Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

- Jurnalis

Jumat, 20 Mei 2022 - 14:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Ketua MPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengingatkan maraknya politik transaksional mengikis idealisme dan komitmen politik sebagai sarana perjuangan mewujudkan aspirasi rakyat. Model transisi demokrasi tidak menjanjikan melembaganya demokrasi substansial yang terkonsolidasi. Berkembangnya kecenderungan politik identitas dan sentimen primordial dalam kontestasi pemilu merupakan ancaman bagi masa depan demokrasi dan kebhinnekaan bangsa.

Di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dilakukan pemilihan langsung kepala daerah. Hubungan bertingkat yang disiplin dari tingkat terbawah hingga tingkat tertinggi tidak kuat lagi. Masing masing kepala daerah lebih mengutamakan konstituen daripada hierarki di atasnya.

“Akibatnya hubungan hierarkis antar pemerintah daerah kabupaten dan kota dengan provinsi tidak efektif. Demikian pula antara daerah dan pusat. Berbagai kebijakan di tingkat pusat maupun provinsi, tidak efektif dijalankan di tingkat kabupaten dan kota,” ujar Bamsoet saat memberikan sambutan secara virtual dalam Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, di Jakarta, Jumat (20/5/22).

Turut hadir antara lain Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Sekretaris Jenderal MPR Ma’ruf Cahyono dan Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara M. Guntur Hamzah.

Baca Juga :  Ketum PPLIPi: Peran Perempuan Tethadap Pembangunan Hampir Setara Kaum Pria

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, di tengah kenyataan tersebut, wajar apabila ada sebagian pihak menilai demokrasi Indonesia di era reformasi justru sedang mengalami stagnasi. Demokrasi hanya memanjakan para elit politik, sehingga rakyat belum merasakan dampak dari demokrasi secara signifikan. Terutama terhadap kesejahteraan dan kemakmurannya.

“Berdasarkan kenyataan tersebut, secara umum pasca reformasi, demokrasi tidak bertambah baik. Hal ini dikarenakan demokrasi yang berkembang cenderung liberal, karena tidak diikuti oleh penegakan hukum yang kuat. Kedaulatan rakyat berkembang tidak sejalan dengan kedaulatan hukum,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menuturkan, timbulnya problem demokrasi di Indonesia bukanlah disebabkan oleh kesalahan konseptual paradigmatik dan pengaturan normatifnya. Melainkan lebih disebabkan melencengnya implementasi demokrasi dari sistem yang mendasarinya.

Baca Juga :  Polres Minsel Gelar Konferensi Pers Pengungkapan Kasus 303 Judi dan BBM

“Untuk menangani ketidakseimbangan antara demokrasi dan hukum tersebut, hanya dapat diselesaikan dengan upaya menjadikan hukum sebagai panglima yang harus didahului dengan penataan demokrasi. Agen utama dalam urusan tata kelola ini adalah para penyelenggara negara dan kepemimpinan politik,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, sudah saatnya sistem serta berbagai desain institusi demokrasi dan pemerintahan harus ditinjau ulang. Politik tidak dibiarkan sekadar menjadi perjuangan kuasa demi kuasa. Namun harus mengemban substansi politik dalam rangka menghadirkan berbagai kebijakan yang andal demi memenuhi visi dan misi negara.

“Keberadaban bangsa dalam berdemokrasi menjadi salah satu kunci keberhasilan sebuah negara. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berikhtiar untuk mencari yang terbaik bagi negara yang kita cintai, agar tata kelola dalam bernegara selain demokratis juga bisa menghadirkan sistem politik yang baik dengan lahirnya para pemimpin yang dikehendaki oleh rakyat,” pungkas Bamsoet. (*)

Berita Terkait

Peringati Hantaru Ke-63, BPN Karawang Gelar Upacara dengan Pembina Wakil Bupati Karawang
Waspada Aksi Premanisme Menggunakan Celurit di Kota Bekasi
Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Junaedi, Pimpin Apel Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang
Kantor Pertanahan Kota Bekasi Memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang dengan Penuh Semangat
Semarakkan Hari Agraria dan Tata Ruang Ke-63, ATR/BPN Karawang Gelar Jalan Santai
Ketum DPP Yayasan GANN Berikan Apresiasi pada Diresnarkoba Polda Metro Jaya
Satgas FHQSU XXVI-O1 Sukses Gelar Upacara International Day Of Peacekeepers 2023
Persoalan Revitalisasi Pasar Kranji, Pj Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad Menyampaikan Ini
Berita ini 40 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 26 September 2023 - 00:38 WIB

Peringati Hantaru Ke-63, BPN Karawang Gelar Upacara dengan Pembina Wakil Bupati Karawang

Senin, 25 September 2023 - 13:22 WIB

Waspada Aksi Premanisme Menggunakan Celurit di Kota Bekasi

Senin, 25 September 2023 - 13:13 WIB

Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Junaedi, Pimpin Apel Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang

Senin, 25 September 2023 - 11:54 WIB

Kantor Pertanahan Kota Bekasi Memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang dengan Penuh Semangat

Minggu, 24 September 2023 - 11:31 WIB

Semarakkan Hari Agraria dan Tata Ruang Ke-63, ATR/BPN Karawang Gelar Jalan Santai

Jumat, 22 September 2023 - 11:25 WIB

Satgas FHQSU XXVI-O1 Sukses Gelar Upacara International Day Of Peacekeepers 2023

Jumat, 22 September 2023 - 09:28 WIB

Persoalan Revitalisasi Pasar Kranji, Pj Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad Menyampaikan Ini

Kamis, 21 September 2023 - 21:04 WIB

Penghargaan Penyelenggara Opini Kebijakan Terbaik 2023, Kanwil Kemenkumham Maluku Raih Peringkat Ketiga

Berita Terbaru

Berita

Waspada Aksi Premanisme Menggunakan Celurit di Kota Bekasi

Senin, 25 Sep 2023 - 13:22 WIB