KOTA BEKASI – Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Bekasi, Bambang Purwanto menyatakan pihaknya berencana akan menggulirkan program ‘BK Award’ di tahun ini, agar kedepan membuat Para anggota Dewan Tidak indisipliner dengan Membangun kinerja yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya. Hal tersebut ia katakan kepada awak media, Kamis (19/5/22).
“ memang anggarannya belum disiapkan, ditahun ini kita akan mengusulkan anggaran di APBD Perubahan tahun 2022. Semoga acara ini bisa terlaksana di akhir tahun ini” ujar Bambang.
Terkait teknis penilaiannya, kata Bambang, BK nantinya akan bekerjasama dengan pihak eksternal atau perguruan tinggi yang ada di Kota Bekasi agar lebih akuntable dan dapat dipertanggungjawabkan.
Salah satu kriteria utama yang pasti adalah terkait kehadiran anggota dewan dalam rapat-rapat komisi dan badan serta hadir di Sidang Paripurna.
Dalam kepemimpinannya yang tinggal 2 tahun kedepan, BK berharap agar tidak ada kasus-kasus yang terjadi (Zero Case) dan juga dapat meningkatkan kapabilitas anggota BK dalam memahami mekanisme Tata Cara Beracara yang telah dimiliki DPRD Kota Bekasi.
Ditanya soal respon BK terhadap laporan kasus-kasus dewan yang terjadi selama ini, Bambang mengatakan biasanya dalam 4 bulan sekali ada pertemuan dengan seluruh pimpinan fraksi untuk membahas produktivitas kerja masing-masing anggota.
Karena BK bekerja berdasarkan laporan tertulis yang masuk artinya laporan itu jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.
Tugas dan Fungsi BK, kata Bambang, untuk Menjaga Moral, Martabat, Citra dan Kredibilitas Anggota DPRD Oleh karena itu, program BK di tahun 2022 ini adalah meningkatkan kapabilitas dan profesionalitas seluruh anggota BK agar dapat memahami mekanisme Tata Cara Beracara apabila terjadi aduan atau laporan dari Dewan dan Juga dari Masyarakat.
” Dengan begitu, prestasi para anggota DPRD yang sebenarnya bukan dilihat dari raihan suara di Dapil tetapi melalui pelaksanaan kinerja,” kata Bambang.
Kedua, mempublikasikan kinerja DPRD dengan memberikan reward kepada anggota yang mempunyai kinerja baik melalui program BK Award sebagaimana yang pernah dilakukan oleh DPRD provinsi Jawa Barat.
Jika hal ini bisa dipublikasikan kepada masyarakat umum maka mereka akan mengetahui kredibilitas para wakil rakyat yang bekerja di parlemen Dengan demikian, pihaknya berkomitmen untuk menjalin kemitraan antara pihak eksekutif dan legislatif yang lebih baik lagi ke depannya. (Adv/Setwan)
