Ditanya LKM NIK, Plt. Walikota Bekasi: Akan Mendapatkan Penghargaan dari Menteri Kesehatan

- Jurnalis

Selasa, 31 Mei 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KOTA BEKASI – Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Bekasi, Tri Adhianto menyatakan bahwa Kota Bekasi telah memenuhi Universal Health Coverage (UHC) sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Hal tersebut terungkap ketika ditanya terkait progres program Layanan Kesehatan Masyarakat Berbasis Nomor Induk Kependudukan (LKM-NIK), Selasa (31/05/2022) pagi.

“Hari Senin (06/06/2022) kita akan mendapatkan penghargaan dari Menteri Kesehatan, karena kita menjadi kota yang ke 6 (Enam) dapat memenuhi Universal Health Coverage (UHC),” ujar Tri Adhianto kepada Media Telusur News seusai melakukan olahraga Sparco di GOR Kota Bekasi.

Baca Juga :  Dari Kopi ke Aksi: PWI Peduli & Karang Taruna Kota Bekasi Sepakat Bekerja dengan Ketulusan Hati

Tri menjelaskan, bahkan Kota Bekasi hingga kini telah mencapai hingga 95 persen Masyarakat yang akan terjamin oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“Sudah 95 persen Masyarakat kita sudah akan terkover oleh BPJS (Kesehatan),” pungkasnya.

Dikutip dalam web resmi Pemkot Bekasi, bahwa ada beberapa aturan yang merupakan dasar Pemerintah Kota Bekasi akan mengintegrasikan kepesertaan pelayanan jaminan kesehatan LKM NIK ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional secara bertahap.

Baca Juga :  PWI Larang 20.000 Anggotanya Ikut UKW Lembaga Abal-abal dan Tak Patuhi UU Pers

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pasal 102 yang berbunyi: Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan jaminan kesehatan daerah wajib mengintegrasikan kedalam program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Selanjutnya, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. (M-3L)

Berita Terkait

Tim Hukum Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa Jadi Sorotan, Masyarakat Minta Bupati Batalkan Pelantikan HK: Banyak Sengketa
Masyarakat Menggugat, Tim Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa 2026 Dinilai Tidak Netral: Masyarakat Akan Gelar Aksi Damai
Ada apa Kejari Kota Bekasi Jadwalkan Periksa Pimpinan Disdagperin
‎Sidang Pembuktian Praperadilan SP3 Polres, Kuasa Hukum dan Pemohon Desak Hakim Membuka Kembali Kasus
Delapan Dugaan Pelanggaran Pilhut Desa Kamangta Oleh Panitia Terungkap dalam Klarifikasi, Masyarakat Desak Penegakan Aturan
Sidang Praperadilan Kedua di PN Bekasi: Pemohon Uji Sahnya SP2 Lid Polres Metro Bekasi Kota
Wali Kota Bekasi Apresiasi HUT ke-51 PSM Kota Bekasi, Ajak Lansia Tetap Sehat dan Produktif
SMSI dan ADPEDNAS Teken Perjanjian Kerja Sama, 3.181 Media Siber Kawal Program Desa

Berita Terkait

Kamis, 9 Juli 2026 - 19:20 WIB

Tim Hukum Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa Jadi Sorotan, Masyarakat Minta Bupati Batalkan Pelantikan HK: Banyak Sengketa

Kamis, 9 Juli 2026 - 16:55 WIB

Masyarakat Menggugat, Tim Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa 2026 Dinilai Tidak Netral: Masyarakat Akan Gelar Aksi Damai

Selasa, 7 Juli 2026 - 17:54 WIB

Ada apa Kejari Kota Bekasi Jadwalkan Periksa Pimpinan Disdagperin

Selasa, 7 Juli 2026 - 12:30 WIB

‎Sidang Pembuktian Praperadilan SP3 Polres, Kuasa Hukum dan Pemohon Desak Hakim Membuka Kembali Kasus

Senin, 6 Juli 2026 - 23:50 WIB

Delapan Dugaan Pelanggaran Pilhut Desa Kamangta Oleh Panitia Terungkap dalam Klarifikasi, Masyarakat Desak Penegakan Aturan

Berita Terbaru