“Solusi jangka pendek seperti volunteer harusnya dibarengi dengan upaya sistematis, termasuk revisi aturan yang menghambat penambahan guru honorer. Kita butuh solusi nyata, bukan sekadar tambal sulam,” -Faisal S.E, Wakil Ketua II DPRD Kota Bekasi-
KOTA BEKASI – Kekurangan tenaga pengajar menjadi persoalan baru bagi Pemkot Kota Bekasi menjelang PPDB Online dilaksanakan.
Wakil Ketua II DPRD Kota Bekasi, Faisal, menyarankan agar program volunteer tenaga pendidik yang digagas melalui kerja sama Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dengan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) diperluas.
Artinya dapat melibatkan masyarakat umum dan kampus-kampus lain di Bekasi. Ia juga mendorong Pemkot dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) untuk mencari solusi permanen mengatasi kekurangan 2.600 guru.
“Program volunteer dengan UNJ mungkin solusi sementara, tapi jangan hanya bergantung pada satu kampus. Buka juga pendaftaran untuk warga yang ingin jadi relawan, lalu diseleksi oleh Pemkot,” ujar Faisal dalam sebuah wawancara.
Ia menambahkan, Pemkot perlu menjajaki kerja sama dengan perguruan tinggi di Kota Bekasi serta mempertimbangkan kebijakan fleksibilitas rombongan belajar (rombel).
“Dulu SMP bisa mengelola 10-13 rombel, tapi tahun lalu dipatok hanya 7 oleh Pj Wali Kota. Ini malah menimbulkan masalah baru. Jika sekolah sanggup 12 rombel, seharusnya diperbolehkan,” tegasnya.
Faisal juga meminta Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pembukaan Unit Sekolah Baru (USB) dan kekurangan guru.
“Ini bukan hanya tanggung jawab Pemkot, tapi juga Kemenpan sebagai pemegang kebijakan tenaga honorer,” jelasnya. (Adv/Setwan)
