Ketua PWI Bekasi Raya: KPU Harus Lebih Transparan dalam Pengelolaan Anggaran Sosialisasi dan Publikasi Pilkada 2024

- Jurnalis

Selasa, 10 September 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BEKASI – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya, Ade Muksin minta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi lebih menerapkan transparansi dalam pengelolaan anggaran sosialisasi dan publikasi pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.

Hal itu disampaikan Ade Muksin didampingi Sekretaris PWI Bekasi Raya, Michael LL Lengkong, usai rapat rutin di ruang kerjanya, pada Selasa (10/9/2024).

Baca Juga :  Ingin Mengenal Dekat Dengan TNI, Anak-Anak TK Kunjungi Kodim 0507/Bekasi

Ade Muksin menekankan pentingnya pengelolaan keuangan anggaran yang transparan dan akuntabel dan tidak hanya sekadar beraspek administratif tapi juga beraspek aplikatif dan juga implementatif.

“Kita juga tekankan agar KPU Kota Bekasi dan KPU Kabupaten Bekasi lebih transparan soal penggunaan anggaran sosialisasi dan publikasi di media massa tentang pelaksanaan Pilkada ini,” ujar Ade.

Baca Juga :  Ketua PWI Bekasi Raya Kritik Keras Pemkot Bekasi Soal Pengangguran: Masyarakat Butuh Solusi

Dia juga meminta KPU komitmen agar dalam setiap langkah pada pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kota dan Kabupaten Bekasi dapat dilaksanakan transparan.

“Kami juga minta agar KPU Kota dan Kabupaten Bekasi komitmen, transparan, akuntabel dan berkelanjutan serta bebas intervensi yang tidak sah dari pihak manapun,” pungkas Ade. (Red)

Berita Terkait

PWI Pusat Tetapkan Reaktivasi Keanggotaan hingga Akhir 2026, Konferensi Wajib Mengacu SKEP Baru
Tim Hukum Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa Jadi Sorotan, Masyarakat Minta Bupati Batalkan Pelantikan HK: Banyak Sengketa
Masyarakat Menggugat, Tim Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa 2026 Dinilai Tidak Netral: Masyarakat Akan Gelar Aksi Damai
Ada apa Kejari Kota Bekasi Jadwalkan Periksa Pimpinan Disdagperin
‎Sidang Pembuktian Praperadilan SP3 Polres, Kuasa Hukum dan Pemohon Desak Hakim Membuka Kembali Kasus
Delapan Dugaan Pelanggaran Pilhut Desa Kamangta Oleh Panitia Terungkap dalam Klarifikasi, Masyarakat Desak Penegakan Aturan
Sidang Praperadilan Kedua di PN Bekasi: Pemohon Uji Sahnya SP2 Lid Polres Metro Bekasi Kota
Wali Kota Bekasi Apresiasi HUT ke-51 PSM Kota Bekasi, Ajak Lansia Tetap Sehat dan Produktif

Berita Terkait

Jumat, 10 Juli 2026 - 17:49 WIB

PWI Pusat Tetapkan Reaktivasi Keanggotaan hingga Akhir 2026, Konferensi Wajib Mengacu SKEP Baru

Kamis, 9 Juli 2026 - 19:20 WIB

Tim Hukum Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa Jadi Sorotan, Masyarakat Minta Bupati Batalkan Pelantikan HK: Banyak Sengketa

Kamis, 9 Juli 2026 - 16:55 WIB

Masyarakat Menggugat, Tim Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa 2026 Dinilai Tidak Netral: Masyarakat Akan Gelar Aksi Damai

Selasa, 7 Juli 2026 - 17:54 WIB

Ada apa Kejari Kota Bekasi Jadwalkan Periksa Pimpinan Disdagperin

Selasa, 7 Juli 2026 - 12:30 WIB

‎Sidang Pembuktian Praperadilan SP3 Polres, Kuasa Hukum dan Pemohon Desak Hakim Membuka Kembali Kasus

Berita Terbaru