Anggaran Rp 5.879.000.000 untuk Paket Data Internet Para Kader Tim Pendamping Keluarga di Kota Bekasi

- Jurnalis

Rabu, 24 Mei 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KOTA BEKASI – Kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Kota Bekasi yang telah di SK kan oleh Wali Kota, tahun 2023 menerima paket data internet berdasarkan juknis BOKB (Bantuan Operasional Keluarga Berencana) dari Pemerintah Pusat.

“Jumlah kader sebanyak 5877 orang, menerima paket data internet (untuk handphone) dengan total pagu anggaran Rp. 5.879.000.000, bahwa setiap kader menerima paket data setiap bulan selama 10 bulan kegiatan,” ungkap Kepala Bidang Keluarga Berencana (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi), drg Dezi Syukrawati kepada media ini, Rabu (24/05/2023) siang.

Setiap kader sudah mempunyai nomor telepon masing-masing, imbuh Dezi. “Jadi, mereka pakai nomor apa, diberi sesuai itu. Paket nya langsung masuk, melalui kerjasama dengan penyedia secara langsung, dari Telkomsel, Indosat dan XL. Nama kader terdaftar, nomor terdaftar dan di SK kan. Kalau tahun kemarin, masih proses awal, sementara tahun ini sudah dengan SK Wali Kota,” ujarnya.

Baca Juga :  PLN UP3 Bekasi Gerak Cepat Lakukan Penormalan Akibat Gangguan Sistem Jaringan Tegangan Tinggi 150 KV

Tim Pendamping Keluarga (TPK) secara sosial bertugas untuk melakukan pendampingan, berkunjung atau menelpon kepada keluarga beresiko, berdasarkan data secara nasional.

Dari data itu, mereka memantau keluarga-keluarga beresiko. “Misalnya ada di dalamnya anak dari nol tahun hingga dua tahun, ada Ibu-ibu yang sedang hamil, ada Ibu-ibu yang baru melahirkan dan juga calon-calon pengantin. Itu tugas mereka, dalam pendampingan,” katanya.

Baca Juga :  Don Dasco Layak Jadi Wapres, Apalagi Mendagri.

Dijelaskan Dezi, bahwa tim Pendamping di lapangan, dibentuk berdasarkan arahan dari pusat.

“Ada kader dari Dinas KB, ada petugas kesehatan, ada juga unsur masyarakat yakni Ibu-ibu PKK. Sementara untuk jumlah tim bervariasi, tergantung jumlah penduduk nya. Mungkin tidak di setiap RT, tapi di setiap kelurahan ada,” sebut Dezi.

Diakhir wawancara, ia menyatakan bahwa hal tersebut merupakan perhatian dari pemerintah pusat, yang nantinya program ini akan berkaitan dengan penanganan stunting. (M-3L)

Berita Terkait

Satu Vote Anda Bisa Antar Arin Jadi Mpok Kota Bekasi 2026
PWI dan AFPI Perkuat Literasi Pindar, Pers Didorong Jadi Garda Terdepan Edukasi Publik Lawan Pinjol Ilegal
Ketika Hukum Berjalan Bersama Harapan: Kisah PEPARPEDA Kota Bekasi dan Komitmen Mengawal Mimpi Atlet Disabilitas
‎Marak Dugaan Pencurian, Kadisdik Kota Bekasi Minta Sekolah Perketat Keamanan Aset
‎OSS RBA di Kota Bekasi, Kepala DPMPTSP Akui Kendala Sistem dan Integrasi OPD Masih Jadi PR
ASKAINDO Sulut Audiensi dan Beri Dukungan Kepada Kejari Minsel atas Upaya Pemberantasan Korupsi
Kejari Minsel Geledah dan Sita Berkas di KPU Minsel, Banyak Pihak Minta Kejari Turut Periksa Bawaslu
PWI Bekasi Raya Dorong Transparansi Informasi, Minta Humas Polres Perkuat Komunikasi dengan Media

Berita Terkait

Kamis, 6 Agustus 2026 - 15:47 WIB

Satu Vote Anda Bisa Antar Arin Jadi Mpok Kota Bekasi 2026

Kamis, 6 Agustus 2026 - 15:08 WIB

PWI dan AFPI Perkuat Literasi Pindar, Pers Didorong Jadi Garda Terdepan Edukasi Publik Lawan Pinjol Ilegal

Kamis, 6 Agustus 2026 - 14:34 WIB

Ketika Hukum Berjalan Bersama Harapan: Kisah PEPARPEDA Kota Bekasi dan Komitmen Mengawal Mimpi Atlet Disabilitas

Rabu, 5 Agustus 2026 - 18:27 WIB

‎Marak Dugaan Pencurian, Kadisdik Kota Bekasi Minta Sekolah Perketat Keamanan Aset

Rabu, 5 Agustus 2026 - 17:16 WIB

‎OSS RBA di Kota Bekasi, Kepala DPMPTSP Akui Kendala Sistem dan Integrasi OPD Masih Jadi PR

Berita Terbaru