Hingga 1 Februari 2026, total kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Bekasi telah mencapai angka yang signifikan, melampaui jumlah penduduk terdaftar.
Berdasarkan data terbaru, jumlah peserta JKN di Kota Bekasi mencapai 2.601.037 jiwa, sementara jumlah penduduk tercatat sebanyak 2.586.000 jiwa. Hal ini menunjukkan cakupan kepesertaan telah mencapai 100,6%.
“Angka ini diambil dari data semester satu, sehingga persentasenya mencapai seratus persen lebih karena adanya selisih data pusat Kemendagri dengan kondisi riil di lapangan, seperti warga yang pindah atau meninggal dunia yang belum diperbarui,” ungkap Susi Rohana Tobing, Ketua Tim Kerja Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bekasi, mewakili Kepala Dinas, Satia Sriwijayanti Anggraini, saat ditemui di Kantornya, Jumat (27/02/2026)
Terkait anggaran, tercatat ada 386.884 jiwa peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang dibiayai melalui APBD Pemda Kota Bekasi. Sementara itu, peserta yang dicover melalui APBN berjumlah 666.037 jiwa.
Pihaknya juga menjelaskan adanya proses pembaruan data atau replacement terhadap sekitar 113.000 jiwa yang sebelumnya dinonaktifkan berdasarkan kategori desil ekonomi. Namun, masyarakat tidak perlu khawatir jika memerlukan penanganan medis mendesak.
“Sampai saat ini kami sudah mengaktifkan kembali 1.500 jiwa dari 113.000 yang dinonaktifkan kemarin. Mereka adalah warga yang sedang sakit dan melapor,” tegasnya.
Pemerintah juga menjamin warga yang belum memiliki BPJS atau memiliki tunggakan tetap bisa mendapatkan layanan di rumah sakit melalui program LKM-NIK, terutama untuk kasus-kasus yang tidak dicover BPJS seperti korban kriminalitas.
“Setiap pasien yang dirawat di rumah sakit, kalau mereka tidak punya jaminan, akan kami alihkan ke PBI APBD. Bahkan untuk kasus kriminal yang tidak dijamin BPJS, pemerintah daerah hadir memberikan bantuan melalui LKM-NIK,” imbuhnya.
Di sisi lain, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bekasi, Yanti mengimbau masyarakat untuk proaktif memantau status kepesertaannya agar tidak terkendala saat membutuhkan perawatan.
“Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk rutin mengecek status kepesertaannya melalui aplikasi Mobile JKN atau melalui layanan WhatsApp PANDAWA di nomor 08118165165,” ujar Yanti.
Dengan status Universal Health Coverage (UHC) ini, Pemkot Bekasi berharap tidak ada lagi warga yang takut berobat karena kendala biaya.
Terima Pengurus Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia, Ketua MPR RI Bamsoet Ajak Wujudkan Kedaulatan Pangan Selamat Datang Presiden RI di Tanah Kelahiran Sang Penjahit Bendera Merah Putih Peradi Nusantara Menjalin Kemitraan dengan Ombudsman RI untuk Menguatkan Peran Advokasi dan Penegakan Hukum di Indonesia Peradi Nusantara Berkomitmen untuk Menjadi Advokat Spesialis dengan Dukungan Ombudsman RI Menangani Stunting melalui Kolaborasi dan Komitmen di Puskesmas Bantargebang
