Samuel Sitompul Tegaskan Komisi I Hadir untuk Rakyat, Dorong Digitalisasi dan Pelayanan Publik Responsif

- Jurnalis

Selasa, 26 Agustus 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KOTA BEKASI – Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Samuel Sitompul saat ditemui dikediaman keluarga besarnya dibilangan Pondok Indah Jakarta Selatan, Senin(26/08.2025) menegaskan bahwa Komisi I tidak hanya menjadi penonton birokrasi, tetapi hadir langsung memastikan pelayanan publik berjalan bersih, cepat, dan responsif. Hal itu disampaikannya dalam Podcast Telusur Parlementaria DPRD Kota Bekasi, yang mengulas peran Komisi I dalam pengawasan pemerintahan, hukum, hingga digitalisasi layanan publik.

Dalam podcast tersebut, Samuel mengungkap bagaimana Komisi I berani melakukan intervensi konkret ketika ada penyimpangan di lapangan. Salah satunya saat viral kasus lurah yang meminta proposal tidak wajar kepada warga.

“Kami langsung tegur di tempat, lurahnya pun meminta maaf terbuka ke publik. Itu menjadi efek domino bagi 56 kelurahan agar jangan coba-coba bermain-main dengan pungli. Komisi I tidak akan diam,” tegas Samuel.

Samuel juga menyoroti pentingnya percepatan digitalisasi pemerintahan sebagai strategi mencegah kebocoran anggaran dan meningkatkan transparansi. Ia menekankan bahwa Pemkot Bekasi bersama DPRD harus serius membangun layanan digital terpadu, bukan sekadar jargon.

“Diskominfo punya PR besar menerjemahkan visi Smart City. Dari command center, hotline pengaduan warga, hingga aplikasi laporan cepat untuk jalan rusak, banjir, atau lampu mati. Semua harus terkoneksi agar kebermanfaatannya nyata bagi warga,” jelasnya.

Menurut legislator muda Fraksi PDI Perjuangan itu, digitalisasi bukan proyek mercusuar, melainkan kebutuhan mendesak agar Kota Bekasi mampu bersaing dengan kota besar lain seperti Jakarta dan Surabaya yang sudah lebih dulu maju.

Baca Juga :  Buntut Penggerebekan di Bekasi, Ketum LAKI Pertanyakan Komitmen Karantina Bandara Soetta Terkait WNA DPO

Selain membahas pengawasan birokrasi, Samuel juga menekankan tiga aspirasi terbesar masyarakat yang selalu sampai ke meja Komisi I: pelayanan publik yang cepat dan bebas pungli, kemudahan perizinan usaha, serta akses informasi yang jelas.

“Kalau ada warga bermasalah, Komisi I membuka pintu lebar-lebar. Kami hadir bukan untuk memperumit, tapi untuk mempermudah,” pungkasnya.(DMS)

Berita Terkait

Sebelumnya Lokasi Koperasi Desa Kakenturan Barat Berhadapan dengan Pekuburan Viral Karena Ulah Oknum, Ternyata Ini Kebenarannya
‎Usung Tema ‘Let’s Grow Together’, TDA Bekasi Gelar Pesta Wirausaha 2026 di Pakuwon Mal
Puskesmas Jatibening Jemput Bola, Pastikan Pegawai SPPG Tetap Sehat Demi Sukseskan Program MBG
Sosialisasi BEETRI, Tri Adhianto: Displin Bukan Hanya Diukur dari Absensi Saja
Global Warming Makin Nyata, BPC HIPMI Kota Bekasi Serukan Aksi Nyata
Tinjau Pasar Tumpah di Rooftop Pasar Baru, Tri Adhianto: Fasilitas Kanopi, Eskalator hingga Lift Barang Disiapkan Bertahap
‎Dugaan Malpraktik Medis WNI di Malaysia: Perjuangan 15 Tahun Menuntut Keadilan dan Desakan Perlindungan Negara
Wali Kota Bekasi Tinjau Hari Pertama Sekolah di SMPN 12 Kota Bekasi, Pastikan MPLS Berjalan Optimal

Berita Terkait

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 17:08 WIB

Sebelumnya Lokasi Koperasi Desa Kakenturan Barat Berhadapan dengan Pekuburan Viral Karena Ulah Oknum, Ternyata Ini Kebenarannya

Jumat, 31 Juli 2026 - 17:38 WIB

‎Usung Tema ‘Let’s Grow Together’, TDA Bekasi Gelar Pesta Wirausaha 2026 di Pakuwon Mal

Jumat, 31 Juli 2026 - 16:09 WIB

Puskesmas Jatibening Jemput Bola, Pastikan Pegawai SPPG Tetap Sehat Demi Sukseskan Program MBG

Rabu, 29 Juli 2026 - 14:22 WIB

Sosialisasi BEETRI, Tri Adhianto: Displin Bukan Hanya Diukur dari Absensi Saja

Senin, 27 Juli 2026 - 17:08 WIB

Global Warming Makin Nyata, BPC HIPMI Kota Bekasi Serukan Aksi Nyata

Berita Terbaru