Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan komitmennya dalam memperkuat prinsip inklusivitas di sektor infrastruktur, sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan visi nasional Asta Cita. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun dapat diakses dan memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
Hal ini disampaikan oleh Menteri PU Dody Hanggodo, yang diwakili oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PU Canka Amprawati Suryadi Putri, dalam peringatan International Women in Engineering Day (IWED) 2025 bertema “From Insight to Impact: Advancing Women Engineers’ Leadership in Indonesia’s Infrastructure Sector” di Jakarta, Rabu (2/7/2025).
“Kami menyadari tantangan pembangunan infrastruktur bukan sekadar urusan teknis saja, tapi juga memastikan setiap infrastruktur yang dibangun benar-benar memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat terlepas dari latar belakang ekonomi, jenis kelamin, usia, maupun disabilitas,” ujar Canka.
Untuk mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif, Kementerian PU telah mengembangkan enam kebijakan utama dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), yaitu: penguatan komitmen seluruh unit kerja menjadi dasar integrasi gender, pengarusutamaan gender secara menyeluruh dalam semua tahapan kebijakan, mendorong infrastruktur yang inklusif bagi semua kelompok masyarakat, pemenuhan tujuh prasyarat PUG, meningkatkan fasilitas kerja responsif gender, serta monitoring dan audit gender untuk memperkuat akuntabilitas.
Upaya ini juga didukung kolaborasi dengan Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT) melalui program GESIT (Gender Equality and Social Inclusion in Infrastructure), PAVE (Partnership in Promoting Advancement of Women in Indonesia’s Infrastructure Sector), dan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) di berbagai proyek seperti penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, dan pembangunan jalan.
Canka juga menekankan pentingnya memperkuat representasi dan kepemimpinan perempuan di sektor infrastruktur yang masih didominasi laki-laki. “Perempuan memiliki peran yang sama pentingnya dalam mendorong kemajuan sektor infrastruktur,” tegasnya.
Proporsi pegawai perempuan di Kementerian PU meningkat dari 31% pada 2020 menjadi 35% pada 2024. Rekrutmen CPNS tahun ini juga menunjukkan keseimbangan, dengan 46% di antaranya perempuan. Namun, saat ini hanya 26% posisi pengambil keputusan yang diisi oleh perempuan, meskipun empat jabatan pimpinan utama telah diemban oleh perempuan.
“Karena itu, kami terus berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung perempuan untuk dapat berkembang, berkontribusi, dan berprestasi hingga ke tingkat teknis dan strategis tertinggi,” tutup Canka. (Yul)
