“Mekanisme di DPRD itu seharusnya Gus Shol paham, beliau anggota DPRD 2 periode, semua fraksi sepakat dan kalau kemudian dia sebagai bagian dari banggar walk out ya absurd, kenapa sebagai anggota banggar gak keberatan pada waktu rapat?, nyari panggung?,” -Nuryadi Darmawan, Sekretaris Komisi I DPRD Fraksi PDI Perjuangan Kota Bekasi.
-Bekasi Kota-
Paripurna KUA PPAS yang dilaksanakan pada hari Senin(22.08/2022) tak berjalan lancar, rapat paripurna yang sedianya sudah disepakati semua fraksi terkait KUA PPAS diwarnai dengan aksi walk out oleh H. Sholihin dan H. Bambang yang keduanya adalah adalah berasal dari Fraksi PPP yang kemudian merger dengan Partai Golkar yang berjumlah 8 orang dan menjadi satu fraksi dengan nama Fraksi Golkar Persatuan.
Terkait walk out nya Gus Shol(panggilan akrab) dan H. Bambang mendapat tanggapan pedas dari Nuryadi Darmawan, anggota fraksi PDI Perjuangan yang juga merupakan sekretaris komisi I dan anggota banggar. Nung(panggilan akrab) menyesalkan pernyataan Gus Shol yang tak berdasar mengenai penyebab aksi walk out yang dibacanya pada salah satu media bahwa Plt Wali Kota tidak mendukung Keberadaan Pesantren di Kota Bekasi.
“Kami Fraksi PDI Perjuangan menggangap tuduhan tersebut kepada Plt Wali Kota yang notabene adalah Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi membuat stigma bahwa kami sebagai fraksi PDI Perjuangan juga ikut tidak memperjuangkan Perda Pesantren dimana dalam faktanya kami juga ikut mengawal perda tersebut karena mengganggap hal tersebut harus diperjuangkan. Bahkan di PDI Perjuangan sendiri kami punya sayap khusus untuk urusan agama yaitu Baitul Muslimin dan ini menandakan PDI Perjuangan partai yang sangat paham pentingnya agama dan pesantren. Atas tuduhan tersebut, kami akan laporkan ke Badan Kehormatan agar diproses disana,” tegas Nuryadi Darmawan, anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan 3 periode.
Lebih lanjut Bang Nung mengatakan bahwa tindakan walk out Gus Shol tersebut dengan alasan apapun tidak berdasar kecuali memang tidak ada kesepakatan di awal apalagi mengenai KUA PPAS dimana Gus Shol merupakan anggota dan menjadi bagian dari banggar tersebut.
“Sangat diherankan sebagai anggota DPRD 2 periode harusnya Gus Shol paham mekanisme DPRD, ada rapat banggar terhadap KUA PPAS san kemudian di Bamus kan, belum lagi sosialisasi di farksi masing-masing terkait hasil rapat Banggar dan Bamus. Yang jadi pertanyaan saya adalah kemana saja Gus Shol selama ini sebagai anggota DPRD yang punya kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan? Kenapa jarang ikut rapat Banggar? Apa gak ada sosialisasi di Fraksinya? Sejauh mana pemahaman nya mengenai kode etik dan kolektif kolegial? Ini pertanyaan pertanyaan yang harus dijawab oleh Gus Shol,” pungkas Nuryadi Darmawan, Tokoh PDI Perjuangan Kota Bekasi. (Mac)
