BANDUNG – Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, bersama Kepala BPKAD Kota Bekasi, Yudianto, dan Kepala Bapperida Kota Bekasi, Dicky Irawan, menghadiri Rapat Evaluasi APBD Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Gedung Negara Pakuan (Bale Pakuan), Bandung, pada Jumat, 9 Januari 2026.
Rapat yang dimulai pukul 14.00 WIB di Ruang Resepsi Bale Pakuan tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, serta dihadiri oleh para wali kota dan bupati se-Jawa Barat beserta jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Kegiatan ini menjadi tahapan krusial untuk memastikan rancangan APBD kabupaten/kota selaras dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat sebelum diimplementasikan penuh pada tahun 2026.
Dalam arahannya, Gubernur Jawa Barat menekankan tiga fokus utama, yakni transparansi anggaran, prioritas pembangunan, dan efisiensi belanja. Seluruh pemerintah daerah diminta untuk membuka rincian penggunaan APBD 2026 kepada publik melalui media sosial, mengarahkan anggaran pada sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan, serta melakukan penghematan besar-besaran seiring adanya tekanan fiskal akibat penurunan dana transfer, termasuk dengan mengurangi belanja yang tidak mendasar seperti perjalanan dinas.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyampaikan komitmen penuh Pemerintah Kota Bekasi dalam mengelola APBD 2026 secara akuntabel dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Pemerintah Kota Bekasi siap menjalankan arahan Gubernur Jawa Barat terkait transparansi dan efisiensi anggaran. Kami akan memastikan setiap rupiah dalam APBD 2026 benar-benar digunakan untuk program yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya pada sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Transparansi kepada publik juga akan terus kami perkuat sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan dan tata kelola pemerintahan yang baik,” tegas Tri Adhianto.
Ia menambahkan bahwa melalui evaluasi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini, Kota Bekasi dapat menyesuaikan dan menyempurnakan perencanaan anggaran agar tetap adaptif terhadap kondisi fiskal, sekaligus mampu menjaga kesinambungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan kehadiran Wali Kota Bekasi beserta jajaran TAPD, Pemerintah Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk memastikan APBD 2026 disusun secara efisien, transparan, dan tepat sasaran, sejalan dengan kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Nasional.
(Bon/ Dokpim)
