Samuel Sitompul Tegaskan Komisi I Hadir untuk Rakyat, Dorong Digitalisasi dan Pelayanan Publik Responsif

- Jurnalis

Selasa, 26 Agustus 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KOTA BEKASI – Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Samuel Sitompul saat ditemui dikediaman keluarga besarnya dibilangan Pondok Indah Jakarta Selatan, Senin(26/08.2025) menegaskan bahwa Komisi I tidak hanya menjadi penonton birokrasi, tetapi hadir langsung memastikan pelayanan publik berjalan bersih, cepat, dan responsif. Hal itu disampaikannya dalam Podcast Telusur Parlementaria DPRD Kota Bekasi, yang mengulas peran Komisi I dalam pengawasan pemerintahan, hukum, hingga digitalisasi layanan publik.

Dalam podcast tersebut, Samuel mengungkap bagaimana Komisi I berani melakukan intervensi konkret ketika ada penyimpangan di lapangan. Salah satunya saat viral kasus lurah yang meminta proposal tidak wajar kepada warga.

“Kami langsung tegur di tempat, lurahnya pun meminta maaf terbuka ke publik. Itu menjadi efek domino bagi 56 kelurahan agar jangan coba-coba bermain-main dengan pungli. Komisi I tidak akan diam,” tegas Samuel.

Samuel juga menyoroti pentingnya percepatan digitalisasi pemerintahan sebagai strategi mencegah kebocoran anggaran dan meningkatkan transparansi. Ia menekankan bahwa Pemkot Bekasi bersama DPRD harus serius membangun layanan digital terpadu, bukan sekadar jargon.

“Diskominfo punya PR besar menerjemahkan visi Smart City. Dari command center, hotline pengaduan warga, hingga aplikasi laporan cepat untuk jalan rusak, banjir, atau lampu mati. Semua harus terkoneksi agar kebermanfaatannya nyata bagi warga,” jelasnya.

Menurut legislator muda Fraksi PDI Perjuangan itu, digitalisasi bukan proyek mercusuar, melainkan kebutuhan mendesak agar Kota Bekasi mampu bersaing dengan kota besar lain seperti Jakarta dan Surabaya yang sudah lebih dulu maju.

Baca Juga :  Antrian Jerigen Solar di SPBU Amurang, Pengelola: Diperuntukkan Bagi Nelayan yang Miliki Rekomendasi Resmi Dinas Terkait

Selain membahas pengawasan birokrasi, Samuel juga menekankan tiga aspirasi terbesar masyarakat yang selalu sampai ke meja Komisi I: pelayanan publik yang cepat dan bebas pungli, kemudahan perizinan usaha, serta akses informasi yang jelas.

“Kalau ada warga bermasalah, Komisi I membuka pintu lebar-lebar. Kami hadir bukan untuk memperumit, tapi untuk mempermudah,” pungkasnya.(DMS)

Berita Terkait

Wali Kota Bekasi Buka Temu Karya Karang Taruna VII Kota Bekasi, Pentingnya Pembangunan SDM Seimbang dengan Infrastruktur
Tak Bisa Hadir, Anggota DPR RI Bonnie Triana Titip Salam Hangat Lewat Ketua DPRD Lebak Saat Penyerahan PIP
Militan Gibran Nusantara Bersiap Deklarasi, Ketua Panitia: Perkuat Pengawasan Program Pemerintah
LI-TIPIKOR Akan Laporkan Indikasi Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa Pinabetengan
‎Aktivis Sosial Desak Pemkot Bekasi Tegas Sanksi Oknum PPPK Terkait Kasus Narkoba
Terima Kunjungan DPRD Kota Banjarbaru Plh Wali Kota Harris Bobihoe Bahas Peningkatan PAD
Buntut Penggerebekan di Bekasi, Ketum LAKI Pertanyakan Komitmen Karantina Bandara Soetta Terkait WNA DPO
ABPEDNAS Cetak Sejarah, Raih 100 Ribu Anggota Bertepatan Hari Lahir Pancasila 2026

Berita Terkait

Sabtu, 20 Juni 2026 - 17:19 WIB

Wali Kota Bekasi Buka Temu Karya Karang Taruna VII Kota Bekasi, Pentingnya Pembangunan SDM Seimbang dengan Infrastruktur

Minggu, 7 Juni 2026 - 21:38 WIB

Tak Bisa Hadir, Anggota DPR RI Bonnie Triana Titip Salam Hangat Lewat Ketua DPRD Lebak Saat Penyerahan PIP

Sabtu, 6 Juni 2026 - 14:34 WIB

Militan Gibran Nusantara Bersiap Deklarasi, Ketua Panitia: Perkuat Pengawasan Program Pemerintah

Sabtu, 6 Juni 2026 - 10:03 WIB

LI-TIPIKOR Akan Laporkan Indikasi Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa Pinabetengan

Jumat, 5 Juni 2026 - 19:14 WIB

‎Aktivis Sosial Desak Pemkot Bekasi Tegas Sanksi Oknum PPPK Terkait Kasus Narkoba

Berita Terbaru

Berita

Firdaus Minta SMSI Jadi Penanggung Jawab HPN 2027

Jumat, 19 Jun 2026 - 07:15 WIB