Samuel Sitompul Tegaskan Komisi I Hadir untuk Rakyat, Dorong Digitalisasi dan Pelayanan Publik Responsif

- Jurnalis

Selasa, 26 Agustus 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KOTA BEKASI – Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Samuel Sitompul saat ditemui dikediaman keluarga besarnya dibilangan Pondok Indah Jakarta Selatan, Senin(26/08.2025) menegaskan bahwa Komisi I tidak hanya menjadi penonton birokrasi, tetapi hadir langsung memastikan pelayanan publik berjalan bersih, cepat, dan responsif. Hal itu disampaikannya dalam Podcast Telusur Parlementaria DPRD Kota Bekasi, yang mengulas peran Komisi I dalam pengawasan pemerintahan, hukum, hingga digitalisasi layanan publik.

Dalam podcast tersebut, Samuel mengungkap bagaimana Komisi I berani melakukan intervensi konkret ketika ada penyimpangan di lapangan. Salah satunya saat viral kasus lurah yang meminta proposal tidak wajar kepada warga.

“Kami langsung tegur di tempat, lurahnya pun meminta maaf terbuka ke publik. Itu menjadi efek domino bagi 56 kelurahan agar jangan coba-coba bermain-main dengan pungli. Komisi I tidak akan diam,” tegas Samuel.

Samuel juga menyoroti pentingnya percepatan digitalisasi pemerintahan sebagai strategi mencegah kebocoran anggaran dan meningkatkan transparansi. Ia menekankan bahwa Pemkot Bekasi bersama DPRD harus serius membangun layanan digital terpadu, bukan sekadar jargon.

“Diskominfo punya PR besar menerjemahkan visi Smart City. Dari command center, hotline pengaduan warga, hingga aplikasi laporan cepat untuk jalan rusak, banjir, atau lampu mati. Semua harus terkoneksi agar kebermanfaatannya nyata bagi warga,” jelasnya.

Menurut legislator muda Fraksi PDI Perjuangan itu, digitalisasi bukan proyek mercusuar, melainkan kebutuhan mendesak agar Kota Bekasi mampu bersaing dengan kota besar lain seperti Jakarta dan Surabaya yang sudah lebih dulu maju.

Baca Juga :  Dana Insentif Daerah Kota Bekasi Tahun 2021, Total 58 Miliar Rupiah

Selain membahas pengawasan birokrasi, Samuel juga menekankan tiga aspirasi terbesar masyarakat yang selalu sampai ke meja Komisi I: pelayanan publik yang cepat dan bebas pungli, kemudahan perizinan usaha, serta akses informasi yang jelas.

“Kalau ada warga bermasalah, Komisi I membuka pintu lebar-lebar. Kami hadir bukan untuk memperumit, tapi untuk mempermudah,” pungkasnya.(DMS)

Berita Terkait

Tim Hukum Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa Jadi Sorotan, Masyarakat Minta Bupati Batalkan Pelantikan HK: Banyak Sengketa
Masyarakat Menggugat, Tim Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa 2026 Dinilai Tidak Netral: Masyarakat Akan Gelar Aksi Damai
Delapan Dugaan Pelanggaran Pilhut Desa Kamangta Oleh Panitia Terungkap dalam Klarifikasi, Masyarakat Desak Penegakan Aturan
Wali Kota Bekasi Apresiasi HUT ke-51 PSM Kota Bekasi, Ajak Lansia Tetap Sehat dan Produktif
Gugatan Pilhut Kamangta Berlanjut, Kini Giliran Klarifikasi Penggugat Oleh Tim Panitia Kabupaten Minahasa
Pelantikan Hukum Tua Kabupaten Minahasa Belum Akan Dilantik Pada 6 Juli 2026
Tim Fasilitasi TJSL Sudah Berjalan, Bapperida & DPMPTSP Kota Bekasi Siapkan Sistem Aplikasi
Masih Berproses, Panitia Pilhut Desa Kamangta Akhirnya Diperiksa Terkait Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Pilhut 2026

Berita Terkait

Kamis, 9 Juli 2026 - 19:20 WIB

Tim Hukum Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa Jadi Sorotan, Masyarakat Minta Bupati Batalkan Pelantikan HK: Banyak Sengketa

Kamis, 9 Juli 2026 - 16:55 WIB

Masyarakat Menggugat, Tim Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa 2026 Dinilai Tidak Netral: Masyarakat Akan Gelar Aksi Damai

Senin, 6 Juli 2026 - 15:30 WIB

Wali Kota Bekasi Apresiasi HUT ke-51 PSM Kota Bekasi, Ajak Lansia Tetap Sehat dan Produktif

Sabtu, 4 Juli 2026 - 10:29 WIB

Gugatan Pilhut Kamangta Berlanjut, Kini Giliran Klarifikasi Penggugat Oleh Tim Panitia Kabupaten Minahasa

Kamis, 2 Juli 2026 - 17:24 WIB

Pelantikan Hukum Tua Kabupaten Minahasa Belum Akan Dilantik Pada 6 Juli 2026

Berita Terbaru