TelusurNews, Kota Bekasi — Gejolak internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bekasi semakin terang di ruang publik. Sebanyak 11 Pengurus Anak Cabang (PAC) secara terbuka menyatakan penolakan terhadap pencopotan Ketua DPC PPP Kota Bekasi, Sholihin atau yang dikenal sebagai Gus Shol.
Penolakan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa keputusan pergantian kepemimpinan di tubuh PPP Bekasi tidak sepenuhnya berjalan mulus. Dukungan dari tingkat PAC menunjukkan adanya dinamika serius di internal partai, khususnya terkait legitimasi keputusan yang diambil di tingkat atas.
Di tengah menguatnya penolakan tersebut, Gus Shol menyampaikan sejumlah catatan yang ia nilai sebagai kejanggalan dalam surat keputusan DPP PPP. Hal itu disampaikannya dalam wawancara melalui sambungan telepon WhatsApp, Minggu (12/04/2026).
Menurutnya, kejanggalan pertama terletak pada aspek administratif surat yang dinilai tidak sesuai mekanisme.
“Surat itu hanya ditandatangani oleh Wakil Sekjen. Seharusnya Sekjen yang menandatangani. Ini jadi pertanyaan bagi kami,” ujarnya.
Kejanggalan berikutnya menyangkut substansi surat yang menyebut dirinya dinilai kurang menjalankan kerja-kerja politik untuk membesarkan PPP di Kota Bekasi. Gus Shol menilai hal tersebut tidak sejalan dengan fakta di lapangan.
“Saya maju sebagai calon Wakil Wali Kota Bekasi untuk mengangkat marwah PPP. Walaupun belum terpilih, saya tetap melakukan konsolidasi dari tingkat kota, kecamatan, hingga kelurahan, termasuk turun langsung ke masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa seluruh aktivitas tersebut terdokumentasi dalam berbagai platform digital maupun pemberitaan media, sebagai bagian dari kerja politik yang berkelanjutan.
Selain itu, Gus Shol turut menyoroti penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC PPP Kota Bekasi yang dinilai dilakukan sebelum masa jabatannya berakhir.
“Masa jabatan saya masih sampai November. Artinya belum selesai, tapi sudah ada penunjukan Plt. Ini yang menjadi pertanyaan,” katanya.
Situasi ini memperlihatkan adanya perbedaan pandangan antara struktur di tingkat bawah dan keputusan di tingkat pusat. Dukungan dari 11 PAC menjadi indikator bahwa persoalan ini tidak hanya bersifat personal, tetapi telah menyentuh aspek organisasi secara lebih luas.
Hingga saat ini, pihak DPW PPP Jawa Barat maupun DPP PPP belum memberikan keterangan resmi terkait penolakan dari 11 PAC tersebut maupun tanggapan atas pernyataan Gus Shol. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan.
Di tengah dinamika ini, soliditas PPP Kota Bekasi tengah diuji. Penolakan dari akar struktur partai menjadi penanda bahwa keputusan organisasi tidak hanya diuji secara administratif, tetapi juga secara legitimasi di lapangan.
Sebagai penutup, Gus Shol menegaskan bahwa jabatan yang diembannya bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah yang memiliki dimensi sosial.
“Bagi saya, jabatan itu amanah. Ini bukan sekadar posisi, tapi bagian dari kerja sosial untuk masyarakat,” pungkasnya.
(DM)
