Sudah Puluhan Pejabat Diperiksa, Namun Hingga Akhir 2024 Polres Minsel Belum Tetapkan Satupun Kadis atau Kumtua Sebagai Tersangka Korupsi

- Jurnalis

Selasa, 31 Desember 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: kantor Mapolres Minsel (atas), oknum Kadis Kesehatan saat diperiksa Unit Tipidkor Polres Minsel (bawah)

Foto: kantor Mapolres Minsel (atas), oknum Kadis Kesehatan saat diperiksa Unit Tipidkor Polres Minsel (bawah)

MINSEL, TelusurNews,- Hingga di penghujung Tahun 2024 Polres Minsel belum dapat menuntaskan penanganan hukum dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) yang telah memeriksa sedikitnya 30 orang Kepala Dinas (kadis), Kepala Badan (kaban), Hukum Tua (Kumtua), Camat, kontraktor, dan beberapa Aparatur Sipil Negara lainnya di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Selatan.

Diantaranya yang diperiksa ada Kadis Kesehatan Minahasa Selatan (Minsel), Kumtua Desa Tenga, dan salah satu Kepala Bidang di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Minsel, dan beberapa ASN lainnya.

Semuanya terindikasi dugaan penyalahgunaan anggaran pemerintah. Namun hingga saat ini tak satupun yang telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Polres Minsel. Padahal, Polda Sulawesi Utara (Sulut) dalam hal ini Kapolda Sulut sedang gencar-gencarnya menggaungkan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Bumi Nyiur Melambai.

Baca Juga :  Sukseskan Program Kasuari, Satgas Binmas Ops Damai Cartenz Lakukan Pengecekan Rutin Spot Peternakan Binaan

Dan paling utama adalah Presiden Indonesia Prabowo Subianto lewat Program Asta Cita sedang tegasnya melakukan pemberantasan Korupsi di Indonesia.

Sementara itu Kapolres Minsel AKBP Arianto Salkery lewat Kasat Reskrim Polres Minsel AKP Ahmad A.A. Pratama mengatakan, Polres Minsel akan memaksimalkan penanganan Tipidkor di tahun 2025 nanti.

“Banyak info dari masyarakat yang kami tindak lanjut dan semuanya sedang berproses. Kami akan maksimalkan di tahun depan,” ujarnya, Senin (30/12/2024).

Baca Juga :  Sukses, Pemkot Jakbar dan LKB Gelar Hajatan Anak Yatim di Meruya Utara

Merespon apa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Jajaran Polda Sulut, aliansi masyarakat anti korupsi lewat ormas-ormas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengapresiasi dan mendukung Polda Sulut dalam pemberantasan korupsi. Besar harapan masyarakat Sulut khususnya masyarakat Minahasa Selatan akan adanya penetapan tersangka bagi oknum-oknum yang telah diperiksa oleh pihak Kepolisian.

“Ya tentunya kami sebagai perwakilan dari masyarakat sangat berharap agar Kepolisian khususnya Kepolisian Resor Minsel agar benar-benar menuntaskan apa yang sudah dimulai, yaitu penetapan tersangka bagi oknum terduga korupsi, agar masyarakat tidak hilang kepercayaan terhadap Kepolisian Minsel,” ujar Ketua LI-TIPIKOR Indonesia Timur Yosep L.

Penulis : Toar Lengkong

Editor : Toar Lengkong

Berita Terkait

Tim Hukum Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa Jadi Sorotan, Masyarakat Minta Bupati Batalkan Pelantikan HK: Banyak Sengketa
Masyarakat Menggugat, Tim Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa 2026 Dinilai Tidak Netral: Masyarakat Akan Gelar Aksi Damai
Ada apa Kejari Kota Bekasi Jadwalkan Periksa Pimpinan Disdagperin
‎Sidang Pembuktian Praperadilan SP3 Polres, Kuasa Hukum dan Pemohon Desak Hakim Membuka Kembali Kasus
Delapan Dugaan Pelanggaran Pilhut Desa Kamangta Oleh Panitia Terungkap dalam Klarifikasi, Masyarakat Desak Penegakan Aturan
Sidang Praperadilan Kedua di PN Bekasi: Pemohon Uji Sahnya SP2 Lid Polres Metro Bekasi Kota
Wali Kota Bekasi Apresiasi HUT ke-51 PSM Kota Bekasi, Ajak Lansia Tetap Sehat dan Produktif
SMSI dan ADPEDNAS Teken Perjanjian Kerja Sama, 3.181 Media Siber Kawal Program Desa

Berita Terkait

Kamis, 9 Juli 2026 - 19:20 WIB

Tim Hukum Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa Jadi Sorotan, Masyarakat Minta Bupati Batalkan Pelantikan HK: Banyak Sengketa

Kamis, 9 Juli 2026 - 16:55 WIB

Masyarakat Menggugat, Tim Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa 2026 Dinilai Tidak Netral: Masyarakat Akan Gelar Aksi Damai

Selasa, 7 Juli 2026 - 17:54 WIB

Ada apa Kejari Kota Bekasi Jadwalkan Periksa Pimpinan Disdagperin

Selasa, 7 Juli 2026 - 12:30 WIB

‎Sidang Pembuktian Praperadilan SP3 Polres, Kuasa Hukum dan Pemohon Desak Hakim Membuka Kembali Kasus

Senin, 6 Juli 2026 - 23:50 WIB

Delapan Dugaan Pelanggaran Pilhut Desa Kamangta Oleh Panitia Terungkap dalam Klarifikasi, Masyarakat Desak Penegakan Aturan

Berita Terbaru