‎Bapenda Kota Bekasi Siapkan Cetak Massal SPPT PBB 2026 Mulai Senin Depan

- Jurnalis

Rabu, 7 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KOTA BEKASI – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi menyampaikan langkah strategis untuk mempercepat distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2026. Proses cetak massal dijadwalkan akan dimulai pada Senin, 12 Januari mendatang.

‎Kabar ini menjadi jawaban atas pertanyaan masyarakat mengenai kepastian kapan mereka bisa menerima dokumen perpajakan tersebut.

‎Menurut Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan Bapenda Kota Bekasi, Hendrik Kurniawan, SE, bahwa percepatan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses bagi warga dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

‎”Insyaallah di hari Senin depan ini, tanggal 12 (Januari), akan kita lakukan proses cetak massal,” ujar Hendrik saat memberikan keterangan, Rabu (7/1) pagi.

‎Setelah proses cetak selesai, SPPT akan segera didistribusikan ke seluruh wilayah di Kota Bekasi. Bapenda akan mengoptimalkan peran petugas di lapangan, mulai dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) hingga aparat Pamor di tingkat kelurahan untuk memastikan surat tersebut sampai ke tangan wajib pajak.

‎”Akan kita distribusikan nanti melalui petugas di lapangan, baik UPTD maupun Pamor, kita sampaikan kepada masyarakat,” tambah Hendrik.

‎Hendrik berharap, dengan distribusi yang lebih awal, masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk memproses keperluan administrasi terkait PBB dan melakukan pembayaran tepat waktu. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penerimaan pajak daerah di tahun 2026. (*/Red)

Baca Juga :  BPN Kepri Gencarkan Transformasi Layanan, Perkuat SDM dan Jalin Sinergi Strategis dengan BRI

Berita Terkait

PWI Pusat Tetapkan Reaktivasi Keanggotaan hingga Akhir 2026, Konferensi Wajib Mengacu SKEP Baru
Tim Hukum Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa Jadi Sorotan, Masyarakat Minta Bupati Batalkan Pelantikan HK: Banyak Sengketa
Masyarakat Menggugat, Tim Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa 2026 Dinilai Tidak Netral: Masyarakat Akan Gelar Aksi Damai
Ada apa Kejari Kota Bekasi Jadwalkan Periksa Pimpinan Disdagperin
‎Sidang Pembuktian Praperadilan SP3 Polres, Kuasa Hukum dan Pemohon Desak Hakim Membuka Kembali Kasus
Delapan Dugaan Pelanggaran Pilhut Desa Kamangta Oleh Panitia Terungkap dalam Klarifikasi, Masyarakat Desak Penegakan Aturan
Sidang Praperadilan Kedua di PN Bekasi: Pemohon Uji Sahnya SP2 Lid Polres Metro Bekasi Kota
Wali Kota Bekasi Apresiasi HUT ke-51 PSM Kota Bekasi, Ajak Lansia Tetap Sehat dan Produktif

Berita Terkait

Jumat, 10 Juli 2026 - 17:49 WIB

PWI Pusat Tetapkan Reaktivasi Keanggotaan hingga Akhir 2026, Konferensi Wajib Mengacu SKEP Baru

Kamis, 9 Juli 2026 - 19:20 WIB

Tim Hukum Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa Jadi Sorotan, Masyarakat Minta Bupati Batalkan Pelantikan HK: Banyak Sengketa

Kamis, 9 Juli 2026 - 16:55 WIB

Masyarakat Menggugat, Tim Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa 2026 Dinilai Tidak Netral: Masyarakat Akan Gelar Aksi Damai

Selasa, 7 Juli 2026 - 17:54 WIB

Ada apa Kejari Kota Bekasi Jadwalkan Periksa Pimpinan Disdagperin

Selasa, 7 Juli 2026 - 12:30 WIB

‎Sidang Pembuktian Praperadilan SP3 Polres, Kuasa Hukum dan Pemohon Desak Hakim Membuka Kembali Kasus

Berita Terbaru