“Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakatmenjadi concern dan fokus kami di Komisi IV DPRD Kota Bekasi,” –Wakil Ketua Komisi IV, Rudy Heryansah.
KOTA BEKASI – Komisi IV DPRD Kota Bekasi yang mempunyai tupoksi terkait Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Kesejahteraan mengambil peranan vital terhadap kebutuhan dasar dan kesejahteraan hidup masyakarat Kota Bekasi. Hal-hal fundamental tersebut harus mendapat porsi besar dan serius baik dalam hal Legislasi, Anggaran dan Pengawasan nya. Kebutuhan dasar yang harus terus menerus disempurnakan baik dalam hal pelayanan yang berkeadilan sehingga semua kebutuhan dasar tersebut bisa dinikmati oleh semua strata masyarakat, khususnya mereka yang berada dalam situasi ekonomi sulit.
Tokoh PDI Perjuangan Kota Bekasi sekaligus Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi angkat bicara terkait kebutuhan dasar tersebut. Anggota Fraksi PDI Perjuangan tersebut menggangap hal tersebut segaris dengan Ideologi Partainya yaitu PDI Perjuangan yang dikenal dengan partainya Wong Cilik dimana kebutuhan dasar tersebut harus terus menerus diperjuangkan sampai titik dimana masyarakat terlayani secara purna.
“Kita(Komisi IV) lagi membahas RSUD Type D ditingkatkan menjadi RSUD Type C dan dimana semua pelayanan tanpa kelas bisa disamaratakan menjadi kelas 3 atau 2. Untuk sementara diterapkan pada 2 atau 3 RSUD yang sudah lama beroperasi yang akan kemudian bisa merata di semua RSUD Type D yang ada di Kecamatan, tentunya kita juga harus menyesuaikan dengan postur anggaran yang kita miliki. Target kita, 12 Kecamatan di Kota Bekasi semuanya memiliki RSUD Type D dan proggres sekarang kita sudah memiliki 6 RSUD Type D dan terus berproses sampai semua Kecamatan memilikinya,” ungkap Rudy Heryansah, bapak 1 anak yang juga merupakan seorang pengusaha di Kota Bekasi kepada media, Senin(25/07.2022)
Pak Rudy(panggilan akrabnya) yang ditemui diruang Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jalan Chairil Anwar Kota Bekasi juga menjelaskan bahwa Kota Bekasi sudah resmi mencapai Universal Health Coverage (UHC) dengan angka 95% warganya terjamin Program JKN yang terintergrasi pada BPJS.
“Sampai dengan 1 Mei 2022, jumlah kepesertaan JKN-KIS di wilayah Kota Bekasi telah mencapai 2.468.448 jiwa. Ini berarti sekitar 95,27% dari seluruh penduduk Kota Bekasi telah menjadi peserta JKN dan angka tersebut akan terus naik mencapai 100%. Ini semua adalah kerja keras bersama antara Pemerintah Kota Bekasi dan DPRD serta semua pihak terkait. Kota Bekasi merupakan kota/kabupaten kedelapan dalam hal pencapaian UHC se-Provinsi Jawa Barat,” pungkas Rudy Heryansah. (Mac)
