Polda Metro Jaya Ungkap Kasus Pinjol Ilegal di 5 TKP, 13 Orang Ditetapkan Tersangka

- Jurnalis

Jumat, 22 Oktober 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

TELUSUR NEWS – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus Fintech atau pinjaman Online ilegal (Pinjol) di lima TKP di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Dari lima TKP tersebut polisi menetapkan 13 orang sebagai tersangka dalam kasus pinjol ilegal.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, pihaknya berhasil menggerebek lima lokasi tersebut di antaranya di Ruko Kelapa Gading, Indotekno Nusantara, Ruko Karet Pasar Baru, di Tanah Abang, dan di Kelapa Dua Tangsel.

“Dari 5 TKP itu ada 105 Aplikasi ilegal pinjol (diungkap). Beberapa sudah kami rilis modus operandi pelaku,” kata Yusri kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jumat 22 Oktober 2021.

“Dimana masyarakat banyak resah dengan adanya kegiatan pinjol (ilegal) yang berdampak sangat terasa ke masyarakat bahkan berujung kematian yang bunuh diri di beberapa tempat ,” sambungnya.

Dari 13 tersangka yang telah ditahan, kata Yusri merupakan karyawan pinjol ilegal, supervisor hingga direktur perusahaan.

Baca Juga :  Presiden Jokowi Terima Pengurus PWI Pusat di Istana Merdeka

Kabid Humas menjelaskan dalam menjalankan aksinya para pelaku menggunakan empat sistem untuk mengancam dan memaksa para korban pinjaman online ilegal tersebut.

“Modus mereka di dalam Fintech atau pinjol ilegal ini ada empat sistem kegiatan yang dilakukan, salah satunya adalah di bagian desk collection atau DC, mereka lakukan penagihan ,” ujarnya.

“Jadi ada unit DC, mereka tagih modus lewat sms dan medsos para korban ,”kata Yusri.

Para DC ini, kata Yusri melakukan ancaman korban dengan foto yang di edit dan dijadikan satu gambar asusila untuk menekan para peminjam dana dengan ancaman-ancaman tertentu.

“Setelah dicrop (diedit), dia kirim ke seluruh keluarga peminjam (korban), kemudian ancaman yang bersangkutan ada kasus atau DPO dengan kami jadi segala macem, bahkan ada langsung ke pimpinan perusahaannya,” paparnya.

“Sehingga membuat para korban stres akibat perbuatannya, bahkan ada yang sakit dan bunuh diri ,” ujar Yusri.

Baca Juga :  Gugatan Benny Alamsyah ke PTUN, Kabid Humas Zulpan: Polda Metro Jaya Menyikapi Biasa Saja

Dalam hal ini, lanjut Yusri pihaknya tidak akan berhenti dan Polda Metro Jaya sudah membentuk tim untuk memburu segala bentuk kejahatan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat.

“Polda Metro Jaya gak akan berhenti, tim sudah dibentuk sejak awal. Kami akan terus susur di dunia maya dan kami harap ada laporan masyarakat,” katanya.

“Kami akan tindak lanjuti laporan tersebut biar kami sikat tuntas sampai ke akar-akarnya kejahatan Fintech (pinjol) ilegal ,” tandas Yusri.

Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan pasal berlapis diantaranya UU ITE, Perdagangan dan Penipuan.

“Kami terapkan beberapa undang-undang di antaranya UU ITE disana ada Pasal 28 Pasal 45 Pasal 27 Pasal 65 Pasal 115 dalam UU Perdagangan dan Penipuan Penggelapan (KUHP) jadi ada 3 UU ,” kata Yusri. *

 

 

 

 

Erzan

 

Berita Terkait

PWI Pusat Tetapkan Reaktivasi Keanggotaan hingga Akhir 2026, Konferensi Wajib Mengacu SKEP Baru
Tim Hukum Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa Jadi Sorotan, Masyarakat Minta Bupati Batalkan Pelantikan HK: Banyak Sengketa
Masyarakat Menggugat, Tim Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa 2026 Dinilai Tidak Netral: Masyarakat Akan Gelar Aksi Damai
Ada apa Kejari Kota Bekasi Jadwalkan Periksa Pimpinan Disdagperin
‎Sidang Pembuktian Praperadilan SP3 Polres, Kuasa Hukum dan Pemohon Desak Hakim Membuka Kembali Kasus
Delapan Dugaan Pelanggaran Pilhut Desa Kamangta Oleh Panitia Terungkap dalam Klarifikasi, Masyarakat Desak Penegakan Aturan
Sidang Praperadilan Kedua di PN Bekasi: Pemohon Uji Sahnya SP2 Lid Polres Metro Bekasi Kota
Wali Kota Bekasi Apresiasi HUT ke-51 PSM Kota Bekasi, Ajak Lansia Tetap Sehat dan Produktif

Berita Terkait

Jumat, 10 Juli 2026 - 17:49 WIB

PWI Pusat Tetapkan Reaktivasi Keanggotaan hingga Akhir 2026, Konferensi Wajib Mengacu SKEP Baru

Kamis, 9 Juli 2026 - 19:20 WIB

Tim Hukum Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa Jadi Sorotan, Masyarakat Minta Bupati Batalkan Pelantikan HK: Banyak Sengketa

Kamis, 9 Juli 2026 - 16:55 WIB

Masyarakat Menggugat, Tim Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa 2026 Dinilai Tidak Netral: Masyarakat Akan Gelar Aksi Damai

Selasa, 7 Juli 2026 - 17:54 WIB

Ada apa Kejari Kota Bekasi Jadwalkan Periksa Pimpinan Disdagperin

Selasa, 7 Juli 2026 - 12:30 WIB

‎Sidang Pembuktian Praperadilan SP3 Polres, Kuasa Hukum dan Pemohon Desak Hakim Membuka Kembali Kasus

Berita Terbaru