MINSEL, Telusur News,- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) sangat sulit untuk ditemui. Bahkan nomor kontak pribadi milik Kepala Dinas (kadis) Ever F.R Poluakan sudah tidak bisa dihubungi.
Mirisnya hal tersebut mempersulit bagi wartawan dan LSM untuk berkomunikasi dan berkoordinasi terkait tugas pokok dan fungsi PMD Minsel.
Seperti yang santer beredar berbagai informasi dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) oleh oknum-oknum Pelaksana Tugas (plt) Hukum Tua (kumtua) di Minsel. Banyak dari mereka mengatakan bahwa apa yang dilakukan mereka sudah sesuai dengan petunjuk dan arahan dari PMD sendiri. Padahal hal tersebut diduga kerap bermasalah.
Berbagai dugaan dan indikasi tersebut lah yang kemudian menjadi kendala dalam berkomunikasi dengan pihak PMD.
“Waktu yang lalu saja kami tau ada pak kadis di dalam tapi setelah kami mau mencoba untuk bertemu pak kadis mengunci pintu dari dalam ruangan,” ujar salah satu wartawan Biro Minsel, Senin (24/03/2025).
Banyak pihak berharap pimpinan Pemerintah Kabupaten (pemkab) Minsel untuk mengevaluasi kinerja Kadis PMD Minsel yang dinilai tidak kompeten menjalankan tugas pokok dan fungsi.
“Kalau boleh bupati ganti saja, serahkan tugas kepada yang lebih menghargai wartawan, dan khususnya masyarakat,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, Sekretaris Dinas (sekdis) PMD Pingkan Tamburian pun disinyalir terindikasi banyak bermasalah. Ada dugaan setoran yang tidak jelas diduga mengalir ke Sekdis PMD Minsel.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Aliansi Kebangsaan Indonesia (Askaindo) Sulawesi Utara Noldy Poluakan kepada wartawan, Senin (24/03/2025).
Poluakan mengatakan bahwa penyelenggara pemerintahan justru menjadi biang permasalahan.
“Bahwa indikasi laporan diduga ada semacam penggelapan administrasi, bahwa ada setoran-setoran, indikasinya bahkan setoran itu diduga langsung ke Sekretaris Dinas (Sekdis),” ucap Poluakan.
Persoalannya, bagaimana dapat diungkap oknum kumtua yang terindikasi bermasalah, sedangkan penyelenggaranya sendiri menjadi sumber masalah.
“Bagaimana mau periksa oknum kumtua nya sementara PMD sendiri yang diduga jadi biang persoalan terjadinya pelanggaran indikasi korupsi,” sambungnya.
Tokoh masyarakat yang kerap disapa Noldy ini lanjut mengungkapkan bahwa saat terjadi indikasi penyalahgunaan anggaran ataupun wewenang pun Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Minsel sendiri yang menjadi pelindung.
“APIP tidak efisien, malah hanya jadi pelindung bagi oknum-oknum aparatur nakal,” pungkas Noldy.
Warga Tokoh Masyarakat kemudian meminta agar Bupati Minsel Franky Donny Wongkar mengevaluasi kinerja Kadis dan Sekdis PMD Minsel, dan jika perlu warga meminta agar keduanya diganti.
Hingga berita ini tayang belum ada tanggapan dari pihak PMD. (toar)
Penulis : Toar Lengkong
Editor : Toar Lengkong
