Dinilai Lambat, Massa Geruduk Kantor Direktorat Pajak

- Jurnalis

Senin, 12 Desember 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Massa yang tergabung dalam Ormas Kamtibmas Indonesia menggeruduk kantor Direktorat Pajak (DJP) Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan., Senin 12 Desember 2022.

Mereka menuntut pihak Direktur Jenderal Pajak untuk memberi sanksi kepada Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Selatan yang tidak bisa menyelesaikan biaya penangkapan Kapal CS Nusantara kepada PT Jalin Jejaring Digital sebesar 1 Miliar lebih.

Dari rilis yang diterima media dari pihak pengunjuk rasa di lokasi menyebutkan bahwa Kasus ini bermula saat Kapal CS Nusantara Eksplorer ditangkap oleh Bakamla dan Dirjen Pajak Jakarta Selatan 1 di perairan Batam pada 6 Desember 2021.

Pihak PT Jalin Jejaring Digital meminta Pihak KPP Madya Jakarta Selatan I segera membayarkan biaya penarikan dan penangkapan kapal sebesar Rp 1.004 500.000.

Baca Juga :  Respon Cepat, Pemkab Minsel Bangun Posko Pengungsian Korban Abrasi Teluk Amurang

Namun sampai hari ini, tindak lanjut atas biaya yang dikeluarkan untuk biaya penangkapan dan penarikan kapal dalam status sita pajak Kapal CS Nusantara Eksplorer oleh Mitra tersebut belum dibayarkan oleh KPP Madya Jakarta Selatan 1 kepada PT Jalin Jejaring Digital padahal pihak Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan sudah menerima pembayaran sebesar 13 M dari hasil penangkapan itu.

Sementara itu, Pihak Ditjen Pajak yang diwakili oleh Dedy Haryanto selalu Humas menyampaikan bahwa pihaknya akan meneliti lebih lanjut tuntunan pengunjuk rasa.

“Kita terima dengan baik (berkas tuntutan, red) adapun masalah-masalah yang disampaikan secara garis kita sudah tahu dan kita teliti lebih lanjut,” ucapnya.

Baca Juga :  Sudah Puluhan Pejabat Diperiksa, Namun Hingga Akhir 2024 Polres Minsel Belum Tetapkan Satupun Kadis atau Kumtua Sebagai Tersangka Korupsi

Selanjutnya kata dia, tuntutan ini akan disampaikan ke rekan-rekannya yang terkait.

“Setelah pertemuan dengan pihak Ditjen Pajak harus ada langkah langkah nyata untuk penyelesaian kasus ini,” ungkap Wakil Ketua Umum Kamtibmas Indonesia, Anggiat Domu di lokasi unjuk rasa.

Ia mengaku kecewa dengan lambatnya respon pihak Ditjen Pajak atas kasus tersebut.

“Sebenarnya kita sangat kecewa, Sudah satu bulan berkas sudah di Ditjen Pajak tetapi baru hari ini baru dibuka dan dipelajari,” ungkapnya.

Ia mengaku akan melanjutkan aksi unjuk rasa damai yang lebih besar lagi apabila tuntutannya tidak mendapatkan titik terang.

(Red)

Berita Terkait

Tim Hukum Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa Jadi Sorotan, Masyarakat Minta Bupati Batalkan Pelantikan HK: Banyak Sengketa
Masyarakat Menggugat, Tim Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa 2026 Dinilai Tidak Netral: Masyarakat Akan Gelar Aksi Damai
Ada apa Kejari Kota Bekasi Jadwalkan Periksa Pimpinan Disdagperin
‎Sidang Pembuktian Praperadilan SP3 Polres, Kuasa Hukum dan Pemohon Desak Hakim Membuka Kembali Kasus
Delapan Dugaan Pelanggaran Pilhut Desa Kamangta Oleh Panitia Terungkap dalam Klarifikasi, Masyarakat Desak Penegakan Aturan
Sidang Praperadilan Kedua di PN Bekasi: Pemohon Uji Sahnya SP2 Lid Polres Metro Bekasi Kota
Wali Kota Bekasi Apresiasi HUT ke-51 PSM Kota Bekasi, Ajak Lansia Tetap Sehat dan Produktif
SMSI dan ADPEDNAS Teken Perjanjian Kerja Sama, 3.181 Media Siber Kawal Program Desa

Berita Terkait

Kamis, 9 Juli 2026 - 19:20 WIB

Tim Hukum Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa Jadi Sorotan, Masyarakat Minta Bupati Batalkan Pelantikan HK: Banyak Sengketa

Kamis, 9 Juli 2026 - 16:55 WIB

Masyarakat Menggugat, Tim Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa 2026 Dinilai Tidak Netral: Masyarakat Akan Gelar Aksi Damai

Selasa, 7 Juli 2026 - 17:54 WIB

Ada apa Kejari Kota Bekasi Jadwalkan Periksa Pimpinan Disdagperin

Selasa, 7 Juli 2026 - 12:30 WIB

‎Sidang Pembuktian Praperadilan SP3 Polres, Kuasa Hukum dan Pemohon Desak Hakim Membuka Kembali Kasus

Senin, 6 Juli 2026 - 23:50 WIB

Delapan Dugaan Pelanggaran Pilhut Desa Kamangta Oleh Panitia Terungkap dalam Klarifikasi, Masyarakat Desak Penegakan Aturan

Berita Terbaru