Kunjungi Petani Sawit KOPSA-M Riau, Ketum SMSI Ingatkan Komitmen Presiden Kepada Moeldoko, Kapolri dan Erick Thohir

- Jurnalis

Kamis, 14 Oktober 2021 - 17:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOGOR, Telusur News – Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) kunjungi 2 petani sawit dan pengurus Koperasi Petani Sawit Makmur (KOPSA-M) Riau di Bogor (07/10/2021).

Usai mengunjungi petani dan pengurus koperasi tersebut, Firdaus mengatakan “petani dan pengurus koperasi tersebut masih proses masuk dalam perlindungan saksi dan Korban (LPSK). Dua petani sawit dan pengurus Koperasi Petani Sawit Makmur (KOPSA-M) dari Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Riau tersebut memohon perlindungan dari dugaan kriminalisasi yang dilakukan mafia tanah,” kata Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus, usai bertemu 2 orang petani sawit Kopsa-M, Kamis (07/10/2021) di Jakarta.

Terkait dengan dugaan kriminalisasi yang dilakukan mafia tanah tersebut, Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus, mengapresiasi komitmen Presiden Jokowi yang disampaikan di Istana Bogor Rabu (22/9/2021).

Pada kesempatan tersebut, dengan tegas Presiden menyampaikan komitmennya dengan memerintahkan kepada jajaran Polri untuk tidak ragu-ragu dalam memberantas mafia-mafia tanah “Kepada jajaran Polri saya minta jangan ragu-ragu mengusut mafia-mafia tanah,” ujar Jokowi saat memberikan penyerahan sertifikat redistribusi tanah objek reforma agraria di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (22/9/2021).

“Oleh karenanya kami mendesak Kapolri untuk melindungi rakyat dan pengurus Kopsa-M Riau di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Riau dari dugaan kriminalisasi yang dilakukan mafia tanah yang sedang memperjuangkan hak-haknya dari ancaman kriminalisasi”. Tandas Firdaus.
Apa yang disampaikan Firdaus ini merupakan perwujudan dari konsisten SMSI mengawal arahan dan penegasan Presiden Jokowi yang berkomitmen penuh dalam memberantas mafia tanah, sebagaimana disampaikan Jokowi akhir September lalu.

Baca Juga :  Terkait Produktivitas Jagung Nasional, Berikut Arahan Presiden Terhadap Menteri Pertanian

Sebagaimana diketahui saat ini 997 petani anggota Koperasi Petani Sawit Makmur (KOPSA-M) Riau sedang menuntut hak-haknya untuk mendapatkan kehidupan yang layak yang telah diambil oleh PTPN V sebagai bapak angkat dalam skema pola Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) namun meski Kebun Kelapa Sawit dinyatakan kebun gagal tetapi petani tetap dibebani hutang yang terus membesar diduga kuat dana petani dan koperasi dikorupsi oleh oknum-oknum di PTPN V.

Buntut dari perjuangan ini, diduga dua orang petani dikriminalisasi sebagai langkah pelemahan terhadap perjuangan para petani tersebut.

Kasus ini sendiri bermula pada tahun 2003 dengan ditanda-tangani Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit pola KKPA untuk anggota koperasi seluas 2.000 ha antara KOPSA—M Riau dan PTPN-V. Antara tahun 2003 sampai 2009, PTPN-V melaksanakan pembangunan kebun KKPA. Selama pembangunan berjalan Pengurus diminta untuk menandatangani surat pengakuan hutang pada Bank Agro untuk pembangunan kebun KKPA seluas 2050 ha dengan total hutang Rp. 52 milyar.

Berdasarkan dokumen yang diterima oleh Ketua Umum SMSI Pusat saat Ketua Kopsa-M Riau Dr. Anthony Hamzah berkunjung ke kantor pusat SMSI (11/12/2020), diketahui Pengelolaan kebun dengan jumlah lahan tertanam seluas 2.050 Hektar tersebut dilakukan dengan pola Singel Management dimana PTPN V (persero) bertindak selaku pengelola penuh mulai dari perawatan kebun hingga pengelolaan hasil kebun. Namun, pengelolaan kebun tidak dilakukan secara optimal sesuai standar yang seharusnya, sehingga menurut hasil penilaian fisik kebun oleh Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar, kebun yang dimitrakan dengan PTPN V tersebut dinyatakan sebagai kebun gagal.

Baca Juga :  Tidak Ada Air, Warga Keluhkan Pembuatan Toilet Air Terjun Popontolen yang Dinilai Tidak Sesuai, Kumtua: Anggaran Hanya 20 Juta

Namun ironisnya per tahun 2017 para petani yang tergabung di Koperasi Petani Sawit Makmur (KOPSA-M) Riau ditagihkan hutang pembangunan kebun secara utuh dan bunga berbunga yang saat ini mencapai Rp. 136 Milyar.

