Samuel Sitompul Tegaskan Komisi I Hadir untuk Rakyat, Dorong Digitalisasi dan Pelayanan Publik Responsif

- Jurnalis

Selasa, 26 Agustus 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KOTA BEKASI – Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Samuel Sitompul saat ditemui dikediaman keluarga besarnya dibilangan Pondok Indah Jakarta Selatan, Senin(26/08.2025) menegaskan bahwa Komisi I tidak hanya menjadi penonton birokrasi, tetapi hadir langsung memastikan pelayanan publik berjalan bersih, cepat, dan responsif. Hal itu disampaikannya dalam Podcast Telusur Parlementaria DPRD Kota Bekasi, yang mengulas peran Komisi I dalam pengawasan pemerintahan, hukum, hingga digitalisasi layanan publik.

Dalam podcast tersebut, Samuel mengungkap bagaimana Komisi I berani melakukan intervensi konkret ketika ada penyimpangan di lapangan. Salah satunya saat viral kasus lurah yang meminta proposal tidak wajar kepada warga.

“Kami langsung tegur di tempat, lurahnya pun meminta maaf terbuka ke publik. Itu menjadi efek domino bagi 56 kelurahan agar jangan coba-coba bermain-main dengan pungli. Komisi I tidak akan diam,” tegas Samuel.

Samuel juga menyoroti pentingnya percepatan digitalisasi pemerintahan sebagai strategi mencegah kebocoran anggaran dan meningkatkan transparansi. Ia menekankan bahwa Pemkot Bekasi bersama DPRD harus serius membangun layanan digital terpadu, bukan sekadar jargon.

“Diskominfo punya PR besar menerjemahkan visi Smart City. Dari command center, hotline pengaduan warga, hingga aplikasi laporan cepat untuk jalan rusak, banjir, atau lampu mati. Semua harus terkoneksi agar kebermanfaatannya nyata bagi warga,” jelasnya.

Menurut legislator muda Fraksi PDI Perjuangan itu, digitalisasi bukan proyek mercusuar, melainkan kebutuhan mendesak agar Kota Bekasi mampu bersaing dengan kota besar lain seperti Jakarta dan Surabaya yang sudah lebih dulu maju.

Baca Juga :  PWI Gelar Dialog Publik dan Diskusi Media: Soroti Terkait Transparansi CSR di Kota Bekasi

Selain membahas pengawasan birokrasi, Samuel juga menekankan tiga aspirasi terbesar masyarakat yang selalu sampai ke meja Komisi I: pelayanan publik yang cepat dan bebas pungli, kemudahan perizinan usaha, serta akses informasi yang jelas.

“Kalau ada warga bermasalah, Komisi I membuka pintu lebar-lebar. Kami hadir bukan untuk memperumit, tapi untuk mempermudah,” pungkasnya.(DMS)

Berita Terkait

1 Tahun Kepemimpinan FDW–TK, Momentum Refleksi dan Penguatan Pembangunan Minsel
Selasa Bahagia Jadi Gerakan Baru Sedekah Pemkot Bekasi untuk Masyarakat
Kasus Dugaan Korupsi Anggaran Revitalisasi SMKN 1 Tumpaan Mulai Bergulir di Polres Minsel
Kasus Kejahatan ITE di Minsel Masuk Babak Baru, Pelaku CS dan NL Ditetapkan Tersangka: Segera Tahap I Kejaksaan
Festival Adu Bedug dan Dondang ke-19 Meriahkan Mustika Jaya, Tri Adhianto Ajak Lestarikan Budaya
TC Mandiri hingga Target Juara, Pertina Kota Bekasi Tancap Gas di Tengah Keterbatasan
Wali Kota Bekasi Resmikan Gedung Serbaguna Mandala Adhyaksa
Pencopotan Gus Shol Ditolak 11 PAC, Legitimitas Keputusan Dipertanyakan

Berita Terkait

Rabu, 22 April 2026 - 02:20 WIB

1 Tahun Kepemimpinan FDW–TK, Momentum Refleksi dan Penguatan Pembangunan Minsel

Selasa, 21 April 2026 - 23:44 WIB

Selasa Bahagia Jadi Gerakan Baru Sedekah Pemkot Bekasi untuk Masyarakat

Selasa, 21 April 2026 - 05:24 WIB

Kasus Dugaan Korupsi Anggaran Revitalisasi SMKN 1 Tumpaan Mulai Bergulir di Polres Minsel

Selasa, 21 April 2026 - 03:07 WIB

Kasus Kejahatan ITE di Minsel Masuk Babak Baru, Pelaku CS dan NL Ditetapkan Tersangka: Segera Tahap I Kejaksaan

Kamis, 16 April 2026 - 18:48 WIB

TC Mandiri hingga Target Juara, Pertina Kota Bekasi Tancap Gas di Tengah Keterbatasan

Berita Terbaru