Sudah Puluhan Pejabat Diperiksa, Namun Hingga Akhir 2024 Polres Minsel Belum Tetapkan Satupun Kadis atau Kumtua Sebagai Tersangka Korupsi

- Jurnalis

Selasa, 31 Desember 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: kantor Mapolres Minsel (atas), oknum Kadis Kesehatan saat diperiksa Unit Tipidkor Polres Minsel (bawah)

Foto: kantor Mapolres Minsel (atas), oknum Kadis Kesehatan saat diperiksa Unit Tipidkor Polres Minsel (bawah)

MINSEL, TelusurNews,- Hingga di penghujung Tahun 2024 Polres Minsel belum dapat menuntaskan penanganan hukum dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) yang telah memeriksa sedikitnya 30 orang Kepala Dinas (kadis), Kepala Badan (kaban), Hukum Tua (Kumtua), Camat, kontraktor, dan beberapa Aparatur Sipil Negara lainnya di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Selatan.

Diantaranya yang diperiksa ada Kadis Kesehatan Minahasa Selatan (Minsel), Kumtua Desa Tenga, dan salah satu Kepala Bidang di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Minsel, dan beberapa ASN lainnya.

Semuanya terindikasi dugaan penyalahgunaan anggaran pemerintah. Namun hingga saat ini tak satupun yang telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Polres Minsel. Padahal, Polda Sulawesi Utara (Sulut) dalam hal ini Kapolda Sulut sedang gencar-gencarnya menggaungkan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Bumi Nyiur Melambai.

Baca Juga :  Bakamla RI Gagalkan Transaksi BBM Ilegal di Perairan Batam

Dan paling utama adalah Presiden Indonesia Prabowo Subianto lewat Program Asta Cita sedang tegasnya melakukan pemberantasan Korupsi di Indonesia.

Sementara itu Kapolres Minsel AKBP Arianto Salkery lewat Kasat Reskrim Polres Minsel AKP Ahmad A.A. Pratama mengatakan, Polres Minsel akan memaksimalkan penanganan Tipidkor di tahun 2025 nanti.

“Banyak info dari masyarakat yang kami tindak lanjut dan semuanya sedang berproses. Kami akan maksimalkan di tahun depan,” ujarnya, Senin (30/12/2024).

Baca Juga :  Terkait Perubahan Rombel dan Sistem Penerimaan Murid Baru 2025, Ahmadi: 44 Siswa Per Rombel

Merespon apa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Jajaran Polda Sulut, aliansi masyarakat anti korupsi lewat ormas-ormas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengapresiasi dan mendukung Polda Sulut dalam pemberantasan korupsi. Besar harapan masyarakat Sulut khususnya masyarakat Minahasa Selatan akan adanya penetapan tersangka bagi oknum-oknum yang telah diperiksa oleh pihak Kepolisian.

“Ya tentunya kami sebagai perwakilan dari masyarakat sangat berharap agar Kepolisian khususnya Kepolisian Resor Minsel agar benar-benar menuntaskan apa yang sudah dimulai, yaitu penetapan tersangka bagi oknum terduga korupsi, agar masyarakat tidak hilang kepercayaan terhadap Kepolisian Minsel,” ujar Ketua LI-TIPIKOR Indonesia Timur Yosep L.

Penulis : Toar Lengkong

Editor : Toar Lengkong

Berita Terkait

Jadi Sorotan, Anggaran BumDes Makaaruyen Modoinding Diduga Disalahgunakan
Praktisi Hukum Sulut Soroti Sengketa Pilhut Tumpaan Minsel 2022: Kenapa Bupati Berani Tidak Jalankan Putusan
Pemdes Pinaling Amurang Timur Gelar HUT Desa Ke 135 Tahun, Berbagai Lomba Diadakan
Erupsi Anak Krakatau Berdampak ke Bekasi, Tri Minta Perhatian Lebih untuk Anak dan Lansia
Dugaan Penipuan Berbalik Jadi Laporan Dugaan Pemerasan, Kuasa Hukum Gandhi Buka Suara
Dugaan Maladministrasi Pelayanan Publik Di PN Manado Jadi Sorotan Tajam
Prahara Pilhut Desa Tumpaan Minsel Perlu Ditinjau Kembali, Kumtua Hasil SK Bupati Justru Terindikasi Langgar UU Telekomunikasi
Sebanyak 1.034 Warga Binaan Lapas Kelas IIA Bekasi Terima Remisi Saat HUT Kemerdekaan RI ke-81

Berita Terkait

Kamis, 10 September 2026 - 12:12 WIB

Praktisi Hukum Sulut Soroti Sengketa Pilhut Tumpaan Minsel 2022: Kenapa Bupati Berani Tidak Jalankan Putusan

Senin, 7 September 2026 - 17:51 WIB

Pemdes Pinaling Amurang Timur Gelar HUT Desa Ke 135 Tahun, Berbagai Lomba Diadakan

Minggu, 6 September 2026 - 17:03 WIB

Erupsi Anak Krakatau Berdampak ke Bekasi, Tri Minta Perhatian Lebih untuk Anak dan Lansia

Jumat, 4 September 2026 - 20:13 WIB

Dugaan Penipuan Berbalik Jadi Laporan Dugaan Pemerasan, Kuasa Hukum Gandhi Buka Suara

Selasa, 1 September 2026 - 16:04 WIB

Dugaan Maladministrasi Pelayanan Publik Di PN Manado Jadi Sorotan Tajam

Berita Terbaru