MINSEL, TelusurNews,- Klaim menang 38,9 persen dari 2 (dua) kompetitor lainnya, hasil perolehan suara pasangan calon (paslon) Franky Donny Wongkar dan Theo Kawatu atau FDW-TK dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Minahasa Selatan 2024, dinilai sarat kecurangan.
Hal tersebut didasari dengan banyak beredarnya gambar maupun gambar suara atau video yang memperlihatkan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan massif (TSM).
Seperti yang sementara bergulir di Pengadilan Negeri Amurang Minahasa Selatan (Minsel) atas pelanggaran Pilkada yang dilakukan oleh Pejabat (Pj) Hukum Tua (kumtua) Desa Tumani Utara Kecamatan Maesaan, Tompasobaru. Oknum Kumtua dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Amurang dengan tuntutan hukuman selama 2 bulan penjara dan denda 1 juta.
Kumtua Tumani Utara Tirsa Sondakh merupakan Pj Kumtua yang ditunjuk dan diangkat oleh Bupati FDW selaku petahana dalam Pilkada Minsel.
Tirsa Sondakh dalam persidangan telah mengakui mengajak warganya untuk memasang panji partai dan pasangan calon.
Selain itu, sebelumnya ada oknum Pj Kumtua Tambelang Kecamatan Maesaan yang tertangkap kamera menghadiri kegiatan partai pengusung yang dihadiri oleh paslon FDW-TK.
Oknum Kumtua ini juga diketahui melakukan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) satu hari sebelum hari pencoblosan, dimana hal tersebut dilarang atau tidak diperbolehkan.
Tidak hanya itu, ada juga Pj Kumtua Desa Tumpaan Baru yang kedapatan mengikuti kampanye paslon FDW-TK. Serta banyak bukti lainnya yang sudah dilaporkan baik ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Minsel dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Minsel.
Terkait pelanggaran Pilkada, salah satu paslon yaitu Petra Yani Rembang dan Fredde Aries Massie atau PYR-FAM diketahui telah mendaftarkan gugatan di Mahkama Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), dengan nonor registrasi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (APPP), nomor: 118/PAN.MK/e-AP3/12/2024. Yang didaftarkan pada 6 Desember 2024, pukul 22:54:33. Dengan Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) Minsel.
Sebagian besar warga Minsel kemudian berharap hukum dan keadilan dapat ditegakkan, sesuai undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Kami sudah melaporkan indikasi kecurangan pelanggaran ke Bawaslu, kami harap Bawaslu tetap netral, independen, dan profesional, tentunya harapan masyarakat persoalan yang masuk di sana sudah diproses, karena untuk keadilan,” ujar Tim Hukum PYR-FAM, pada beberapa waktu lalu.
Dan jika terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam Pilkada, maka paslon FDW-TK yang saat ini sudah menang melalui hasil rekapitulasi KPU Minsel, bisa-bisa akan didiskualifikasi dalam Pilkada Minsel 2024.
“Sudah ada beberapa perkara yang sudah kami ikuti di Bawaslu Minsel, namun yang kami lihat yang sudah naik tahap penuntutan baru satu perkara, informasi yang kami dapati ada satu lagi yang masih tahap penyidikan,” ungkap JPU Kejaksaan Negeri Minsel-Mitra. (toar)
Penulis : Toar Lengkong
Editor : Toar Lengkong
