat pernyataan masalah uang yang sudah ditarik tapi tidak diterima (penerima PKH), trus masukkan ke Inspektorat,” kata Inspektur Minut.
Warga kemudian langsung membuat surat pernyataan dan langsung memberikannya ke Kepala Inspektorat Minut. “Kalau ada dugaan nanti akan diproses oleh pihak Inspektorat,” ujar Umbase Mayuntu. (Syarel Moningka/***)
