Samuel Sitompul Tegaskan Komisi I Hadir untuk Rakyat, Dorong Digitalisasi dan Pelayanan Publik Responsif

- Jurnalis

Selasa, 26 Agustus 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KOTA BEKASI – Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Samuel Sitompul saat ditemui dikediaman keluarga besarnya dibilangan Pondok Indah Jakarta Selatan, Senin(26/08.2025) menegaskan bahwa Komisi I tidak hanya menjadi penonton birokrasi, tetapi hadir langsung memastikan pelayanan publik berjalan bersih, cepat, dan responsif. Hal itu disampaikannya dalam Podcast Telusur Parlementaria DPRD Kota Bekasi, yang mengulas peran Komisi I dalam pengawasan pemerintahan, hukum, hingga digitalisasi layanan publik.

Dalam podcast tersebut, Samuel mengungkap bagaimana Komisi I berani melakukan intervensi konkret ketika ada penyimpangan di lapangan. Salah satunya saat viral kasus lurah yang meminta proposal tidak wajar kepada warga.

“Kami langsung tegur di tempat, lurahnya pun meminta maaf terbuka ke publik. Itu menjadi efek domino bagi 56 kelurahan agar jangan coba-coba bermain-main dengan pungli. Komisi I tidak akan diam,” tegas Samuel.

Samuel juga menyoroti pentingnya percepatan digitalisasi pemerintahan sebagai strategi mencegah kebocoran anggaran dan meningkatkan transparansi. Ia menekankan bahwa Pemkot Bekasi bersama DPRD harus serius membangun layanan digital terpadu, bukan sekadar jargon.

“Diskominfo punya PR besar menerjemahkan visi Smart City. Dari command center, hotline pengaduan warga, hingga aplikasi laporan cepat untuk jalan rusak, banjir, atau lampu mati. Semua harus terkoneksi agar kebermanfaatannya nyata bagi warga,” jelasnya.

Menurut legislator muda Fraksi PDI Perjuangan itu, digitalisasi bukan proyek mercusuar, melainkan kebutuhan mendesak agar Kota Bekasi mampu bersaing dengan kota besar lain seperti Jakarta dan Surabaya yang sudah lebih dulu maju.

Baca Juga :  Disinyalir Tak Kantongi Ijin, Banyak Pihak Minta Pemerintah Tutup PT Kelapa Jaya Lestari Kapitu Minsel

Selain membahas pengawasan birokrasi, Samuel juga menekankan tiga aspirasi terbesar masyarakat yang selalu sampai ke meja Komisi I: pelayanan publik yang cepat dan bebas pungli, kemudahan perizinan usaha, serta akses informasi yang jelas.

“Kalau ada warga bermasalah, Komisi I membuka pintu lebar-lebar. Kami hadir bukan untuk memperumit, tapi untuk mempermudah,” pungkasnya.(DMS)

Berita Terkait

‎Diduga Serobot Lahan 2.954 M², Ahli Waris Alm Tonge Nyimin dan Kuasa Hukum Tempuh Jalur Hukum
Kemnaker Siapkan Akses Pelatihan dan Kerja bagi Penyintas Penyalahgunaan Narkoba
Konferprov PWI Jabar 2026, Wali Kota Bandung: Pers Harus Tetap Jadi Pilar Keempat, Kritis, Jujur dan Solutif
B50 dan Masa Depan Energi Indonesia, Temi: Ini Tantangan Sekaligus Peluang
Kabid Humas Polda Jabar Kunjungi PWI Jawa Barat, Dukung Penyelenggaraan Konferprov 2026
Berganti, Diana Wahyu Widiyanti Jabat Kajari Kota Bekasi Gantikan Sulvia Triana Hapsari
LI-TIPIKOR Bersama Awak Media Audiensi di Kejari Minsel: Dugaan Keterlibatan Bawaslu Dalam Penyalahgunaan Hibah Pilkada
‎Usung Tema ‘Berbagi Terang’, PELPRIP GPdI Wilayah VII Jabar Bagikan Kacamata Gratis di Tambun

Berita Terkait

Kamis, 13 Agustus 2026 - 20:08 WIB

‎Diduga Serobot Lahan 2.954 M², Ahli Waris Alm Tonge Nyimin dan Kuasa Hukum Tempuh Jalur Hukum

Rabu, 12 Agustus 2026 - 22:49 WIB

Kemnaker Siapkan Akses Pelatihan dan Kerja bagi Penyintas Penyalahgunaan Narkoba

Rabu, 12 Agustus 2026 - 16:30 WIB

Konferprov PWI Jabar 2026, Wali Kota Bandung: Pers Harus Tetap Jadi Pilar Keempat, Kritis, Jujur dan Solutif

Rabu, 12 Agustus 2026 - 11:10 WIB

B50 dan Masa Depan Energi Indonesia, Temi: Ini Tantangan Sekaligus Peluang

Selasa, 11 Agustus 2026 - 01:20 WIB

Kabid Humas Polda Jabar Kunjungi PWI Jawa Barat, Dukung Penyelenggaraan Konferprov 2026

Berita Terbaru

DKI Jakarta

Penyandang Disabilitas Butuh Negara, Bukan Sekadar Sepeda!

Jumat, 21 Agu 2026 - 01:48 WIB