Tindaklanjut Dialog dan Diskusi, Organisasi LAKI dan PWI Bekasi Raya Bentuk Tim Investigasi Independen Program CSR di Kota Bekasi

- Jurnalis

Sabtu, 11 Oktober 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KOTA BEKASI – Menindaklanjuti hasil Dialog Publik dan Diskusi Media bertema “Transparansi CSR di Kota Bekasi” yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya pada Kamis, 9 Oktober 2025, serta menjawab kegelisahan warga Kota Bekasi mengenai ketertutupan dan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR), Lembaga Anti Korupsi Indonesia (LAKI) dan PWI Bekasi Raya secara resmi membentuk Tim Investigasi CSR Independen.

Tim ini akan bekerja secara lintas lembaga, independen, dan berbasis data publik untuk memastikan bahwa setiap program CSR di Kota Bekasi dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

*Ketua Umum LAKI: CSR Jangan Jadi Alat Politisasi dan Gratifikasi*

Baca Juga :  Ketua SMSI Kota Bekasi Apresiasi Nawacita Award yang Akan Digelar

Ketua Umum LAKI, Burhanudin, S.H., menyatakan bahwa pembentukan tim ini merupakan bentuk langkah nyata masyarakat sipil untuk mencegah penyalahgunaan CSR sebagai alat politik atau gratifikasi terselubung.

“CSR adalah amanah sosial perusahaan kepada masyarakat, bukan alat pencitraan pejabat. Banyak kegiatan di Bekasi yang diklaim sebagai CSR, padahal dananya tidak jelas sumber dan penggunaannya. Ini harus kita buka secara objektif dan transparan,” ujar Burhanudin, Sabtu (11/10/2025).

Ia menegaskan, LAKI akan mengawal penuh setiap proses investigasi, termasuk menelusuri adanya proyek-proyek CSR yang berpotensi tumpang tindih dengan APBD atau menjadi kedok kepentingan kelompok tertentu.

*Ketua PWI Bekasi Raya: Pers Harus Kawal Keterbukaan dan Akuntabilitas CSR*

Baca Juga :  E-Open, Aplikasi Pelayanan Kependudukan Kota Bekasi Menuai Kritik Tajam

Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, menambahkan bahwa kegelisahan publik terhadap pelaksanaan CSR di Kota Bekasi bukan tanpa alasan. Banyak warga dan aktivis mempertanyakan ketidakjelasan aliran dana, pemilihan program, serta peran pejabat daerah dan legislatif dalam penyaluran CSR.

“Hasil dialog publik yang kami gelar pada 9 Oktober lalu menunjukkan satu kesimpulan besar: warga tidak tahu ke mana CSR disalurkan, siapa yang menentukan, dan bagaimana pengawasannya. Maka, pembentukan Tim Investigasi ini menjadi tindak lanjut moral sekaligus profesional dari insan pers dan pegiat antikorupsi,” tegas Ade.

Menurutnya, PWI Bekasi Raya akan menempatkan jurnalis-jurnalis berpengalaman di bidang liputan investigatif dan advokasi publik untuk mendampingi kerja tim. (Rls)

Berita Terkait

‎‎Restrukturisasi Pokja Wartawan Kota Bekasi, Ketua Pokja Ainsyam: Komitmen Eksistensi‎
Wakil Wali Kota Bekasi Tinjau Hari Pertama Masuk Sekolah, Pastikan Kesiapan SMP Negeri Sambut Tahun Ajaran Baru 2026
Wali Kota Bekasi Tinjau Hari Pertama Sekolah di SMPN 12 Kota Bekasi, Pastikan MPLS Berjalan Optimal
PWI Pusat Tetapkan Reaktivasi Keanggotaan hingga Akhir 2026, Konferensi Wajib Mengacu SKEP Baru
Tim Hukum Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa Jadi Sorotan, Masyarakat Minta Bupati Batalkan Pelantikan HK: Banyak Sengketa
Masyarakat Menggugat, Tim Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa 2026 Dinilai Tidak Netral: Masyarakat Akan Gelar Aksi Damai
Ada apa Kejari Kota Bekasi Jadwalkan Periksa Pimpinan Disdagperin
‎Sidang Pembuktian Praperadilan SP3 Polres, Kuasa Hukum dan Pemohon Desak Hakim Membuka Kembali Kasus

Berita Terkait

Selasa, 14 Juli 2026 - 11:38 WIB

‎‎Restrukturisasi Pokja Wartawan Kota Bekasi, Ketua Pokja Ainsyam: Komitmen Eksistensi‎

Senin, 13 Juli 2026 - 22:28 WIB

Wakil Wali Kota Bekasi Tinjau Hari Pertama Masuk Sekolah, Pastikan Kesiapan SMP Negeri Sambut Tahun Ajaran Baru 2026

Senin, 13 Juli 2026 - 22:25 WIB

Wali Kota Bekasi Tinjau Hari Pertama Sekolah di SMPN 12 Kota Bekasi, Pastikan MPLS Berjalan Optimal

Jumat, 10 Juli 2026 - 17:49 WIB

PWI Pusat Tetapkan Reaktivasi Keanggotaan hingga Akhir 2026, Konferensi Wajib Mengacu SKEP Baru

Kamis, 9 Juli 2026 - 19:20 WIB

Tim Hukum Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa Jadi Sorotan, Masyarakat Minta Bupati Batalkan Pelantikan HK: Banyak Sengketa

Berita Terbaru