KOTA BEKASI – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya laksanakan forum diskusi bertemakan “Menyikapi Pengelolaan Sistem Pendidikan di Kota Bekasi” pada Jum’at (19/7/2024) di Aula Gedung Biru PWI Bekasi Raya Marga Jaya, Bekasi Selatan Kota Bekasi.
“Tujuan forum ini untuk mendapatkan jawaban atas kegelisahan orangtua murid setiap menjelang tahun ajaran baru dalam pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) online yang selalu kisruh,” kata Ade Muksin, Ketua PWI Bekasi di ruang kerjanya.
PWI Bekasi Raya mengundang para narasumber yang berkompeten di bidang pendidikan, bidang hukum dan pemerhati khusus pendidikan, dan sangat disayangkan Pj. Wali Kota atau dinas terkait tidak hadir.
PWI Bekasi Raya mengundang Pj. Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad sebagai narasumber utama, juga narasumber Dr. Anggreany Haryani Putri., S.H., M.H (Akademisi/Dosen di Universitas Bhayangkara), narasumber Jeffry Ruby Tampubolon., S.H (Praktisi Hukum) dan Pengamat Pendidikan Teungku Imam Kobul dari LSM Sapulidi.
Dr. Anggreany menyatakan bahwa terjadi down grade pendidikan pada sekolah-sekolah unggulan negeri saat sistem zonasi dilaksanakan. Dia juga mengatakan bahwa sistem NEM (Nilai Evaluasi Murni) yang pernah dilakukan sebelumnya juga harus mengikuti perkembangan jaman.
“Saya melihatnya seperti itu dan sistem sekarang harus disempurnakan, agar kualitas sekolah unggulan harusnya makin naik gradenya dengan menyaring siswa masuk melalui sistem zonasi. Juga, disertai dengan kriteria-kriteria lain seperti ketrampilan atau juga diterapkan nilai standarisasi.
Jadi gak juga ujug-ujug karena dekat sekolah jadi langsung diterima khususnya untuk sekolah-sekolah unggulan tersebut,” papar Dr. Anggreany yang juga merupakan dosen universitas swasta.
Sementara, Jeffry Ruby Tampubolon S.H sebagai praktisi hukum, menyatakan bahwa diduga pemicu kisruh tahunan PPDB Online Kota Bekasi dikarenakan ada oknum yang mencari keuntungan pribadi terhadap sistem yang belum sempurna.
“Dugaan ini karena seringnya ada aduan masyarakat, terkait polemik PPDB tidak transparan dan waktu sosialisasi yang sempit. Sehingga warga masyarakat terpaksa menerima keterangan sepihak dari sekolah tujuan,” tuturnya.
Jeffry menambahkan, masih terdengar praktek calo yang memasang tarif tertentu untuk masuk ke sekolah negeri khususnya SMP dan SMA.
“Saya pernah mensomasi beberapa sekolah negeri dan dalam forum ini juga, saya juga mau mengumumkan bahwa saya siap membantu bila memang ada data-data aduan disertai pembandingnya lengkap, saya somasi pihak sekolah bila ditemukan kecurangan PPDB Kota Bekasi,” tegas Jeffry.
Senada, Teungku Imam Kobul, menjelaskan bahwa khusus untuk masuk SMP dan SMA/SMK masih diperlukan tambahan unit sekolah baru di masing-masing Kelurahan atau Kecamatan di Kota Bekasi.
“Jumlah sekolah negri yang ada sekarang, tidak simetris dengan kebutuhan terhadap jumlah penerimaan peserta didik baru. Kalau menurut data yang saya punya, diperlukan jumlah hampir dua kali lipat unit sekolah baru dari jumlah yang ada sekarang,” paparnya.
Atau solusinya, lanjut Bang Imam adalah sekolah-sekolah unggulan swasta juga ikut membantu dengan memberikan bea siswa khususnya kepada anak-anak yang tidak mampu disertai juga alokasi 20 persen dari APBD Kota Bekasi.
“Alokasi APBD 20% ditujukan untuk pendidikan, juga bisa membantu anak-anak kurang mampu tersebut bersekolah di sekolah-sekolah swasta,” ungkap Bang Imam.
Acara diskusi interaktif yang berdurasi hampir dua jam tersebut, dipandu oleh Dicky M Siregar dan diakhiri dengan acara tanya-jawab antara audien yang hadir dan closing statement dari para narasumber. (MD)
