SP2HP Diduga Ditahan Penyidik, Kuasa Hukum Pertanyakan Lambannya Penanganan Kasus Dugaan Pencabulan Anak di Amurang

- Jurnalis

Jumat, 3 Desember 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MINSEL, TelusurNews,- Tim Kuasa Hukum Independen Law Firm yang mengawal kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur yang terjadi di Buyungon Kecamatan Amurang Minahasa Selatan (Minsel), Sulawesi Utara mempertanyakan penanganan kasus tersebut yang ditangani Polres Minsel.

Pasalnya, menurut mereka penanganan kasus tersebut terbilang lamban. “Laporan sudah satu bulan,” ungkap Femmy S. Tulangouw, SH, salah satu kuasa hukum korban, kepada wartawan, Kamis (02/12/2021) kemarin.

Menurut tim kuasa hukum keluarga korban (Independen Law Firm), penanganan kasus tersebut terkesan berbelit-belit. Sebab ketika tim kuasa hukum menyambangi Polres Minsel, Kamis (02/12) siang, Kasat Reskrim Polres Minsel Iptu Lesly Deiby Lihawa SH, M.Kn, kepada kuasa hukum mengatakan bahwa sudah ada titik terang terkait kasus tersebut dan sudah menandatangani dan memberikan pemberitahuan perkembangan kasus kepada pihak keluarga korban. Namun setelah dicek ternyata keluarga korban belum menerima secara tertulis Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari penyidik. Dan setelah kuasa hukum melakukan konfirmasi ke penyidik ternyata SP2HP memang tertahan dan belum diberikan oleh penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Minsel.

Menanggapi hal tersebut Tim Kuasa Hukum Independen Law Firm menyayangkan hal tersebut dan akan mencari tahu terkait lambannya penangan kasus tersebut.

“Ini laporan sudah satu bulan, untuk kendala dan hambatan yang sengaja dibuat, kami akan cari tahu yang sebenarnya… harus cari tau ada apa, mungkin sengaja atau tidak makanya kami harus tau kendala-kendala seperti apa, harus jelas,” tegas Femmy Tulangouw.t

Baca Juga :  Penempatan Plt Kadinkes Kota Bekasi Dikritik, Ketua LINAP: Tidak Nyambung, Harusnya yang Lebih Kapabel!

Kesangsian kuasa hukum terhadap kinerja penyidik semakin menguat ketika mengetahui bahwa ada dugaan kerabat pelaku (anak menantu pelaku) bertugas di Polres Minsel. Hal tersebut dikhawatirkan dapat mempengaruhi kinerja penyidik Unit PPA.

“Karena seperti yang saya dengar ada keluarga pelaku yang bertugas di dalamnya,” ungkapnya.

Senada menanggapi dugaan ditahannya SP2HP oleh penyidik PPA, Steven A. Sumuan, SH salah satu tim kuasa hukum mengatakan, “Berdasarkan Peraturan Kapolri itu mengatur bahwa keluarga korban atau pelapor berhak menerima pemberitahuan atas perkara yang dilaporkan,” jelas Sumuan.

Korban dugaan pencabulan anak di bawah umur di Buyungon Amurang

Ia kemudian melanjutkan, bahwa dalam kebiasaan yang sudah tercipta selama ini ada waktu 15 hari, 20 hari, dan 30 hari pasca pelaporan untuk diberitahukan kepada pelapor mengenai peristiwa yang dilaporkan.

“Namun sampai pada saat ini belum ada pemberitahuan, mungkin ada kendala administrasi atau seperti apa kita tidak mengetahui,” ujarnya.

Steven Sumuan menambahkan, jika ada sesuatu hal yang ingin menghambat jalannya penanganan kasus tersebut maka tim kuasa hukum akan menempuh jalur yang lebih tinggi.