“Persoalan menjadi lebih pelik manakala diketahui bahwa dari total 2.050 hektar lahan yang dikerjasamakan ternyata sekitar 750 hektar telah beralih ke pihak lain, diduga akibat telah dijual oleh oknum di PTPN V,” kata Firdaus.

“Saya kira sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk mengingatkan Bapak Moeldoko selaku kepala KSP, Bapak Kapolri dan Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN, untuk mengawal komitmen Bapak Presiden untuk memberantas mafia tanah dan sekalian bersih-bersih di PTPN”. Tandas Firdaus
Ini juga sejalan dengan penegasan Erick Thohir dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI akhir September lalu. Pada saat itu Menteri Erick Thohir mengatakan, adanya perilaku koruptif dibalik utang jumbo yang dimiliki oleh PT Perkebunan Nusantara (Persero) alias PTPN, Ini merupakan penyakit lama, yang sudah dia tahu, dan ini seperti suatu korupsi terselubung yang memang harus dibuka dan harus dituntut orang yang melakukan. Ungkapnya saat itu.

“Oleh karenanya kami mendesak Pak Menteri untuk membuka kasus-kasus korupsi terselubung di PTPN V terkait Kerjasama antara PTPN V dengan Koperasi Petani Sawit Makmur (KOPSA-M) di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau,” kata Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus, usai bertemu 2 orang petani sawit Kopsa-M, Kamis (07/10/2021) di Jakarta. *** (SMSI)

Berita Terkait

Disdukcapil Kota Bekasi Gelar FKP Pelayanan Administrasi Kependudukan
Oknum ASN Pejabat Kumtua Sapa Barat Langgar UU Pers dan UU KIP, Bertolak Belakang Slogan Bupati Minsel: Hukum Adalah Panglima Tertinggi
Ketua PWI Bekasi Hadiri FKP Pelayanan Administrasi Kependudukan
Kepedulian Terhadap Sesama, Kodim 0507/Bekasi Selenggarakan Pemotongan Hewan Kurban Idul Adha 1445 H
Satu Dekade Reforma Agraria, Cerita Masyarakat Eks Pengungsi Timor-Timur yang Akhirnya Sah Terima Sertipikat
Sikap AWPI Kabupaten Bekasi Terkait Pelaksanaan PPDB online 2024
Pemkab Minsel Diduga Koleksi Beberapa Oknum Pejabat Kumtua Nakal Penghisap Anggaran Dandes, Terbaru Oknum Pj Kumtua Sapa Barat Kecamatan Tenga
Memupuk Toleransi Beragama: Komandan Lanud Husein Sastranegara Kunjungi Gereja Oikumene Lanud Husein Sastranegara

Berita Terkait

Rabu, 19 Juni 2024 - 10:28 WIB

Disdukcapil Kota Bekasi Gelar FKP Pelayanan Administrasi Kependudukan

Rabu, 19 Juni 2024 - 10:23 WIB

Oknum ASN Pejabat Kumtua Sapa Barat Langgar UU Pers dan UU KIP, Bertolak Belakang Slogan Bupati Minsel: Hukum Adalah Panglima Tertinggi

Rabu, 19 Juni 2024 - 10:12 WIB

Ketua PWI Bekasi Hadiri FKP Pelayanan Administrasi Kependudukan

Senin, 17 Juni 2024 - 15:47 WIB

Kepedulian Terhadap Sesama, Kodim 0507/Bekasi Selenggarakan Pemotongan Hewan Kurban Idul Adha 1445 H

Minggu, 16 Juni 2024 - 21:55 WIB

Satu Dekade Reforma Agraria, Cerita Masyarakat Eks Pengungsi Timor-Timur yang Akhirnya Sah Terima Sertipikat

Minggu, 16 Juni 2024 - 15:53 WIB

Pemkab Minsel Diduga Koleksi Beberapa Oknum Pejabat Kumtua Nakal Penghisap Anggaran Dandes, Terbaru Oknum Pj Kumtua Sapa Barat Kecamatan Tenga

Minggu, 16 Juni 2024 - 13:35 WIB

Memupuk Toleransi Beragama: Komandan Lanud Husein Sastranegara Kunjungi Gereja Oikumene Lanud Husein Sastranegara

Sabtu, 15 Juni 2024 - 19:17 WIB

Ketua MPR RI Bamsoet: Tulisan Prabowo di Newsweek Tajam, Cerdas, dan Bernas

Berita Terbaru