KOTA BEKASI – Polemik terkait anggaran rumah dinas Wali Kota Bekasi Tri Adhianto sebesar Rp1,5 miliar per tahun menuai sorotan. Juga dari Aktivis sosial-kemanusiaan Kota Bekasi, Frits Saikat, menilai penggunaan anggaran tersebut tidak mencerminkan kepemimpinan yang berlandaskan empati terhadap masyarakat.
Menurut Frits, problem utama bukan sekadar besarnya anggaran, melainkan soal moralitas dalam mengelola fasilitas negara di tengah kondisi ekonomi warga yang sedang sulit.
“Kalau bicara visi jabatan, seharusnya Pak Tri lebih mengedepankan pengabdian, bukan sekadar kepentingan pribadi. Etika, kepatutan, dan empati seharusnya ditunjukkan melalui sikap bijak dalam menggunakan fasilitas yang sudah ada,” ujar Frits, Selasa (9/9/2025).
Ia menilai Wali Kota saat ini justru terlihat lebih mementingkan kepentingan pribadi ketimbang kesejahteraan warganya.
“Kalau pengabdian jadi landasan, maka kebijakan yang diambil akan lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat. Tapi kalau yang didahulukan adalah ‘nafkah’, maka segala cara dianggap wajar demi menambah pundi-pundi, meskipun mengorbankan moralitas kepemimpinan,” tegasnya.
Frits pun membandingkan kondisi anggaran rumah dinas dengan realitas sosial masyarakat Bekasi.
“Banyak warga yang rumahnya sudah tidak layak huni, sementara wali kotanya justru memaksimalkan anggaran rumah tangga untuk kenyamanan pribadi. Ini jelas melukai rasa keadilan masyarakat,” tambahnya.
Atas dasar itu, Frits mendesak Tri Adhianto untuk menunjukkan sikap kepemimpinan yang lebih berpihak pada rakyat.
“Saya melihat Pak Tri saat ini tidak memiliki kepedulian yang nyata terhadap kondisi warganya. Seharusnya, seorang pemimpin hadir dengan empati, bukan sebaliknya,” tandasnya.
