MINSEL, Telusur News,- Pemerintah Desa (Pemdes) Pinapalangkow Kecamatan Suluun Tareran (Sultar), Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) makin menjadi-jadi.
Sebelumnya diberitakan, proyek Dana Desa (DD) pembuatan jalan hanya dikerjakan oleh perangkat desa (Prades), padahal masyarakat menjerit butuh penghasilan. Pemdes justru makin menjadi-jadi. Oknum Hukum Tua (Kumtua) Deddy Tangkulung justru seakan ‘baterek’ kembali menambah kuota buruh pekerja namun tetap diambil dari unsur perangkat desa, dan bukan dari masyarakat.
Warga kemudian geram atas perbuatan oknum Kumtua Deddy. Mereka meminta agar Bupati Minsel Franky Donny Wongkar (FDW) agar tidak membela ‘anak buah’ yang kerap melanggar aturan.
“Bagaimana depe bupati cuma ja tambah bela depe anak buah biar so salah,” ujar warga yang namanya tidak ingin dipublikasikan, penuh kekesalan, Selasa (23/09/2025).
Warga lainnya pun menambahkan, jika Pemdes Pinapalangkow disinyalir bermasalah dan sudah perlu untuk ditindaki.
“Saya menilai kinerja Pemdes amburadul. Masa perangkat dikuasakan wewenang TPK DD. Konspirasi berlaku,” ungkap Jerry Lengkey, salah satu warga Desa Pinapalangkow, lewat sebuah kolom komentar media sosial, pada beberapa waktu lalu.
Iya pun menegaskan bahwa oknum kumtua desa itu diduga kerap bermasalah melanggar aturan. “Pejabat Kumtua banyak kejanggalan mengenai penggunaan anggaran DD,” sebutnya.
Hal itu disampaikan warga sebab banyak kebijakan oknum Kumtua Tangkulung yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat. Bupati FDW pun disorot karena ditengarai kerap membela. Itu terbukti hingga saat ini tidak satupun Hukum Tua yang bermasalah ditindaklanjuti dan diganti.
Bahkan warga Desa Pinapalangkow kemudian meminta agar aparat penegak hukum (APH) dan aparatur pengawas internal pemerintah (APIP) untuk turun tangan secara professional.
“Kalo boleh APH periksa. Juga Inspektorat kalo boleh periksa dengan baik-baik, jangan ada intervensi atau mo bela-bela seakan melindungi, ada apa,” ujar warga.
Sementara itu, Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Hukum (LI-TIPIKOR) Sulawesi Utara (Sulut) menyoroti kinerja Bupati Minsel yang dinilai kerap melindungi perangkat daerah yang kerap bermasalah. Hal tersebut menurut LI-TIPIKOR menjadi preseden buruk dalam pemerintahan saat ini.
“Melindungi anak buah yang sudah salah sama dengan menggali lubang ketimpangan di masyarakat yang mana nantinya justru akan terperosok sendiri di dalamnya. Pemkab seharusnya berlaku bijaksana dan adil terhadap masyarakat. Jika anak buah salah langsung saja dievaluasi dan diganti, itu justru lebih baik daripada nantinya bupati dinilai otoriter dan egois,” ucap Humas LI-TIPIKOR Sulut.
Penulis : Toar Lengkong
Editor : Toar Lengkong
