oleh

Anggaran Mami Sekretariat DPRD Minsel Diduga Disalahgunakan , Inspektorat Diminta Untuk Bekerja Profesional

MINSEL, TelusurNews,- Kabar penyalahgunaan anggaran makan minum (mami) di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Sulawesi Utara (Sulut) semakin berhembus kencang.

Dikabarkan, anggaran mami di Sekretariat DPRD Minsel tahun anggaran 2022 diduga telah disalahgunakan.

Informasi yang didapat media ini, bahkan ada sebagian pos anggaran mami digeser menjadi anggaran publikasi media. Dan hanya beberapa media yang mengecap anggaran tersebut. Dimana diketahui pos anggaran publikasi media sudah ditata menjadi anggaran rutin setiap tahunnya.

Hal tersebut yang akhirnya menjadi tanda tanya, kok bisa?

Maka berhembuslah berbagai anggapan yang selama ini menjadi polemik di masyarakat, bahkan sering pula terjadi di kalangan tertentu, bahwa anggaran makan minum mudah untuk diutak-atik menjadi kegiatan fiktif.

Diduga anggaran mami telah disalahgunakan untuk kepentingan oknum-oknum tertentu yang berpengaruh di Sekretariat Dewan Minahasa Selatan. Dan ini diduga sudah berlangsung lama.

Bahkan bukan hanya itu, diduga ada beberapa kegiatan anggaran di Sekretariat DPRD Minsel yang sering disalahgunakan namun selalu lolos dalam pemeriksaan. Seperti pengadaan barang dan jasa, perjalan dinas, dan lain sebagainya.

Sekretaris Dewan (sekwan) DPRD Minsel Lucky Tampi, SH ketika dihubungi oleh wartawan untuk konfirmasi beberapa waktu lalu, sangat disayangkan tidak menanggapi. Hal tersebut juga dapat menjadi perhatian bagi Pimpinan dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan untuk mengevaluasi kinerja Sekwan DPRD Minsel yang dinilai beberapa pihak tidak terbuka terhadap media.

Untuk itu, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat Minahasa Selatan diharap untuk dapat bekerja lebih profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Terlebih khusus dalam hal pemeriksaan beberapa dugaan penyalahgunaan anggaran. Dan bila terdapat ada indikasi penyalahgunaan anggaran yang layak untuk ditingkatkan, supaya tidak segan untuk ditindaklanjuti ke Aparat Penegak Hukum (APH). Demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

“Inspektorat diharapkan profesional dalam melakukan pemeriksaan, jangan karena suatu kepentingan malah APIP mudah untuk diintervensi,” ujar Wowor, Humas LI-TIPIKOR Sulut, Kamis (12/01/2023). (tl)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed