Dinilai Lambat, Massa Geruduk Kantor Direktorat Pajak

- Jurnalis

Senin, 12 Desember 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Massa yang tergabung dalam Ormas Kamtibmas Indonesia menggeruduk kantor Direktorat Pajak (DJP) Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan., Senin 12 Desember 2022.

Mereka menuntut pihak Direktur Jenderal Pajak untuk memberi sanksi kepada Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Selatan yang tidak bisa menyelesaikan biaya penangkapan Kapal CS Nusantara kepada PT Jalin Jejaring Digital sebesar 1 Miliar lebih.

Dari rilis yang diterima media dari pihak pengunjuk rasa di lokasi menyebutkan bahwa Kasus ini bermula saat Kapal CS Nusantara Eksplorer ditangkap oleh Bakamla dan Dirjen Pajak Jakarta Selatan 1 di perairan Batam pada 6 Desember 2021.

Pihak PT Jalin Jejaring Digital meminta Pihak KPP Madya Jakarta Selatan I segera membayarkan biaya penarikan dan penangkapan kapal sebesar Rp 1.004 500.000.

Baca Juga :  RW Tak Perlu Takut Serap Dana Rp100 Juta, Asda 1 Kota Bekasi: Ada Tim Pendamping Teknis!

Namun sampai hari ini, tindak lanjut atas biaya yang dikeluarkan untuk biaya penangkapan dan penarikan kapal dalam status sita pajak Kapal CS Nusantara Eksplorer oleh Mitra tersebut belum dibayarkan oleh KPP Madya Jakarta Selatan 1 kepada PT Jalin Jejaring Digital padahal pihak Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan sudah menerima pembayaran sebesar 13 M dari hasil penangkapan itu.

Sementara itu, Pihak Ditjen Pajak yang diwakili oleh Dedy Haryanto selalu Humas menyampaikan bahwa pihaknya akan meneliti lebih lanjut tuntunan pengunjuk rasa.

“Kita terima dengan baik (berkas tuntutan, red) adapun masalah-masalah yang disampaikan secara garis kita sudah tahu dan kita teliti lebih lanjut,” ucapnya.

Baca Juga :  Jeda Libur Nasional, Monev PPID 2024 Berlanjut di Sejumlah PPID Berikut

Selanjutnya kata dia, tuntutan ini akan disampaikan ke rekan-rekannya yang terkait.

“Setelah pertemuan dengan pihak Ditjen Pajak harus ada langkah langkah nyata untuk penyelesaian kasus ini,” ungkap Wakil Ketua Umum Kamtibmas Indonesia, Anggiat Domu di lokasi unjuk rasa.

Ia mengaku kecewa dengan lambatnya respon pihak Ditjen Pajak atas kasus tersebut.

“Sebenarnya kita sangat kecewa, Sudah satu bulan berkas sudah di Ditjen Pajak tetapi baru hari ini baru dibuka dan dipelajari,” ungkapnya.

Ia mengaku akan melanjutkan aksi unjuk rasa damai yang lebih besar lagi apabila tuntutannya tidak mendapatkan titik terang.

(Red)

Berita Terkait

‎Kemudahan Urus Paspor Akhir Pekan, Imigrasi Bekasi Hadirkan Layanan ‘BEKEN WE SAVE’
‎Layanan Urus Paspor: Imigrasi Bekasi Buka Layanan Istimewa di Hari Sabtu dan Minggu
Plh Walkot Harris Bobihoe Bahas Solusi Persampahan Dan Tindak Tegas Oknum SPMB
Don Dasco Layak Jadi Wapres, Apalagi Mendagri.
Tak Bisa Hadir, Anggota DPR RI Bonnie Triana Titip Salam Hangat Lewat Ketua DPRD Lebak Saat Penyerahan PIP
Hari Lingkungan Hidup 2026, Plh. Wali Kota Bekasi Dukung Penguatan Gerakan Indonesia Asri
Militan Gibran Nusantara Bersiap Deklarasi, Ketua Panitia: Perkuat Pengawasan Program Pemerintah
LI-TIPIKOR Akan Laporkan Indikasi Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa Pinabetengan

Berita Terkait

Selasa, 9 Juni 2026 - 23:50 WIB

‎Kemudahan Urus Paspor Akhir Pekan, Imigrasi Bekasi Hadirkan Layanan ‘BEKEN WE SAVE’

Selasa, 9 Juni 2026 - 23:01 WIB

‎Layanan Urus Paspor: Imigrasi Bekasi Buka Layanan Istimewa di Hari Sabtu dan Minggu

Senin, 8 Juni 2026 - 19:44 WIB

Plh Walkot Harris Bobihoe Bahas Solusi Persampahan Dan Tindak Tegas Oknum SPMB

Senin, 8 Juni 2026 - 10:16 WIB

Don Dasco Layak Jadi Wapres, Apalagi Mendagri.

Minggu, 7 Juni 2026 - 21:38 WIB

Tak Bisa Hadir, Anggota DPR RI Bonnie Triana Titip Salam Hangat Lewat Ketua DPRD Lebak Saat Penyerahan PIP

Berita Terbaru

Berita

Don Dasco Layak Jadi Wapres, Apalagi Mendagri.

Senin, 8 Jun 2026 - 10:16 WIB