“Rencananya Komisi 1 akan memanggil para Lurah untuk klarifikasi terhadap berita yang sudah tersebar, kalau memang benar maka kami akan meminta tindakan tegas dari Plt Wali Kota Bekasi melalui dinas terkait,” –Nuryadi Darmawan, Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Bekasi-
KOTA BEKASI – Berita yang beredar pada salah satu media online terkait pungutan liar(pungli) kepada Lurah-Lurah se Kota Bekasi mendapat perhatian serius dari Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Bekasi. Pria lulusan S2 Universitas Krisnadwipayana dari Fraksi PDI Perjuangan ini menyayangkan kalau berita tersebut ternyata benar terjadi dimana Kota Bekasi sedang membangun transparansi dan bebas dari segala bentuk korupsi yang didalamnya terdapat larangan untuk melakukan pungli.
“Saya terkejut juga baca berita tersebut dan jadi bahasan juga di grup dewan, oleh sebab itu kami Komisi 1 DPRD akan memanggil pihak-pihak terkait untuk meminta klarifikasi dan keterangan terhadap berita yang beredar seperti apa kronologisnya. Saya sudah konfirmasi juga bahwa Plt Wali Kota tidak pernah mengeluarkan instruksi/perintah mengenai pungutan tersebut,” papar Dewan 3 periode, Nung Darmawan kepada media, Sabtu(11.06/2022)
Lanjut Nung, DPRD tingkat II sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bersama Eksekutif harus terus menjalankan roda pemerintahan yang bersih dan transparan sehingga kepercayaan masyarakat kembali pulih paska OTT yang baru dialami. (Mac)