“Pasti akan menempuh jalur hukum yang sesuai, kalau ada pihak-pihak yang menghambat tentu sangat kita sayangkan, karena ini negara hukum tentu kita harus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, kita akan tinjau lagi peraturan-peraturan untuk dikemukakan kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini mungkin Kepolisian Daerah Sulawesi Utara,” tegas Steven A. Sumuan, SH.

Baca Juga :  Terima Majelis Rakyat Papua (MRP) se-Wilayah Papua, Ketua MPR RI Bamsoet Terima Aspirasi Usulan Perubahan UU Otsus Papua

Komisaris Utama Independen Law Firm Femmmy S. Tulangouw, SH berharap Polres Minsel harus lebih respon terhadap kasus yang sementara ditangani Unit PPA Polres Minsel tersebut.

“Harapannya untuk Polres Minsel agar lebih merespon apalagi ini PPA, PPA sebenarnya prosesnya lebih cepat yang saya tau, tapi untuk kasus ini sudah satu bulan, maka ini harus cari tau ada apa,”

“Semoga dari Kepolisian boleh menuntaskan ini dan sesegera mungkin menyelesaikan perkara supaya rasa keadilan masyarakat itu boleh tercapai,” pungkas Tulangouw.

Penyidik Unit PPA Polres Minsel Bripka Jemry Singal ketika dihubungi mengatakan bahwa penyidik sudah mengambil keterangan saksi dan akan kembali melakukan gelar perkara.

“Kemarin kami ada mengambil keterangan saksi, rencana minggu depan akan digelar kembali, dan semua kami sudah koordinasi dengan pihak korban, dan semua yang kita buat sudah diberitahukan kepada korban,” kata Jemry Singal lewat pesan singkat Whatsapp (WA), Jumat (03/12) sore.

Singal menambahkan, bahwa pihaknya berusaha bekerja maksimal untuk menangani kasus tersebut. “Untuk saat ini kami berusaha memenuhi alat bukti dan barang bukti,” ujarnya di WA. (tl/tim/***)

Berita Terkait

PLN UID Jabar Siagakan 4.993 Personel dan Layanan Digital 24 Jam Selama Idul Adha dan Waisak 2026
Ali Akbar, Sosok Teladan di Balik Gemilangnya Olahraga Kota Bekasi
Reses di Sukrendah, Ketua DPRD Lebak Terima Keluhan BPJS Nonaktif dan Akurasi Data Desil Masyarakat
PERADI PROFESIONAL: Paradigma Baru Organisasi Advokat Indonesia
Dinas Perkimtan Kota Bekasi Targetkan Perbaikan Rutilahu dan Fasilitas Publik
‎Kota Bekasi Kejar Target Penyelesaian Infrastruktur Olahraga Jelang Porprov
Marbot Bersih-bersih, DKM Al-Qolam PWI Bekasi: Mushola Bocor Perlu Perhatian
Plh Wali Kota Harris Bobihoe Apresiasi Dan Terima Kasih Atas Hadirnya Program TMMD Ditengah Masyarakat

Berita Terkait

Selasa, 26 Mei 2026 - 20:08 WIB

PLN UID Jabar Siagakan 4.993 Personel dan Layanan Digital 24 Jam Selama Idul Adha dan Waisak 2026

Selasa, 26 Mei 2026 - 12:49 WIB

Ali Akbar, Sosok Teladan di Balik Gemilangnya Olahraga Kota Bekasi

Selasa, 26 Mei 2026 - 09:28 WIB

Reses di Sukrendah, Ketua DPRD Lebak Terima Keluhan BPJS Nonaktif dan Akurasi Data Desil Masyarakat

Selasa, 26 Mei 2026 - 00:17 WIB

PERADI PROFESIONAL: Paradigma Baru Organisasi Advokat Indonesia

Senin, 25 Mei 2026 - 17:03 WIB

Dinas Perkimtan Kota Bekasi Targetkan Perbaikan Rutilahu dan Fasilitas Publik

Berita Terbaru