Nuryadi Darmawan: Wajib Belajar 12 Tahun Itu Hak Warga Negara, Kepala Sekolah Yang Tak Paham Wajib Dicopot!  

- Jurnalis

Minggu, 14 Agustus 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

“Yang nama wajib itu adalah keharusan, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka. Jangan sampai ada anak yang tinggal dekat sekolah malah tak bisa sekolah karena alasan rombel penuh atau tak punya biaya, copot Kepala Sekolah yang masih tak serius dengan hal ini!,” -Nuryadi Darmawan, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bekasi Fraksi PDI Perjuangan-

 

KOTA BEKASI – Hal tersebut dikatakan Bang Nung(panggilan akrab) kepada media saat berkunjung ke acara penyambutan hari kemerdekaan RI di wilayah Bekasi Timur, Jum’at(12.08/2022).

Disinggung sudah sejauh mana data penerimaan murid sekolah SDN dan SMPN di Kota Bekasi pada tahun ajaran 2022-2023, Bang Nung menjawab bahwa masih banyak Kepala Sekolah yang harus paham tupoksi dan memprioritaskan para calon siswa/i agar bisa mengikuti wajib belajar 12 tahun.

Baca Juga :  Sukseskan HPN 2023 PWI Bekasi Audensi dengan Plt Wali Kota Bekasi

Dengan nada suara yang meninggi, Bang Nung berkata akan memanggil atau bahkan bila diperlukan untuk turun sidak ke sekolah-sekolah yang rombelnya masih belum penuh tetapi tak menerima siswa baru.

“Seperti wajib helm oleh Polantas atas pengendara motor roda 2 yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dan akan menerima sanksi tegas bila melanggarnya, demikian juga kata wajib yang diterakan untuk wajib belajar siswa 12 tahun yang dicanangkan pemerintah. Bila ada kepala sekolah yang masih melanggar maka kami minta dinas terkait yaitu Disdik Kota Bekasi memberikan sanksi tegas kalau perlu ganti kepala sekolahnya,” tegas Nuryadi Darmawan, pria kelahiran 1975 tersebut kepada media.

Bang Nung juga menyayangkan bila masih ada praktek-praktek jual beli bangku kepada siswa yang terpaksa membeli karena tidak diterima disekolah lain. Menurutnya negara harus hadir bekerja sama dengan dinas terkait untuk mencarikan solusi agar semua anak usia belajar bisa bersekolah bahkan kalau perlu mendapat fasilitas yang baik agar menambah motivasi belajar mereka.

Baca Juga :  RW Tak Perlu Takut Serap Dana Rp100 Juta, Asda 1 Kota Bekasi: Ada Tim Pendamping Teknis!

“Saya minta Disdik Kota Bekasi bisa segera menerapkan sanksi disiplin kepada siapapun yang bertentangan dengan konsep Wajib Belajar 12 Tahun, saya selaku anggota DPRD Kota Bekasi akan memperhatikan serius terkait penerimaan murid-murid baru, bila memang ditemukan kecurangan atau praktek-praktek yang bertentangan dengan semangat wajib belajar, saya minta Disdik Kota Bekasi tegas menindak termasuk Kepala Sekolah sekalipun,” pungkas tokoh PDI Perjuangan Kota Bekasi, Anggota DPRD 3 Periode, Nuryadi Darmawan.(Mac)

Berita Terkait

PWI Pusat Resmi Melaporkan Hotman Paris ke Polda Metro Jaya, Tegaskan Komitmen Melindungi Martabat Wartawan
PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers
Pemkot Bekasi Perkuat Soliditas Camat dan Lurah untuk Tingkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat
‎Dugaan Malpraktik Medis WNI di Malaysia: Perjuangan 15 Tahun Menuntut Keadilan dan Desakan Perlindungan Negara
‎Wujudkan Birokrasi Digital yang Aman, Pemkab Minahasa Selatan Resmi Gandeng BSSN untuk Pemanfaatan Sertifikat Elektronik
DLH Kota Bekasi Respons Cepat Pengduan Bau Limbah Sisa Makanan di Sumurbatu
Semester I 2026, Lebih Dari 17 Ribu Masyarakat Jawa Barat Rasakan Manfaat Program TJSL PLN
PWI Pusat Sosialisasi Lima Peraturan Organisasi

Berita Terkait

Senin, 20 Juli 2026 - 21:15 WIB

PWI Pusat Resmi Melaporkan Hotman Paris ke Polda Metro Jaya, Tegaskan Komitmen Melindungi Martabat Wartawan

Minggu, 19 Juli 2026 - 12:47 WIB

PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers

Sabtu, 18 Juli 2026 - 20:01 WIB

Pemkot Bekasi Perkuat Soliditas Camat dan Lurah untuk Tingkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat

Sabtu, 18 Juli 2026 - 17:47 WIB

‎Dugaan Malpraktik Medis WNI di Malaysia: Perjuangan 15 Tahun Menuntut Keadilan dan Desakan Perlindungan Negara

Sabtu, 18 Juli 2026 - 08:46 WIB

‎Wujudkan Birokrasi Digital yang Aman, Pemkab Minahasa Selatan Resmi Gandeng BSSN untuk Pemanfaatan Sertifikat Elektronik

Berita Terbaru