Kejar Target, BPN Minahasa Diduga Tak Terapkan Asas Contradictoire Delimitatie Pada Program PTSL

- Jurnalis

Jumat, 28 Oktober 2022 - 07:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MINAHASA, TelusurNews,- Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara saat melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diduga tidak menerapkan asas Contradictoire Delimitatie, dan dapat menimbulkan konflik di masyarakat.

Contradictoire Delimitatie merupakan asas dalam tahapan proses permohonan sertifikat hak atas tanah (HAT) yang wajib dipenuhi, dimana pada saat proses pengukuran dilakukan wajib menghadirkan pemilik tanah yang bersebelahan dengan bidang tanah yang dimohonkan untuk menetapkan batas bidang tanah yang bersebelahan sesuai dengan kesepakatan pemilik bidang tanah yang dimohon penerbitan sertifikat dan disaksikan oleh Pemerintah setempat.

Namun pada kenyataannya, Contradictoire Delimitatie diduga tidak diterapkan oleh BPN Minahasa. Alasannya, untuk mengejar target PTSL.

“Kalau mau ukur terus mau tunggu pemohon kami punya capaian target tidak akan tercapai,” ucap Lintje, salah satu pegawai BPN Tondano, Kamis (27/10/2022).

Baca Juga :  Ketua AMMDI Sulawesi Tenggara Meminta Semua Elemen Bersama Wujudkan Langkah Penyatuan KNPI

Lintje berdalih, pengukuran di program PTSL berbeda dengan pengukuran pembuatan sertifikat rutin.

“Ini PTSL beda dengan rutin, kami mau cari target,” tuturnya.

Hal tersebut diduga telah bertantangan dengan asas Contradictoire Delimitatie, untuk menghadirkan langsung pemilik tanah yang bersebelahan dengan bidang tanah yang dimohonkan.

Dengan begitu, hal tersebut akan berdampak di masyarakat, dan sangat disayangkan dapat berpotensi menciptakan konflik yang bisa berujung kepada tindakan pidana.

Bukan tanpa sebab. Hal ini seperti yang terjadi di Desa Kamangta Kecamatan Tombulu. Warga setempat yang telah mengajukan permohonan PTSL kemudian melakukan pengukuran untuk menentukan batas lahan, saat dilakukannya pengukuran diduga tidak melibatkan ahli ukur (pengukur) desa yang telah ditunjuk. Bahkan disinyalir pengukuran dilakukan tanpa berkoordinasi dengan pemerintah desa (pemdes) setempat. Parahnya, pengukuran diduga pula tidak sepengetahuan oleh pemilik tanah yang berbatasan langsung, atau saksi dalam keluarga.

Baca Juga :  Andrigo-Defit, 2 Penyanyi Andalan Nagaswara Ramaikan Malam Anugerah SMSI 2023

Namun mirisnya, permohonan PTSL tersebut kemudian telah berproses di BPN Minahasa dan selanjutnya akan berproses penerbitan sertifikat.

Diduga telah terjadi pemalsuan tanda tangan saksi atau pemilik lahan yang berbatasan langsung.

Terkait hal tersebut, pihak yang dirugikan akan menempuh jalur hukum yang berlaku.

“Kami akan proses ke BPN wilayah, dan bila terbukti ada permainan, apalagi pemalsuan tanda tangan maka kami akan tempuh jalur hukum yang berlaku, sebab ini sudah termasuk mafia tanah,” ujar Toar, salah satu saksi pemilik lahan yang bersebelahan, kepada media ini, Jumat (28/10). (syarel/red)

Berita Terkait

Lewat PP Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 6, Petani Penampung Cap Tikus Minahasa Selatan Gratis Retribusi
Pj Bupati Kunjungi Kantor PWI Lebak, Ajak Pers Sinergi Membangun
PWI Bekasi Hadiri Peringatan HPN 2024 di Ancol Jakarta
Jadi Narasumber Nasional, Direktur RSUD CAM Paparkan Budaya Organisasi RSUD CAM
SMSI Minta Presiden Terbitkan Perpu UU Kedaulatan Digital Pengganti UU ITE
Viral Pembelian BBM Galon di SPBU Amurang Minsel, Kapolres Sitorus: Akan Ditindaklanjuti
Putri Ketua MPR RI Bamsoet, Sabet Juara 4 Indonesia Drift Series (IDS) Round 1 and Round 2 di Ajang IIMS 2024
Seakan Kebal Hukum, SPBU Amurang Minsel Sampai Viral Layani Pembelian BBM Galon
Berita ini 219 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 22 Februari 2024 - 15:27 WIB

Lewat PP Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 6, Petani Penampung Cap Tikus Minahasa Selatan Gratis Retribusi

Kamis, 22 Februari 2024 - 15:24 WIB

Pj Bupati Kunjungi Kantor PWI Lebak, Ajak Pers Sinergi Membangun

Rabu, 21 Februari 2024 - 09:23 WIB

PWI Bekasi Hadiri Peringatan HPN 2024 di Ancol Jakarta

Rabu, 21 Februari 2024 - 07:17 WIB

Jadi Narasumber Nasional, Direktur RSUD CAM Paparkan Budaya Organisasi RSUD CAM

Selasa, 20 Februari 2024 - 09:04 WIB

SMSI Minta Presiden Terbitkan Perpu UU Kedaulatan Digital Pengganti UU ITE

Senin, 19 Februari 2024 - 11:28 WIB

Putri Ketua MPR RI Bamsoet, Sabet Juara 4 Indonesia Drift Series (IDS) Round 1 and Round 2 di Ajang IIMS 2024

Senin, 19 Februari 2024 - 11:17 WIB

Seakan Kebal Hukum, SPBU Amurang Minsel Sampai Viral Layani Pembelian BBM Galon

Senin, 19 Februari 2024 - 06:25 WIB

Kunjungan Humas SMSI DKI Jakarta di Kantor Media Analis Indonesia

Berita Terbaru

Berita

PWI Bekasi Hadiri Peringatan HPN 2024 di Ancol Jakarta

Rabu, 21 Feb 2024 - 09:23 WIB