KOTA BEKASI – Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi, Widayat Subroto, memaparkan pentingnya dukungan dan mekanisme khusus dalam pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk bangunan Pemerintah di Kota Bekasi. Dalam pernyataannya kepada media, Widayat menekankan sepakat bahwa SLF merupakan prasyarat penting sebelum bangunan dapat digunakan, baik untuk bangunan swasta maupun pemerintah.
Widayat menyebutkan bahwa bangunan pemerintah mungkin memerlukan mekanisme khusus atau berbeda, seperti melalui keputusan Wali Kota atau Peraturan Wali Kota, untuk memudahkan proses pengerjaan.
“Prosedur tersebut melibatkan banyak dinas, termasuk Disperkimtan, DLH, Disdamkarmat, Distaru, dan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan tingkat kebijakan hingga ke Pj Wali Kota Bekasi,” jelasnya, Senin 03 Juli 2024.
Sejak tahun 2023, Disperkimtan telah mengusulkan SLF untuk bangunan-bangunan yang dibangun pihaknya, terutama yang bertingkat lebih dari dua lantai. “Setelah selesai di akhir tahun, saat ini masuk masa pemeliharaan, kami mengusulkan SLF untuk bangunan tersebut,” tambah Widayat.
Ia juga mengharapkan pentingnya peran serta pengguna bangunan gedung pemerintah, dalam mendukung proses perizinan. “Kami mengharapkan pengguna bangunan ikut berperan dalam proses ini, baik dari sisi bantuan perizinan maupun aspek lainnya,” ujarnya.
Selain itu, Disperkimtan juga memperketat pengawasan terkait kegiatan pembangunan dan mematuhi aturan-aturan bangunan gedung yang berlaku dari Kementerian PU, termasuk antisipasi gempa. “Kami selalu berusaha mematuhi aturan demi keselamatan bersama,” tegas Widayat.
Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, Widayat berharap proses perizinan dapat diurus dengan baik sejak awal perencanaan pembangunan. “Mudah-mudahan, bila ada kendala bisa diatasi bersama,” pungkasnya.
Penulis : M-3L
Editor : Redaksi
