Anggaran Rp 5.879.000.000 untuk Paket Data Internet Para Kader Tim Pendamping Keluarga di Kota Bekasi

- Jurnalis

Rabu, 24 Mei 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KOTA BEKASI – Kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Kota Bekasi yang telah di SK kan oleh Wali Kota, tahun 2023 menerima paket data internet berdasarkan juknis BOKB (Bantuan Operasional Keluarga Berencana) dari Pemerintah Pusat.

“Jumlah kader sebanyak 5877 orang, menerima paket data internet (untuk handphone) dengan total pagu anggaran Rp. 5.879.000.000, bahwa setiap kader menerima paket data setiap bulan selama 10 bulan kegiatan,” ungkap Kepala Bidang Keluarga Berencana (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi), drg Dezi Syukrawati kepada media ini, Rabu (24/05/2023) siang.

Setiap kader sudah mempunyai nomor telepon masing-masing, imbuh Dezi. “Jadi, mereka pakai nomor apa, diberi sesuai itu. Paket nya langsung masuk, melalui kerjasama dengan penyedia secara langsung, dari Telkomsel, Indosat dan XL. Nama kader terdaftar, nomor terdaftar dan di SK kan. Kalau tahun kemarin, masih proses awal, sementara tahun ini sudah dengan SK Wali Kota,” ujarnya.

Baca Juga :  Dihadiri Camat Bekasi Selatan,  Nicodemus Godjang Gelar Reses I Tampung Aspirasi Warga 

Tim Pendamping Keluarga (TPK) secara sosial bertugas untuk melakukan pendampingan, berkunjung atau menelpon kepada keluarga beresiko, berdasarkan data secara nasional.

Dari data itu, mereka memantau keluarga-keluarga beresiko. “Misalnya ada di dalamnya anak dari nol tahun hingga dua tahun, ada Ibu-ibu yang sedang hamil, ada Ibu-ibu yang baru melahirkan dan juga calon-calon pengantin. Itu tugas mereka, dalam pendampingan,” katanya.

Baca Juga :  THR ASN Mulai Didistribusikan, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Dijelaskan Dezi, bahwa tim Pendamping di lapangan, dibentuk berdasarkan arahan dari pusat.

“Ada kader dari Dinas KB, ada petugas kesehatan, ada juga unsur masyarakat yakni Ibu-ibu PKK. Sementara untuk jumlah tim bervariasi, tergantung jumlah penduduk nya. Mungkin tidak di setiap RT, tapi di setiap kelurahan ada,” sebut Dezi.

Diakhir wawancara, ia menyatakan bahwa hal tersebut merupakan perhatian dari pemerintah pusat, yang nantinya program ini akan berkaitan dengan penanganan stunting. (M-3L)

Berita Terkait

Semester I 2026, Lebih Dari 17 Ribu Masyarakat Jawa Barat Rasakan Manfaat Program TJSL PLN
PWI Pusat Sosialisasi Lima Peraturan Organisasi
‎KEJARI KOTA BEKASI: Kabid Pasar Disdagperin Ditetapkan Sebagai Tersangka dan Resmi Ditahan!
‎‎Restrukturisasi Pokja Wartawan Kota Bekasi, Ketua Pokja Ainsyam: Komitmen Eksistensi‎
Wakil Wali Kota Bekasi Tinjau Hari Pertama Masuk Sekolah, Pastikan Kesiapan SMP Negeri Sambut Tahun Ajaran Baru 2026
Wali Kota Bekasi Tinjau Hari Pertama Sekolah di SMPN 12 Kota Bekasi, Pastikan MPLS Berjalan Optimal
PWI Pusat Tetapkan Reaktivasi Keanggotaan hingga Akhir 2026, Konferensi Wajib Mengacu SKEP Baru
Tim Hukum Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa Jadi Sorotan, Masyarakat Minta Bupati Batalkan Pelantikan HK: Banyak Sengketa

Berita Terkait

Kamis, 16 Juli 2026 - 14:49 WIB

Semester I 2026, Lebih Dari 17 Ribu Masyarakat Jawa Barat Rasakan Manfaat Program TJSL PLN

Kamis, 16 Juli 2026 - 07:37 WIB

PWI Pusat Sosialisasi Lima Peraturan Organisasi

Rabu, 15 Juli 2026 - 23:36 WIB

‎KEJARI KOTA BEKASI: Kabid Pasar Disdagperin Ditetapkan Sebagai Tersangka dan Resmi Ditahan!

Selasa, 14 Juli 2026 - 11:38 WIB

‎‎Restrukturisasi Pokja Wartawan Kota Bekasi, Ketua Pokja Ainsyam: Komitmen Eksistensi‎

Senin, 13 Juli 2026 - 22:28 WIB

Wakil Wali Kota Bekasi Tinjau Hari Pertama Masuk Sekolah, Pastikan Kesiapan SMP Negeri Sambut Tahun Ajaran Baru 2026

Berita Terbaru

Berita

PWI Pusat Sosialisasi Lima Peraturan Organisasi

Kamis, 16 Jul 2026 - 07:37 WIB