Pemkab Minsel Ditengarai Koleksi Puluhan Pejabat Berpotensi Jadi Tahanan Korupsi, Mirisnya Terjadi di Era Bupati FDW

- Jurnalis

Rabu, 4 Desember 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MINSEL, TelusurNews,– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Selatan (Minsel) ditengarai mengoleksi puluhan pejabat yang berpotensi menjadi tahanan korupsi.

Hal tersebut terungkap dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Unit Tipidkor Sat Reskrim Polres Minahasa Selatan terhadap lebih dari 20 pejabat di Pemkab Minsel. Semuanya diperiksa terkait dugaan penyelewengan anggaran negara.

“Telah menindaklanjuti dan saat ini masih berproses terkait dengan perintah bapak Presiden Republik Indonesia yaitu Program Asta Cita dari Presiden untuk melaksanakan penyelidikan terkait dugaan penyalahgunaan anggaran negara di Kabupaten Minsel,” ujar Kasat Reskrim Polres Minsel AKP Ahmad A.A. Pratama, S.Tr.K, SIK, beberapa waktu lalu.

Baca Juga :  Ketua MPR RI Bamsoet Apresiasi Pengangkatan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak Sebagai KASAD TNI

Diantaranya ada 20 Pejabat (Pj) Hukum Tua (kumtua), yang nota bene sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), dan 4 Kepala SKPD, serta 1 Camat. Kesemuanya berpotensi menjadi tersangka korupsi.

“Saat ini dalam sebulan kami telah mengundang dan mengklarifikasi sekitar 20 an orang pejabat di Kabupaten Minsel baik dari Kepala Desa dan Kadis di Kabupaten Minsel,” ungkap Kasat.

Foto: tampak depan Kantor Bupati Minsel

Tidak hanya itu, ada beberapa pejabat SKPD yang juga sudah diperiksa Polres Minsel terkait Dana Insentif Fiskal 2023 sebesar 19,3 miliar rupiah.

Baca Juga :  Kasat Lantas dan Kapolsek Serbelawan Gelar Sosialisasi Keselamatan Berlalu Lintas di Dua SMA

Informasinya, nantinya akan bertambah beberapa pejabat yang akan diperiksa terkait kasus yang serupa.

Ini tentunya menjadi ‘preseden buruk’ bagi pemerintahan di Kabupaten Minsel, dimana kedepannya akan berpotensi munculnya pelaku-pelaku yang memiliki karakter yang sama dalam pemerintahan, berkaca dari apa yang sedang terjadi saat ini di Minahasa Selatan, dengan banyaknya pejabat Pemkab Minsel yang terindikasi melakukan praktek korupsi. Dan mirisnya ini terjadi di era pemerintahan Bupati Franky Donny Wongkar atau FDW. (toar)

Penulis : Toar Lengkong

Editor : Toar Lengkong

Berita Terkait

Tim Hukum Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa Jadi Sorotan, Masyarakat Minta Bupati Batalkan Pelantikan HK: Banyak Sengketa
Masyarakat Menggugat, Tim Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa 2026 Dinilai Tidak Netral: Masyarakat Akan Gelar Aksi Damai
Ada apa Kejari Kota Bekasi Jadwalkan Periksa Pimpinan Disdagperin
‎Sidang Pembuktian Praperadilan SP3 Polres, Kuasa Hukum dan Pemohon Desak Hakim Membuka Kembali Kasus
Delapan Dugaan Pelanggaran Pilhut Desa Kamangta Oleh Panitia Terungkap dalam Klarifikasi, Masyarakat Desak Penegakan Aturan
Sidang Praperadilan Kedua di PN Bekasi: Pemohon Uji Sahnya SP2 Lid Polres Metro Bekasi Kota
Wali Kota Bekasi Apresiasi HUT ke-51 PSM Kota Bekasi, Ajak Lansia Tetap Sehat dan Produktif
SMSI dan ADPEDNAS Teken Perjanjian Kerja Sama, 3.181 Media Siber Kawal Program Desa

Berita Terkait

Kamis, 9 Juli 2026 - 19:20 WIB

Tim Hukum Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa Jadi Sorotan, Masyarakat Minta Bupati Batalkan Pelantikan HK: Banyak Sengketa

Kamis, 9 Juli 2026 - 16:55 WIB

Masyarakat Menggugat, Tim Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa 2026 Dinilai Tidak Netral: Masyarakat Akan Gelar Aksi Damai

Selasa, 7 Juli 2026 - 17:54 WIB

Ada apa Kejari Kota Bekasi Jadwalkan Periksa Pimpinan Disdagperin

Selasa, 7 Juli 2026 - 12:30 WIB

‎Sidang Pembuktian Praperadilan SP3 Polres, Kuasa Hukum dan Pemohon Desak Hakim Membuka Kembali Kasus

Senin, 6 Juli 2026 - 23:50 WIB

Delapan Dugaan Pelanggaran Pilhut Desa Kamangta Oleh Panitia Terungkap dalam Klarifikasi, Masyarakat Desak Penegakan Aturan

Berita Terbaru