PTSL Kota Bekasi Tahun 2022, Akademisi: Program Baik, Harus Tersosialisasi Secara Baik

- Jurnalis

Sabtu, 12 Maret 2022 - 11:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Akademisi Universitas Bhayangkara Jaya, Dr (c) Anggreany Putri., SH., MH

Akademisi Universitas Bhayangkara Jaya, Dr (c) Anggreany Putri., SH., MH

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), selama ini telah meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sejak tahun 2018.

Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden No 2 tahun 2018. Program ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat: sandang, pangan, dan papan.

Untuk Kota Bekasi, berdasarkan data yang diterima dari Kantor Pertanahan setempat, bahwa pada tahun 2022 ditargetkan PTSL 8000 Peta Bidang Tanah (PBT) dan 9940 Sertifikat Hak Tanggungan (SHT), tersebar di 19 Kelurahan.

Selanjutnya, berdasarkan informasi yang diterima oleh Redaksi dari pihak BPN Kota Bekasi, bahwa pihaknya telah membentuk tiga tim yang bertugas terkait PTSL.

“Beranggotakan Ketua, Wakil Bidang Fisik, Wakil Bidang Yuridis, Sekretaris, Lurah, Satgas Fisik dan Satgas Yuridis,” demikian di sampaikan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi, Andi Bakti Djufri melalui aplikasi Whatsapp, Jumat (11/03/2022) pagi.

Terkait PTSL pada tahun 2021, pihak BPN Kota Bekasi menyatakan bahwa telah menyelesaikan sebanyak 21.423 sertifikat.

Baca Juga :  Perkuat Kerja Sama Militer, Kasad Kunker ke Brunei

Akademisi Universitas Bhayangkara Jaya, Dr (c) Anggreany Putri., SH., MH menyampaikan apresiasinya, serta sorotan dalam tanggapannya.

“Jika melihat Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang dilakukan oleh kementrian ATR/BPN yang diatur dalam Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden No 2 tahun 2018, program ini sangatlah baik, karena dapat membantu masyarakat dalam hal kepengurusan hak kepemilikan atas tanah, yang mungkin sebelumnya belum dimiliki karena segala keterbatasan, baik dari segi pengetahuan dan sudah barang tentu materi. Karena kepengurusan sertifikat kepemilikan tanah, dianggap membutuhkan banyak uang dalam proses penerbitannya,” disampaikan Anggreany melalui aplikasi Whatsapp, Sabtu (12/03/2022) pagi.

Dengan adanya program ini, menurut Anggreany, masyarakat dibantu dalam pengurusan sertifikat secara gratis.

“Namun, ada satu hal yang terkadang tidak tersosialisasi terhadap masyarakat, bahwasanya sertifikat tersebut tidak bisa dijadikan jaminan kepada lembaga pembiayaan secara langsung setelah sertifikat itu jadi. Karena Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang merupakan salah satu jenis pajak yang diselenggarakan pemungutannya oleh Badan Pendapatan Daerah belum dibayarkan, dimana seharusnya BPHTB dilakukan pembayaran pun seharusnya dibayarkan bersamaan pada saat penerbitan sertifikat. Sertifikat, baru dapat dijadikan jaminan pada lembaga pembiayaan manakala BPHTB telah dibayarkan,” tandasnya.

Baca Juga :  Sehari Menjelang Puasa Ramadhan, Penasehat SMSI Kota Bekasi Achmadi Hadi Nugroho Santuni Yatim Piatu

Hal ini yang masih belum tersosialisasi dengan baik, sambung Anggreany. Sehingga, menurutnya, masyarakat awam menganggap bahwa apabila sertifikat telah mereka dapatkan mereka dapat langsung menggunakannya, untuk memperoleh bantuan finansial di lembaga pembiayaan.

“Kendala lainnya, masih adanya oknum-oknum yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri, dimana dalam kepengurusan yang secara tegas telah disampaikan secara GRATIS, masih ada yang menarik biaya kepengurusan meskipun jumlahnya tidak besar, namun ini jelas merupakan perbuatan Pidana yang menimbulkan pertanggungjawaban hukum,” tegasnya.

Jika ingin program ini berjalan baik, pungkas Anggreany, haruslah adanya sinergitas, antara para pihak yang terlibat mulai dari tingkat pusat, daerah bahkan sampai ke tingkat pemerintah terkecil, agar mensosialisasikan program ini dan jangan adalagi pihak-pihak yang mencoba mencari keuntungan untuk diri sendiri.

“Karena jelas program PTSL ini adalah program pemerintah yang baik, guna memberikan jaminan kepastian hukum bagi seluruh rakyatnya secara adil dan merata,” tutup Anggreany.

(M-3L)

Berita Terkait

Kapolri Angkat Brigjen Pol. Johnny Eddizon Isir Menjabat Kapolda Papua Barat
Kapolri Mutasikan 3 PJU Polda Papua Barat
Dinas Pendidikan Minsel Gelar Ibadah Pra Natal 2023 Dirangkai Apresiasi Guru Tenaga Kependidikan dan Siswa
Di Lampung, Muzani Bicara Kehendak Prabowo Memberantas Kemiskinan Ekstrim di Indonesia
Pj. Wali Kota Bekasi Buka Simposium Guna Tangani Persoalan Sampah di Kota Bekasi
Hadir di Rakorda Dekranasda Jabar, Ketua Dekranasda Kota Bekasi Sampaikan ini
Kapolres Simalungun Tinjau Logistik Kertas Suara Pemilu di KPU Kabupaten Simalungun Jelang Pesta Demokrasi
Di Banjarnegara, Ketua MPR RI Bamsoet Bersama BPK, BPKP dan Para Kepala Desa Dorong Optimalisasi Dana Desa
Berita ini 480 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 9 Desember 2023 - 09:19 WIB

Kapolri Angkat Brigjen Pol. Johnny Eddizon Isir Menjabat Kapolda Papua Barat

Sabtu, 9 Desember 2023 - 08:40 WIB

Kapolri Mutasikan 3 PJU Polda Papua Barat

Sabtu, 9 Desember 2023 - 05:00 WIB

Dinas Pendidikan Minsel Gelar Ibadah Pra Natal 2023 Dirangkai Apresiasi Guru Tenaga Kependidikan dan Siswa

Jumat, 8 Desember 2023 - 20:17 WIB

Di Lampung, Muzani Bicara Kehendak Prabowo Memberantas Kemiskinan Ekstrim di Indonesia

Jumat, 8 Desember 2023 - 17:39 WIB

Pj. Wali Kota Bekasi Buka Simposium Guna Tangani Persoalan Sampah di Kota Bekasi

Jumat, 8 Desember 2023 - 09:51 WIB

Kapolres Simalungun Tinjau Logistik Kertas Suara Pemilu di KPU Kabupaten Simalungun Jelang Pesta Demokrasi

Kamis, 7 Desember 2023 - 20:58 WIB

Di Banjarnegara, Ketua MPR RI Bamsoet Bersama BPK, BPKP dan Para Kepala Desa Dorong Optimalisasi Dana Desa

Rabu, 6 Desember 2023 - 21:40 WIB

Antisipasi Terjadi Banjir, Koramil 03/Teluk Pucung Melaksanakan Karya Bakti Bersama Tiga Pilar Dan Masyarakat Bersihkan Kali

Berita Terbaru

Berita

Kapolri Mutasikan 3 PJU Polda Papua Barat

Sabtu, 9 Des 2023 - 08:40 WIB