MINSEL, TelusurNews,- Pada 12 Oktober 2022 nanti Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) akan menggelar Pemilihan Hukum Tua (Pilhut).
Namun sangat disayangkan, hanya akan digelar di 42 desa di 14 Kecamatan. Dan masih ada 125 desa yang masih tertunda hingga 2025, usai Pilkada 2024.
Alasanya, anggaran Pilhut tidak memadahi.
Namun, belakangan terkuak, ada pembelian Kendaraan Dinas (kendis) untuk Bupati dan Wakil Bupati berharga miliaran. Justru dilakukan saat ada Refocusing Anggaran, dan pengurangan anggaran sosial bagi masyarakat di tengah pandemi Covid-19 2021 lalu.
Terkini, alasan lainnya terkuak adalah alasan keamanan pasca bencana abrasi.
Bandingkan, saat lagi tinggi-tingginya tingkat penularan Covid-19 di 2021 lalu.
Pemkab Minsel justru bisa membeli kendis harga fantastis Rp 3.058.000.000 (tiga miliar lima puluh delapan juta rupiah), di saat rakyat harus menderita karena pemotongan anggaran kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
Jika berbicara anggaran, seharusnya untuk masalah anggaran bisa teratasi. Pasalnya pada APBD 2021, memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 41 miliar. Anggaran tersebut untuk penggunaannya ditata pada APBD Perubahan 2022.
Informasi diperoleh saat pembahasan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) APBD 2021 yang digelar secara terbuka pada waktu lalu. Tercantum SILPA sebesar Rp 41 miliar.
Tidak hanya itu, anggaran penyelenggaran Pilhut juga dapat diambil sebagian di APBDes, dan hampir semua desa diketahui menganggarkannya.
Dengan semua anggaran itu, seharusnya dapat dipakai untuk menutup defisit penyelenggaraan Pilhut. Sehingga 125 desa tidak perlu menanti hingga 2025.
Kalaupun tidak dapat dilaksanaaan bersamaan di 12 Oktober, masih dapat digelar pada bulan November atau Desember 2022.
Disamping itu, warga masyarakat Minsel sudah jenuh dipimpin oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan status pelaksana tugas (Plt) Hukum Tua.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPRD Minsel Orwin Tengor kepada media.
“Waktu itu kita sudah sampaikan Pilhut seharusnya tidak ada masalah dengan anggaran. Toh anggaran Rp 2,3 miliar yang sudah ditata masih dapat ditata. Seperti dikatakan tadi SILPA yang anggarannya masih cukup besar. Jadi sekali lagi saya tegaskan, tidak ada alasan anggaran hingga Pilhut di 125 desa harus ditunda 2025,” katanya. (tl)
