oleh

Bawaslu Kota Bekasi Himbau Lembaga Lengkapi Persyaratan Pengawas Partisipatif

-Bekasi Kota-

 

Sosialisasi Bawaslu Kota Bekasi dihadiri oleh puluhan perwakilan komunitas di Kota Bekasi, baik dari organ kemahasiswaan sampai kepada ormas dan komunitas umum mengirimkan perwakilan nya untuk memenuhi undangan sosialisasi pengawas partisipatif yang diadakan di Santika Hotel Kota Bekasi, Rabu(14.09/2022). Dihadiri oleh jajaran pengurus, tampak hadir Ketua Bawaslu Kota Bekasi, Choirunnisa.

 

Koordinator Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Bekasi Tomy Suswanto S.E. M.M mengatakan bahwa pada pengawasan tahapan Pemilu 2024, Bawaslu berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemantauan pemilu dengan sudah dibukanya meja layanan pendaftaran Pemantau Pemilu pada bulan juni kemarin sampai dengan 7 hari sebelum pelaksanaan pemilihan.

 

Masih menurutnya, adapun dalam kegiatan yang diselenggarakan hari ini, sudah menerima 44 pendaftar Pemantau Pemilu selanjutnya Bawaslu Kota Bekasi akan memverifikasi kelengkapan lembaga dan nantinya akan ditetapkan atau diakreditasi dengan pemenuhan syarat-syarat administrasi.

 

“Adapun dasar hukum pemantau pemilu Perbawaslu 4 Tahun 2018. Untuk kelengkapan administrasi dari beberapa item yang dipersyaratkan seperti profile organisasi pemantau, nama dan jumlah anggota pemantau, alokasi pemantauan per wilayah dan rencana jadwal daerah yang dipantau. Untuk lebih jelasnya apabila ada lembaga masyarakat yang concern dalam pemantauan pemilihan bisa mendatangi Kantor Bawaslu Kota Bekasi. Dan kami siap melayani. Lebih jelasnya silahkan buka website Bawaslu Kota Bekasi dengan alamat www.bekasikota.bawaslu.go.id,” papar Tomy Suswanto kepada media.

 

 

Selanjutnya Tomy menambahkan bahwa peran pemantau dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan 2024 sangat diperlukan dalam mengawal proses agar bisa berjalan secara adil, transparan, dan demokratis. pemantau diharapkan bisa memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu atau pemilihan berjalan sesuai dengan asas pemilu. Selain itu, pemantau juga merupakan bagian dari keterlibatan masyarakat sipil dalam pemilu atau pilkada. Dalam konteks demokrasi, kehadiran lembaga pemantau dijamin secara konstitusional, pungkasnya. (Mac)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed