Penyerahan Fasos Fasum Perumahan Disorot; Ketua PWI Bekasi Raya Melody Sinaga Angkat Bicara

- Jurnalis

Jumat, 17 Juni 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

CIKARANG PUSAT – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya, menyoroti terkait Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum), diduga belum diserahkan kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Diperkirakan sekitar 500 Lebih Pengembang (Perusahaan Pembangunan Perumahan) di Wilayah Kabupaten Bekasi belum menyerahkan terkait itu. Demikian disampaikan Ketua PWI Bekasi Raya, Melody Sinaga kepada Wartawan di komplek Perkantoran Pemda Cikarang Pusat (16/06/2022).

“Cukup lama mengamati persoalan Fasos Fasum yang sampai saat ini, masih cukup banyak pengembang yang belum menyerahkan hal tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi,” ujar Pria yang juga diketahui sebagai Penasehat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Bekasi dan juga Kabupaten Bekasi, serta Pimpinan Media Jakpos.

Baca Juga :  LBH GMBI Distrik Kabupaten Bekasi Peletakan Batu Pertama Rumah Pondok Tahfidz Qur’an Salafiyah

Ia menjelaskan kalau persoalan Fasos Fasum sebenarnya sudah berpuluh tahun, “Sampai saat ini belum juga bisa diselesaikan Oleh Pemerintah Daerah. Dan untuk persoalan ini, Pemerintah Kabupaten Bekasi harus tegas dan punya kemauan menyelesaikannya,” imbuhnya.

Sebagaimana peraturan, sambung Melody. Merupakan kewajiban pengembang akan hal Fasos Fasum, hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Bekasi. Seperti tentang penyelenggaraan penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan (Perda 9 tahun 2017).

Selanjutnya, dalam sorotannya. Melody juga mengatakan, “Berkaitan dengan ihwal Fasos Fasum, itu juga guna menindak lanjuti hasil rapat 2021 yaitu rapat Korsupgah KPK tanggal 7 Maret 2021, terkait Fasos Fasum Perumahan yang berasal dari para Pengembang, diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi, harus ditindak lanjuti agar persoalan Fasos Fasum ini terang benderang,” pungkasnya.

Baca Juga :  Kepala Imigrasi Bekasi: PNBP Tembus 155,42% dari Target! Layanan Paspor Akhir Pekan Jadi Solusi Warga

Secara tegas, Melody meminta agar Pemerintah Kabupaten Bekasi harus berani dan tegas dalam hal tersebut.

“Agar bisa diketahui mana saja Pengembang yang belum menyerahkan Fasos Fasum nya kepada Pemkab Bekasi dan kemungkinannya bisa saja ada yang sudah dikomersilkan oleh oknum-oknum,” tandasnya.

“Dari kurang lebih 500an Pengembang, berdasarkan Blok Plane yang ada pada catatan saya, baru sekitar kurang lebih 50an Pengembang yang sudah menyerahkan kewajiban Fasos fasum nya kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi, gila kan…!!!,” katanya geram.

Ketua PWI Bekasi Raya tampak geram. Bahkan ia berjanji akan mengungkap Perusahaan Pengembang mana saja yang “bandel” tersebut.

Berita Terkait

PWI Pusat Tetapkan Reaktivasi Keanggotaan hingga Akhir 2026, Konferensi Wajib Mengacu SKEP Baru
Tim Hukum Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa Jadi Sorotan, Masyarakat Minta Bupati Batalkan Pelantikan HK: Banyak Sengketa
Masyarakat Menggugat, Tim Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa 2026 Dinilai Tidak Netral: Masyarakat Akan Gelar Aksi Damai
Ada apa Kejari Kota Bekasi Jadwalkan Periksa Pimpinan Disdagperin
‎Sidang Pembuktian Praperadilan SP3 Polres, Kuasa Hukum dan Pemohon Desak Hakim Membuka Kembali Kasus
Delapan Dugaan Pelanggaran Pilhut Desa Kamangta Oleh Panitia Terungkap dalam Klarifikasi, Masyarakat Desak Penegakan Aturan
Sidang Praperadilan Kedua di PN Bekasi: Pemohon Uji Sahnya SP2 Lid Polres Metro Bekasi Kota
Wali Kota Bekasi Apresiasi HUT ke-51 PSM Kota Bekasi, Ajak Lansia Tetap Sehat dan Produktif

Berita Terkait

Jumat, 10 Juli 2026 - 17:49 WIB

PWI Pusat Tetapkan Reaktivasi Keanggotaan hingga Akhir 2026, Konferensi Wajib Mengacu SKEP Baru

Kamis, 9 Juli 2026 - 19:20 WIB

Tim Hukum Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa Jadi Sorotan, Masyarakat Minta Bupati Batalkan Pelantikan HK: Banyak Sengketa

Kamis, 9 Juli 2026 - 16:55 WIB

Masyarakat Menggugat, Tim Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa 2026 Dinilai Tidak Netral: Masyarakat Akan Gelar Aksi Damai

Selasa, 7 Juli 2026 - 17:54 WIB

Ada apa Kejari Kota Bekasi Jadwalkan Periksa Pimpinan Disdagperin

Selasa, 7 Juli 2026 - 12:30 WIB

‎Sidang Pembuktian Praperadilan SP3 Polres, Kuasa Hukum dan Pemohon Desak Hakim Membuka Kembali Kasus

Berita Terbaru